DPR, Kritik Never Dead

1
123

Nusantara.news, Jakarta – Pepatah Italia mengingatkan: “Bila akal sehat tertidur, maka para monsterlah yang menguasai malam”. Para pemangku kuasa yang gagal mengaktifkan akal sehat, bertanggung jawab terhadap munculnya Republic of Fear. Barangkali ungkapan itu tepat untuk menggambarkan kecemasan sekaligus kritik publik terhadap lahirnya aturan kontroversial yang baru saja disahkan DPR (12/2/2108), yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Melalui aturan baru itu, sejumlah pakar hukum menilai DPR telah kehilangan akal sehat dan mengacaukan ketatanegaraan. Aturan-aturan itu, juga sudah tentu bertentangan dengan semangat demokrasi yang digenjot sejak masa reformasi. Ketika tren keterbukaan digembar-gemborkan, DPR justru sibuk menutup diri dengan selimut kekuasaan. Dan rakyat, nyaris tak lagi memiliki peluang untuk melancarkan kritik dan masukan.

Khusus perkara ini, begitu terang terpampang dalam tiga pasal; yakni Pasal 73, Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245. Pasal 73, bisa disimpulkan bahwa mulai sekarang anggota dewan memiliki kewenangan untuk memanggil paksa seseorang dengan bantuan pihak kepolisian. Pada Pasal 122 dijelaskan, lewat Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), mereka pun boleh  menyeret ke ranah hukum siapapun yang dianggap telah merendahkan DPR secara perorangan, maupun kelembagaan.

Sedangkan pada Pasal 245 justru sebaliknya, jika anggota dewan berurusan dengan tindak pidana, maka pemanggilan dan proses pengambilan keterangannya mesti terlebih dulu mendapat persetujuan presiden, itu pun, setelah mengantongi pertimbangan dari MKD.

Nampaknya memang pilar-pilar trias politika saat ini sedang menyiapkan ‘benteng pertahanan” masing-masing dari kritik dan kontrol publik. Di eksekutif, sedang dibahas RKHUP yang salah satu pasalnya akan menghidupkan kembali aturan pemidanaan terkait penghinaan kepada presiden, sebuah aturan yang telah dibatalkan oleh MK sebelumnya. Sementara di pilar yudikatif, salah satu pegawai MK, Abdul Ghoffar Husnan, yang mengeritik dan melaporkan Ketua MK Arief Hidayat ke Dewan Etik terancam diberhentikan. Kini, lewat UU MD3, DPR pun ingin menjadikan lembaga legislatif memiliki kewenangan super dan kebal hukum (imun).

Lewat pasal-pasal karet dalam UU MD3 itu, maka kritik rakyat sekalipun berpotensi dimonotafsirkan menurut subjektivitas dan selera penguasa dengan dalih penghinaan, ujaran kebencian, merendahkan martabat, dan sejenisnya. Dan, itulah bentuk arogansi kekuasaan.

Lalu bagaimana dengan rakyat sebagai pemegang mandat kuasa atau “tuan bagi wakil-wakilnya di parlemen”? Tragisnya, mereka justru dikuntit dan makin diperlemah lewat aturan-aturan yang dapat mempidana mereka. Padahal, sejatinya DPR adalah “watch dog” bagi rakyat untuk menggonggongi kinerja pemerintahan eksekutif, bukan berbalik menggonggongi tuannya. Logika hubungan historis rakyat dengan politisi Senayan pun akhirnya terbolak-balik, bahkan terputus. Tentu saja kekacuan akal sehat ini, baru terjadi pada parlemen periode 2014 – 2019.

Riwayat Kritik Pada DPR

Mungkin mereka lupa, bahwa dalam sejarah parlemen Indonesia, sejak embrio DPR paling awal bernama Volksraad (Dewan Rakyat) yang dibentuk pada 1 Desember 1916 hingga era reformasi 1998, para wakil rakyat itu tak lepas dari kritik dan olok-olok publik. Bisa dikatakan, pada lembaga DPR itu, kritik never dead (tak pernah mati).

Kritik terhadap cika bakal DPR bermula saat Semaoen, anggota Sarekat Islam (SI) yang bercorak komunis, tak sehaluan dengan para petinggi SI seperti H.O.S. Tjokroaminoto, Agoes Salim, dan Abdoel Moies yang memilih jalan evolusioner melalui jalur parlementer sebagai anggota Volksraad. Volksraad yang terhormat itu diolok-oloknya sebagai ‘omong kosong’, ‘komedi,’ dan suatu akal dari kaum kapitalis untuk mengelabui mata rakyat agar memperoleh untung lebih banyak.

Volksraad (Dewan Rakyat) cikal bakal DPR di masa pemerintahan Hindia Belanda. Pembukaan Volksraad diresmikan oleh Gubernur-Jendral Van Limburg Stirum

Kritik Semaoen berlanjut. Dia pun menyoroti anggota parlemen bikinan Belanda itu yang dianggapnya tak satu pun mewakili kaum kromo. Mayoritas hanya mewakili gouverneument, kapitalis, ningrat, atau boneka Belanda. Kritik Semaoen memang bukan tanpa alasan. Sebab, dari 39 anggota Volksraad, hanya 19 orang dipilih oleh dewan lokal (10  Indonesia dan 9 Eropa dan Timur Asing) dan 19 anggota diangkat (5 Indonesia, 14 Eropa dan Timur Asing). Praktis hanya ada 15 orang Indonesia di Volksraad.

Di masa Demokrasi Parlementer (1948 – 1959), perang kritik tak hanya terjadi di antara sesama anggota parlemen, tetapi melibatkan penguasa eksekutif. Sejarah kelam kemudian mencatat, tirani eksekutif mengebiri peran legislatif. Bahkan di masa Soekarno, pihak eksekutif amat digdaya membentuk dan membubarkan parlemen hasil pemilu 1955. Di luar itu, kritik publik pada DPR juga amat kencang karena situasi kebangsaan menjadi gaduh, tak stabil, dan penuh intrik politik partai-partai politik.

Memasuki era Orde Baru, aktivis mahasiswa 1966, Soe Hok Gie, pernah mengeritik DPR dengan mengirim bedak, gincu, dan cermin kepada 13 aktivis mahasiswa yang menjadi anggota dewan setelah Orde Baru berkuasa. Harapannya, agar mereka bisa berdandan dan bertambah “cantik” di hadapan penguasa. Sebuah sindiran yang amat mengena. Gie kecewa terhadap DPR yang dianggap sudah melupakan rakyat. Dalam surat pengantar kiriman, 12 Desember 1969, Gie menulis, “Bekerjalah dengan baik, hidup Orde Baru! Nikmati kursi Anda, tidurlah dengan nyenyak.”

Menjelang keruntuhan Orde Baru, para aktivis reformasi 1998 pun begitu lantang menyuarakan kritik bagi penguasa: Presiden dan DPR. Di dalamnya ada Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR RI) yang saat itu menjadi ketua KAMMI dan Adian Napitupulu (anggota DPR F-PDIP) dari Forum Kota, bersama ribuan aktivis lainnya bahkan menduduki gedung terhormat MPR/DPR sebagai bentuk tekanan dan kritik keras. Tak hanya itu, ada banyak eks-aktivis lain yang dulu amat getol mengeritik parlemen, namun begitu menjadi “penghuni baru” parlemen justru menjadi pendukung aturan yang berpotensi membungkam kritik seperti dalam UU MD3.

Aktivis Reformasi 1998 menduduki gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta

Kritik hingga olok-olok sekalipun bahkan pernah dilontarkan mantan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kepada DPR. Pada 2001, saat Gus Dur menjelaskan perihal pembubaran Kementerian Sosial dan Kementerian Penerangan di hadapan DPR, dia menyatakan anggota DPR seperti anak Taman Kanak-kanak (TK). Tiga tahun kemudian, ketika Gus Dur tidak menjabat sebagai presiden, muncul ketegangan di gedung parlemen. Waktu itu ada perseteruan antara Koalisi Kebangsaan dan Koalisi Kerakyatan. Perseteruan dua fraksi ini pun langsung menjadi olok-olok Gus Dur.

“DPR sekarang, biarkan saja seperti ini. Karena DPR bukan taman kanak-kanak lagi tetapi sudah melorot menjadi playgroup,” kata Gus Dur.

Di masa sekarang, kritik dan olok-olok publik pada DPR bukannya reda, sebaliknya makin deras. Tentu saja suara-suara miring pada lembaga wakil rakyat ini bukan tanpa alasan, dan karena itu DPR tak perlu alergi dengan mencoba membentengi dirinya dari kritik dan kontrol publik. Logikanya, jika keadaban anggota dewan terpatri di hati rakyat, tak perlu merasa panik martabatnya direndahkan. Terlebih minta dihormati.

Sayangnya, dengan memproduksi UU MD3, selain ironis di tengah kinerja parlemen yang terpuruk dan disorot dalam banyak dugaan tindak pidana serta etik, juga menandakan para wakil rakyat itu tak belajar sejarah dan filosofis keparlemenan. Lebih-lebih soal kebebasan dalam mengungkapkan kritik dan olok-olok rakyat pada mereka yang “mewakilinya.

Jika UU MD diberlakukan sejak zaman Volksraad, tentu saja para pengeritik seperti Semaoen, Soe Hok Gie, para aktivis reformasi, Gus Dur, dan lainnya sudah meringkuk di sel tahanan karena dipidanakan anggota dewan. Dan mahkota kebebasan yang disematkan demokrasi di bumi Indonesia tak pernah terjadi. Di titik ini, mestinya para politisi di parlemen lebih bijak sebelum merumuskan UU MD3.

Akhirnya, dengan laku politik yang kerap mengabaikan kehormatan, kinerja legislasi yang terbilang rendah, seringnya anggota membolos, dan buruknya citra parlemen, apakah pantas DPR untuk tidak dikritik (atau dalam bahasa UU MD3 direndahkan martabatnya)? []

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here