Edarkan Film Ilegal Provokasi SARA

DPR Harus Panggil Kapolri

0
379
Karopenmas Polri Brigjen Pol Rikwanto bersama Ketua Panitia Police Movie Festival IV 2017, AKP  Ardilla Amry dan Dewan Juri memberi penjelasan jelang penganugerahan Police Movie Festival.

Nusantara.news, Jakarta – Film berjudul Kau Adalah Aku Yang Lain (KAAL) “sukses” menuai protes dari umat Islam. Selain itu, film yang diedarkan oleh Divisi Humas Mabes Polri itu sudah melanggar hukum, karena tidak mengantongi surat tanda lulus sensor dari Lembaga Sensor Film (LSF).

Terkait itu, sejumlah kalangan yang diwawancarai Nusantara.news, mendesak DPR RI untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian tentang pembuatan hingga peredaran film tanpa sensor itu di tengah masyarakat.

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Firman Nur mengatakan DPR harus sensitif menangkap kegelisahan di tengah masyarakat dengan adanya film tersebut. Sebagai lembaga politik yang merepresentasikan aspirasi dan kepentingan rakyat sudah menjadi kewajiban DPR menyuarakan kegelisahan masyarakat tersebut.

“Sebagai partner pemerintah, DPR punya fungsi kontrol dengan menanyakan kepada Kapolri apa yang sebenarnya terjadi dengan kemunculan film itu. Lebih dari itu dengan trend sepak terjang kepolisian belakangan ini, DPR juga berhak menyalurkan segudang tanda tanya, mengapa sikap Polri cenderung tidak imbang terhadap umat Islam,” paparnya.

Menurutnya, DPR perlu mengingatkan bahwa kesuksesan kinerja lembaga kepolisian sangat terkait kedekatannya dengan masyarakat, khususnya umat Islam sebagai warganegara mayoritas. Tidak tepat jika Polri terkesan membuat jarak yang semakin jauh dengan terus menerus memunculkan kebijakan atau perilaku lembaga yang kontroversial.

Senada dengan itu, peneliti dari Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Abdul Hamid ikut mendesak DPR agar segera memanggil Kapolri untuk mengklarifikasi film berbau SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) tersebut.

“Film itu diedarkan oleh Mabes Polri. Bukan polsek, lho. Kalau polsek melakukan kesalahan seperti ini, mungkin masih bisa dimaklumi. Karena itu sangat wajar jika Komisi III DPR memanggil Kapolri untuk mengklarifikasinya,” cetus Hamid.

Seperti diketahui, produser film ini, AKP Egidio Fernando Alfamantar, adalah seorang sarjana hukum. Demikian pula Ketua Panitia Police Movie Festival IV 2017, AKP  Ardilla Amry. Bahkan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto sebelumnya pernah menjabat Kadiv Hukum Polri, dan Tenaga Ahli Bidang Hukum dan HAM Lemhannas.

Hamid menjelaskan, Polri merupakan lembaga negara, maka sudah semestinya DPR memanggil Kapolri sebagai pimpinan tertinggi institusi penegak hukum tersebut. Mekanisme seperti ini baik agar isu-isu yang bisa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat memperoleh penyelesaian yang baik, tidak mendorong munculnya aksi-aksi ekstra parlementer, seperti aksi jutaan Umat Islam pada 212, 411 yang menuntut penoda agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dituntut.

Sementara, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane menilai film tersebut tidak sesuai fakta, akibatnya merugikan banyak pihak. Bukan hanya umat Islam tapi juga kalangan profesional di bidang medis. “Film itu keblinger, sangat jauh dari nilai-nilai faktual. Penulis skenario dan sutradara pembuat film hanya mengandalkan angan-angan belaka dan tidak pernah turun ke lapangan melihat fakta yang ada,” katanya.

Bahkan jika dicermati, lanjut Neta, dalam film itu profesi polisi pun sesungguhnya dilecehkan. Anehnya, juri film pendek yang diprakarsai Polri itu justru memenangkan film tersebut. “Kenapa Humas Polri malah mempublikasikan film itu di website-nya? Ada apa dengan Humas Polri? Karena itu, yang bertanggungjawab tentu Humas Polri,” paparnya.

IPW juga meminta DPR agar segera meminta klarifikasi Kapolri. DPR harus mengingatkan Kapolri agar jajarannya fokus kepada tugas Polri dan membuat Polri menjadi profesional, proporsional dan independen.

“Kapolri perlu diingatkan agar jajarannya  jangan neko-neko membuat hal hal aneh yang bisa merusak citra Polri, seperti membuat festival film pendek dan mengedarkannya sehingga menimbulkan kontroversi. Publik juga bertanya dari mana Polri memperoleh anggarannya,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Film Kau adalah Aku yang Lain menjadi pemenang dalam festival film pendek, Police Movie Festival IV 2017, yang diselengggarakan Divisi Humas Polri. Film ini kemudian diunggah ke Youtube kemudian link-nya dibagikan melalui akun Facebook dan Twitter Divisi Humas Polri pada hari Kamis, (23/6/2017) lalu. Akibat menuai kontroversi, Polri menghapus film tersebut dari akun Facebook dan Twitter-nya.

Tak sampai di situ, film tersebut juga dinilai melanggar Pasal 57 ayat (1)  UU No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, bahwa setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor. Surat tanda lulus sensor itu, menurut pasal 59, diterbitkan oleh lembaga sensor film.

“Jika memang film ini tidak mengantongi Surat Tanda Lulus Sensor dari LSF, itu artinya film ini diedarkan secara ilegal. Setiap orang yang mengedarkan film secara ilegal, menurut Pasal 80 UU No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, diancam hukuman penjara dua tahun dan denda Rp 10 miliar. Sekarang tinggal telusuri saja, siapa pelakunya dalam mata rantai peredaran melalui website resmi Humas Polri dan sosial medianya,”  kata praktisi hukum Nugra Panindito, S.H., M.H. kepada Nusantara.news. 

Nugra menambahkan, kasus ini bukan kategori delik aduan, sehingga aparat kepolisian bisa langsung menyelidiki perbuatan pidananya, walaupun tidak ada laporan dari masyarakat.

Kini, publik menanti langkah DPR untuk menjawab aspirasi masyarakat yang meminta agar Kapolri memberi pertanggungjawabannya, dengan menegakkan hukum ke internal organisasinya sendiri.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here