DPR Kasus e-KTP Pasrah Dipanggil KPK, Indikasi Dagelan?

0
584

Nusantara.news, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memanggil sejumlah anggota DPR terkait kasus korupsi mega-proyek E-KTP. Pada Senin (4/6/2018) empat anggota DPR memenuhi panggilan KPK. Mereka adalah Agun Gunandjar Sudarsa, Melchias Marcus Mekeng, Mirwan Amir, dan Khatibul Umam Wiranu. Keempat nama ini berserta puluhan nama anggota DPR lainnya, sebelumnya santer disebut-sebut ikut menerima aliran dana korupsi e-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun. Pertanyaannya, mengapa anggota DPR tersebut pasrah saja ketika dipanggil KPK? Mengapa mereka tidak menggunakan pasal-pasal kekebalan DPR sebagaimana tertuang dalam revisi UU MD3 yang kontroversial? Apakah ini indikasi bahwa pemanggilan KPK itu dagelan atau DPR lupa menggunakan pasal kekebalan yang dimilikinya, atau tajinya sudah tumpul?

Anggota DPR Terduga Korupsi e-KTP

Ada dua kelompk anggota DPR yang diduga terlibat dalam kasus korupsi e-KTP, yakni kelompok anggota DPR yang merupakan Anggota Badan Anggaran dan kelompok anggota DPR yang merupakan anggota Komisi II DPR.

Keteribatan kelompok Badan Anggara terkait perannya sebagai pembahas pengalokasian anggaran, sedang keterlibatan anggota Komisi II terkait keberadannya sebagai mitra pemerintah yang menangani proyek e-KTP.

Anggota Badan Anggaran tidak semua terlibat kasus tersebut. Yang santer disebut sebut adalah Melchias Marcus Mekeng dan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Mirwan Amir. Kedua nama ini pada waktu proyek itu sedang dalam pembahasan masing-masing bertindak sebagai Ketua Badan Anggaran dan Wakil Ketua Badan Anggaran.

Sedang anggota Komisi II DPR disebut-sebut seluruhnya ikut menikmati kucuran dana korupsi e-KTP. Jumlah anggota Komisi II DPR mencapai 51 orang terdiri dari 13 orang dari Fraksi Demokrat, 10 orang dari Fraksi Partai Golkar, 8 orang dari Fraksi PDIP, 5 dari Fraksi PKS, 4 orang dari Fraksi PAN, 3 orang dari Fraksi PPP. Kemudian, 3 orang dari Fraksi PKB, 2 orang dari Fraksi Gerindra, dan dua orang dari Fraksi Hanura. Ketuanya saat itu adalah Chaeruman Harahap dari Partai Golkar. Chaeruman Harahap menggantikan sejawatnya Burhanuddin Napitupulu pada tahun 2010. Tiga wakil yang mendampingi Chaeruman adalah Taufik Effendi dari Fraksi Demokrat, Ganjar Pranowo dari Fraksi PDIP, dan Teguh Djuwarno dari Fraksi PAN.

Siapa saja anggota Komisi II ketika itu, berikut daftarnya.

Dari Fraksi Partai Demokrat ada nama Taufik Effendi, Abdul Wahab Dalimunte, Mayjen TNI (Purn) Ignatius Moelyono, Khatibul Umam Wiranu, H Djufri, Amrun Daulay, GRay Koes Moertiyah, Muslim, Subiyakto, Abdul Gafar Patappe, Rusminiati, Nanang Samudra, dan Kasma Bouty.

Dafri Fraksi Partai Golkar ada nama Chaeruman Harahap, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, Tubagus Iman Ariyadi, Nurul Arifin, Agun Gunanjar Sudarsa, Taufiq Hidayat, Mustokoweni Murdi, Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus, H Murad U Nasir dan Paskalis Kossay.

Dari Fraksi PDIP ada nama Ganjar Pranowo, Yassona H. Laoly, Budiman Sudjatmiko, Eddy Mihati, Arif Wibowo, Rahadi Zakaria, Irvansyah. Dari Fraksi PKS ada nama Agus Purnomo, H M Gamari Sutrisno, Mahfudz Siddiq, Tossy Aryanto, Aus Hidayat Nur. Dari Fraksi PAN ada nama Teguh Juwarno, H Rusli Ridwan, Sukiman, dan  Wa Ode Nurhayati. Dari Fraksi PPP ada nama Nu’man Abdul Hakim, HM Izzul Islam,  Aw Thalib. Dari Fraksi PKB ada nama Ida Fauziyah, nama Masitah dan Abdul Malik Haramain. Dari Fraksi Partai Gerindra ada nama Harun Al-Rasjid dan Mestariani Habie. Dari Fraksi Partai Hanura ada nama Djamal Azis dan Miryam S Haryani.

Daftar nama ini sudah menjadi bahan peberitaan media massa lengkap dengan jumlah uang yang diterima.

Dari semua nama ini, yang datang memenuhi panggilan ke KPK pada Senin (4/6/2018) adalah Melchias Marcus Mekeng, Mirwan Amir, Agun Gunandjar Sudarsa,  dan Khatibul Umam Wiranu. Untuk sementara ini mereka dipanggil sebagai saksi.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Kamis, 22 Maret 2018, Setya Novanto juga menyebut sejumlah nama yang diduga terlibat kasus korupsi e-KTP. Dua nama yang belum sempat disebut-sebut adalah Puan Maharani dan Pramono Anung.

Kekebalan DPR Hasil Revisi UU MD3

Hingga saat ini, sudah ada delapan orang yang terjerat dalam kasus korupsi e-KTP. Sebagian masih berstatus tersangka, sedangkan yang lainnya telah menjadi terpidana atau sedang menjalani persidangan.

Kedelapan orang itu adalah mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, politikus Partai Golkar Markus Nari, dan pengusaha Anang Sugiana Sudihardjo.

Dua tersangka terakhir ialah Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung. Irvanto menjadi perwakilan Setya Novanto serta terlibat dalam pengondisian proyek e-KTP. Sementara Made Oka diduga menampung dana korupsi untuk Novanto dengan rekening perusahaan miliknya, PT Delta Energy dan PT OEM Investment. Made juga diduga menjadi perantara pemberian fee sebesar 5 persen dari anggaran proyek e-KTP ke sejumlah anggota DPR.

KPK adalah institusi yang menakutkan bagi pejabat negara. Namun tidak semua kasus bisa dengan mudah diusut. Setidaknya ada tiga kasus korupsi yang sulit diusut. Yakni kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), kasus Century, dan kasus e-KTP. Kasus BLBI disebut-sebut melibatkan struktur tertinggi PDIP yakni Megawati Soekarnoputri. Kasus Century disebut-sebut melibatkan struktur tertinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sedang kasus e-KTP melibatkan struktur tertinggi Partai Golkar Setya Novanto.

Kasus BLBI dan Century sampai saat ini belum berhasil diusut KPK. Mungkin karena itu, pihak-pihak yang terlibat di bawahnya juga sulit diusut.

Dalam kasus e-KTP, KPK sudah berhasil menjebloskan Setya Novanto ke balik jeruji besi dan sekarang mendekam di lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung.

Apakah ini memudahkan KPK mengusut puluhan orang lagi yang disebut-sebut terlibat dalam kasus e-KTP?

Harus diakui tidak semudah membalik telapak tangan. Betapa tidak, kasus ini terjadi pada tahun anggaran 2011 – 2013. Namun penetapan tersangka baru terjadi tahun 2014. Itupun dari pihak non-DPR

Sementara ketika KPK hendak membidik Setya Novanto yang disebut-sebut sebagai otak di balik kasus tersebut, KPK mengalami sejumlah kesulitan, dan baru bisa diusut tuntas tahun 2017.

Anggota DPR yang sekarang ini  lebih sulit lagi. Sebab, berbeda dengan masa Setya Novanto, anggota DPR sekarang ini sudah  berhasil merevisi UU MD3 dengan sejumlah pasal yang kontroversial karena memberikan pelindungan terhadap anggota DPR.

Revisi revisi UU MD3 yang semula bernomor 17 Tahun 2014 sudah masuk lembar negara dengan nomor 2 Tahun 2018 dan dengan sendirinya sudah diundangkan.

Dari enam pasal yang baru dalam revisi UU MD3, ada tiga pasal yang berkembang kontroversial karena dianggap menjadi tameng bagi DPR untuk menghindar dari panggilan KPK.

Ketiga pasal itu adalah Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf k, Pasal 245 ayat (1).

Pasal 73 Ayat (3) berbunyi, Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (4) b: Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

Ayat (5): Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 122 huruf k: mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR;

Pasal 245: Ayat (1): Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Pasal-pasal baru ini diduga sengaja dimunculkan oleh DPR untuk menghidari diri dari panggilan KPK terutama dalam kasus e-KTP yang melibatkan semua fraksi yang ada di DPR.

Presiden Jokowi sendiri menolak menandatangani revisi UU MD3 itu, walaupun tidak mengeluarkan Perppu untuk menganulirnya.

Oleh sebab itu menjadi pertanyaan, mengapa Melchias Marcus Mekeng, Mirwan Amir, Agun Gunandjar Sudarsa,  dan Khatibul Umam Wiranu pasrah saja ketika dipanggil KPK? Mengapa mereka tidak menggunakan pasal-pasal kekebalan sebagai anggota DPR untuk menolak panggilan KPK?

Kepasrahan DPR memenuhi panggilan KPK sangat berbeda dengan sebelumnya. Ketika itu DPR sangat keras menolak. DPR ketika itu malah membentuk Pansus KPK dan sempat keluar dengan wacana bubarkan KPK tetapi gagal karena ditentang Presiden Jokowi.  Setelah itu, DPR mengajukan revisi UU MD3 yang juga kontroversial. Lalu mengapa DPR sekarang pasrah? Ini indikasi dagelan atau apa? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here