DPR Ubah Relasi Legislatif-Eksekutif Tanpa Amandemen UUD 1945

0
181

Nusantara.news, Jakarta – DPR periode 2014-2019 ini kemungkinan akan tercatat sebagai DPR paling kontroversial. Mungkin lebih kontroversial dibanding DPR periode awal reformasi yang dijuluki Gus Dur sebagai taman kanak-kanak. Gagasan kontroversial yang masih hangat adalah gagasan terkait penambahan pasal dalam revisi UU MD3 disusul gagasan membentuk polisi parlemen. “Biang kerok” dari semua kontrovesi itu diduga terkait dengan perspektif DPR periode 2014-2019 yang ingin mengubah hubungan lembaga legislatif  dengan lembaga eksekutif tanpa melalui amandemen UUD.

Polisi Parlemen

Lepas dari apa yang dimaksud dengan polisi parlemen, satu hal jelas bahwa rencana itu sesungguhnya berada di luar akal sehat. Alasannya? Lihat saja jumlah personel yang diminta yang mencapai 1.194 personel.

Jumlah personel polisi yang ada saat ini saja masih jauh dari ideal. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Arief Sulistyanto pada 2017 menyebutkan, jumlah polisi antara yang direkrut dengan yang purna tugas mengalami zero growth, sementara jumlah penduduk terus bertambah.

Arief mengatakan, perbandingan polisi dan masyarakat idealnya 1:350, sementara perbandingannya saat ini sekitar 1:750.

Jika DPR meminta personel polisi dalam jumlah besar mencapai 1.194 maka perbandingan personel polisi dengan masyarakat akan semakin jomplang. Itu persoalan yang pertama.

Persoalan kedua, seberapa besar ancaman yang dihadapi DPR sehingga dinilai perlu membentuk polisi parlemen?

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan pernah terjadi teror dalam skala kecil seperti adanya ancaman bom, kericuhan antara masyarakat dan pihak keamanan saat berunjuk rasa di dalam maupun di luar pagar kawasan DPR.

Soal teror bom. Kalau teror bom terjadi hanya dalam skala kecil dengan frekuensi rendah, apakah harus direspons dengan membentuk polisi parlemen? Tidakkah cukup dengan melatih pengamanan dalam (pamdal) DPR disertai penyediaan alat deteksi bom, atau mendirikan satuan polisi setingkat polsek di kompleks DPR dengan kualifikasi khusus?

Soal kericuhan antara masyarakat dan pihak keamanan saat berunjuk rasa di dalam maupun di luar pagar kawasan DPR.

Mengapa hal ini menjadi masalah bagi DPR? Bukankah sebelumnya DPR menggagas alun-alun demokrasi sebagai tempat berdemo yang khusus disediakan untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya?

Aspirasi masyarakat itu tentu saja tidak selalu aspirasi yang sesuai dengan keinginan DPR. Adakalanya aspirasi itu adalah aspirasi yang menentang keputusan DPR, yang dengan sendirinya berpotensi ricuh dengan aparat keamanan.

Jika sekarang DPR mempersoalkan ricuh antara aparat keamanan dengan demo masyarakat, mengapa DPR sebelumnya menggagas alun-alun demokrasi?

DPR adalah lembaga perwakilan rakyat. Sebagai lembaga perwakilan maka DPR adalah rumah rakyat. Sebagai rumah rakyat maka berbagai golongan masyarakat berkepentingan datang ke DPR.

Kepentingan masyarakat itu sendiri sangat beragam. Sehingga gedung DPR dapatlah disebut sebagai pasar di mana rakyat berlalu lalang melakukan transaksi aspirasi. Apakah situasi lalu lalang itu membuat anggota DPR merasa bahwa lingkungan DPR berkembang menjadi tidak aman? Kalau itu persoalannya, berapa banyak kasus kehilangan atau kerusakan yang terjadi di DPR karena lalu lalang orang itu?  Rasanya, kasus kerusakan atau kasus kehilangan di DPR tidak pernah terjadi, terbukti dari tidak adanya laporan polisi.

Lagi pula, bukankah para anggota DPR memiliki ruang sendiri-sendiri, sementara lalu lalang orang di DPR terbatas pada ruang-ruang yang diizinkan?

Anggaran untuk membiayai 1.194 personel polisi mungkin tidak besar, setidaknya jika dibandingkan dengan kekuasaan DPR. Tetapi di tengah anggaran pemerintah yang defisit seperti yang dipersoalakan termasuk oleh anggota DPR, maka anggaran yang tidak besar itu juga patut menjadi pertimbangan untuk membentuk polisi parlemen.

Sedemikian rupa, gagasan membentuk polisi parlemen untuk ketertiban, keamanan dan kenyamanan, patut dipertanyakan, untuk tidak dikatakan sesungguhnya tidak perlu.

Ubah Relasi Legislatif – Eksekutif

Lalu apa yang kira-kira yang berada di balik gagasan membentuk polisi parlemen itu? Kalau dikatakan untuk gagah-gagahan jelas tidak mungkin. Terlalu naif para anggota DPR menggagas pembentukan polisi parlemen kalau hanya untuk gagah-gagahan.

Dalam revisi UU MD3 yang belum ditandatangani presiden memang ada penambahan kewenangan DPR. Kewenangan itu adalah kewenangan melakukan pemanggilan paksa dan penyanderaan. Pemanggilan paksa, memang bukan hal baru, karena sudah ada sebelum revisi UU MD3. Yang baru adalah “penyanderaan.” Jadi, DPR, menurut UU MD3 versi revisi, diberikan hak melakukan penyanderaan setelah orang yang dipanggil tidak datang dalam kurun waktu yang ditentukan.

Penyanderaan tentunya, tidak bisa dilakukan oleh pamdal DPR, harus dengan kewenangan yang dimiliki polisi. Apakah untuk itu DPR lalu merasa perlu membentuk polisi parlemen?

Dalam revisi UU MD3 juga ada penambahan kewenangan DPR yang diberikan kepada Majelis Kehormatan Dewan (MKD). Pasal tersebut terkait dengan penghinaan terhadap anggota DPR dan lembaga DPR. Dalam pasal tersebut dikatakan, jika  anggota DPR merasa seseorang menghina DPR, bisa dilaporkan ke MKD, dan jika MKD membenarkan laporan tersebut sebagai penghinaan, maka MKD dapat memberikan sanksi. Pasal ini memang juga memiliki relevansi dengan keberadaan polisi parlemen yang ingin dibentuk.

Apakah untuk tujuan ini lalu DPR merasa perlu membentuk polisi parlemen? Kalau untuk tujuan itu, apakah tidak belebihan karena persidangan MKD nantinya akan dikawal polisi parlemen seperti pengadilan yang juga dikawal polisi?

Sedemikian rupa, gagasan membentuk polisi parlemen diduga dilatarbelekangi oleh suatu yang lebih besar. Salah satunya adalah keinginan menyamai lembaga kepresidenan yang memiliki Pasukan Pengaman Presiden atau Paspampres.

Dari beberapa ciri yang muncul dalam pemberitaan media massa,  ada beberapa ciri yang sama antara polisi parlemen dan paspampres.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo misalnya mengatakan, keamanan di lingkungan parlemen masih sangat longgar. Atas alasan kenyamanan, maka keamanan akan ditingkatkan dengan membuat satuan khusus dari kepolisian. “Sehingga tercipta kawasan parlemen yang tertib aman dan nyaman seperti di negara lain,” ujar Bambang.

Satuan khusus sengaja ditebalkan, karena ichwal satuan khusus juga menjadi latar belakang pembentukan Paspampres.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, adalah perlunya pengamanan khusus. Secara lengkap disebutkan pada bagian pertimbangan huruf (a) berbunyi, bahwa Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya dan Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan merupakan representasi negara yang harus mendapat perlakuan pengamanan secara khusus.

Satuan khusus ini merupakan ciri yang sama antara polisi parlemen dengan paspampres. Satuan khusus dari kepolisian menjadi polisi parlemen, sedang satuan khusus dari TNI menjadi Paspampres.

Ciri yang sama yang lain adalah terkait komandan polisi parlemen yang dipimpin oleh seorang polisi berpangkat brigadir jenderal. Ini nyaris  sama dengan Komandan Paspampres yang berpangkat mayor jenderal.

Ciri lainnya lagi adalah dalam hal persenjataan. Seperti Paspampres, polisi parlemen juga dilengkapi dengan senjata laras panjang, atau senjata serbu.

Ciri lainya lagi adalah dasar hukum pembentukannya yakni peraturan pemerintah.

Bedanya, apabila personel satuan khusus polisi parlemen semuanya dari kepolisian sedangkan personel Paspampres semuanya dari prajurit pilihan dari TNI seperti Kopassus, Raider, Kostrad, marinir, Yontaifib, Denjaka, Kopaska dan Kopaskhas, Den Bravo 90.

Perbedaan yang lain adalah dalam jumlah personel.  Jumlah polisi parlemen mencapai 1.194 personel, sedangkan jumlah personel paspampres hanya 287 orang pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jumlah polisi parlemen yang sangat besar ini masih masuk akal karena jumlah anggota DPR mencapai 575 orang setelah pemilu April 2019 mendatang.

Jika gagasan membentuk polisi parlemen dilatarbelakangi oleh kebetradaan paspampres, maka polisi parlemen nantinya juga akan memiliki fungsi yang kurang lebih sama dengan fungsi paspampres.

Fungsi utama paspampres adalah, menyelenggarakan pengamanan pribadi VVIP, meliputi segala usaha, kegiatan dan pekerjaan, guna menjamin keselamatan pribadi dan melindungi jiwa VVIP dari setiap ancaman bahaya langsung jarak dekat.

Menyelenggarakan pengamanan instalasi yang meliputi segala usaha, kegiatan dan pekerjaan pengamanan personel, materil, serta fasilitas di lingkungan yang digunakan VVIP.

Menyelenggarakan pengamanan penyelamatan VVIP yang meliputi segala usaha, kegiatan dan pekerjaan, yang terencana dan terarah, guna melindungi serta menyelamatkan jiwa VVIP dari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang kemungkinan terjadi setiap saat.

Menyelenggarakan pengamanan langsung jarak dekat dalam perjalanan meliputi segala usaha, kegiatan dan pekerjaan, guna mengamankan VVIP  dari segala ancaman, gangguan, hambatan dan rintangan.

Menyelenggarakan pengamanan makanan dan medis VVIP yang meliputi segala usaha, kegiatan dan pekerjaan, baik secara visual, laboratories ataupun cara-cara lain guna melindungi jiwa/raga VVIP dari bahaya yang dapat timbul melalui makanan, minuman, obat-obatan dan benda-benda lainnnya.

Menyelenggarakan acara protokoler khusus yang meliputi jajar kehormatan, pasukan upacara dan iringan musik pada upacara-upacara kenegaraan.

Apapun fungsi yang nantinya dilekatkan pada polisi parlemen yang ingin dibentuk, ada satu perpektif baru yang diduga menjadi akar pemikiran yang melatari berkembangnya sejumlah gagasan kontrovesial termasuk revisi UU MD 3 dari DPR periode 2014-2019 sekarang ini.

Perspektif baru itu adalah terkait hubungan antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif. DPR periode 2014-2019 terkesan ingin memiliki kewenangan lebih. Indikasinya mulai disebut-sebut bahwa DPR adalah representasi rakyat, DPR adalah representasi kedaulatan rakyat. Juga terindikasi dari pernyataan misalnya KPK harus patuh pada DPR.

Implementasi terlihat dari penambahan beberapa pasal dalam revisi UU MD3, seperti kewenangan MKD mengadili penghina DPR dan lembaga DPR, hak imunitas yang kembali dihidupkan walau sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi, dan pembentukan polisi parlemen tadi.

Gagasan-gagasan kontroversial seperti pasal tambahan dan revisi UU MD3, pada dasarnya memang akan mengubah hubungan antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif, di mana melalui revisi UU MD3, DPR menjadi lebih memiliki kuasa, karena bisa memanggil siap saja termasuk presiden.

Bukan tidak mungkin DPR periode 2014-2019 ini sesungguhnya menyadari sepenuhnya bahwa pasal-pasal tambahan dalam revisi UU MD3 yang mengubah relasi legislatif dengan eksekutif itu, seharusnya diawali dengan amandemen UUD 1945 karena relasi hubungan legislatif dan eksekutif berada di UUD.

Bahwa DPR sengaja tidak memulai dengan mewacanakan amandemen, dan sama sekali tidak menyebut-nyebut amandemen, tampaknya karena DPR periode 2014-2019 ingin melakukan perubahan cepat.

DPR periode 2014-2019 cukup cerdik dalam hal ini, karena mengubah hubungan legislatif dengan eksekutif melalui amandemen UUD, selain memerlukan proses yang panjang, juga berpotensi ditolak oleh masyarakat. Oleh sebab, perubahan cukup dilakukan melalui revisi UU MD3 yang proses dan pemberlakuannya berlangsung sangat cepat.

Perspektif baru ini kini menjadi pertarungan, karena Presiden Jokowi sampai saat ini belum menandatangani revisi UU MD3. Kalau presiden tidak menandatangani, maka logikanya, presiden akan mengeluarkan Perppu sebagai langkah hukum menolak UU MD3.

Namun, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto  mengeluarkan imbauan berbunyi, Presiden Jokowi tidak perlu menerbitkan Perppu UU MD3. “Perppu kan untuk kondisi yang darurat, memang kita sedang darurat,” kata Hasto di Bali, Jumat (23/2/2018).

Hasto menjelaskan, PDI Perjuangan menilai bahwa UU MD3 merupakan sebuah kesepahaman dari dialektika dan dinamika yang berkembang di DPR dengan baik.

Setiap pembahasan UU di DPR, Presiden menugaskan menterinya mewakili atas nama pemerintah dan hanya bisa disepakati melalui kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah.

Menurut Hasto, undang-undang hanya bisa disepakati melalui kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah, sehingga itu dalam proses untuk saling melihat aspirasi yang berkembang. “Kami bertanggung jawab karena kami menyetujui UU tersebut,” tegas Hasto.

Bagaimana pertarungan ini akan berakhir? Akankah Presiden Jokowi mengeluarlkan Perppu menolak UU MD3 atau membiarkan DPR yang di dalamnya ada PDIP mengubah hubungan lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif tanpa melalui amandemen UUD? Masih ada Mahkamah Konstitusi, tetapi kini dalam sorotan masyarakat. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here