DPR vs KPK, Buruk Rupa Cermin Dibelah

0
148
Ketua KPK Agus Rahardjo bersama Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dan Basaria Panjaitan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (12/9), membahas mekanisme dan tata kerja di pengaduan masyarakat di KPK.

Nusantara.news, Jakarta –  Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) itu ibarat gading. Seretak-retaknya gading tetap terlihat Indah. Sementara DPR ibarat si buruk rupa. Sebagus-bagusnya cermin, buruk rupa, tetap buruk rupa. Jika sekarang DPR ingin membekukan KPK, ibarat kata pepatah, buruk rupa cermin dibelah.

Buruk Rupa Cermin Dibelah

DPR RI terus berteriak sekeras-kerasnya mewacanakan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). DPR juga bahkan sudah mengembangkan wacana itu menjadi rencana sistematis melalui pembentukan Panitia Khusus Angket terhadap KPK (Pansus KPK) seperti yang terjadi sekarang ini.

Tetapi, wacana dan rencana sistematis itu, diperkirakan akan berakhir sia-sia. Mengapa? Karena tidak masuk dalam akal sehat masyarakat. Sebab DPR adalah lembaga negara, yang mengawasi lembaga-lembaga negara, memproduksi undang-undang negara, dan menentukan anggaran belanja negara. Karena tugasnya itu DPR juga merupakan lembaga pengguna anggaran negara.

Posisi DPR dengan demikian adalah lembaga yang termasuk dalam pengawasan KPK, baik dalam kapasitasnya sebagai pengguna anggaran negara, maupun dalam kapasitasnya sebagai membuat undang-undang, penentu anggaran negara, maupun sebagai pengawas  lembaga pemerintahan.

Sebagai lembaga yang berada dalam pengawasan KPK, maka posisi DPR dalam menilai KPK dengan sendirinya bersifat subjektif, dan oleh sebab itu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap upaya polisitisida KPK juga sangat rendah, kalaulah tidak bisa dikatakan justru dicibir.

Lain soal kalau upaya pelemahan KPK datang dari kesatuan aksi mahasiswa atau para ulama. Tingkat kepercayaan masyarakat diyakini akan tinggi, karena penilaiannya akan lebih objektif mengingat kesatuan aksi mahasiswa dan para ulama atau tokoh masyarakat tidak dalam posisi diawasi oleh KPK.

Momentum yang digunakan DPR untuk merevisi UU KPK yang dibahasakan memperkuat KPK, juga sangat tidak tepat. Bagaimana mungkin publik percaya kepada DPR ketika upaya merevisi UU KPK dilakukan juistru pada saat sejumlah anggota DPR, termasuk Ketua DPR Setya Novanto, dan Ketua dan bebera aanggota Pansus KPK diduga terlibat dalam korupsi kartu tanda penduduk elektronik  atau e-KTP yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun?

Yang diharapkan publik adalah seharusnya DPR berterima kasih dengan langkah KPK itu.  Jika perduli tehadap pemberantasan korupsi, DPR seharusnya mengacungi jempol atas keberanian KPK mengusut kasus e-KTP itu, dan memberikan keleluasaan kepada KPK untuk melaksanakan tugasnya.

Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, di mana DPR, melalui pansus secara tak langsung menghalang-halangi tugas KPK, dan malah ingin melemahkan KPK, walau dibahasakan ingin memperkuat.

Kasus-kasus korupsi yang melanda DPR juga sudah cukup banyak. Perkara tindak pidana korupsi berdasarkan instansi  yang ditangani KPK tahun 2016, kasus DPR RI mencapai 15 kasus.  Angka ini lebih kecil dibanding kasus yang terjadi di kementerian yang mencapai 39 kasus, BUMN/BUMD 11 kasus, pemerintahan provinsi 13 kasus, pemkab/pemkot 13 kasus.

Jumlah kasus di DPR RI itu memang terbilang kecil dibadingkan jumlah keseluruhan anggota DPR yang mencapai 560 orang. Namun demikian, beritanya meluas dan berlangsung terus menerus mulai  saat pemanggilan sebagai saksi, penetapan jadi terangka, sampai  proses penuntutan dan vonis pengadilan.

Berita yang meluas ditambah prilaku sejumlah anggota DPR yang absen atau tidur saat sidang, ditambah lagi dengan produktifitas DPR dalam membuat produk perundang-undangan yang minim, menggelembungkan berita negatif tentang DPR.

Rencana DPR membangun gedung baru dan taman demokrasi yang memerlukan biaya besar di saat pemerintah sedang mengalami masalah keuangan, juga melahirkan citra DPR yang dinilai tidak peka, bahkan ada yang menilai DPR sekarang berprilaku autistik karena tidak peduli orang lain kecuali dirinya sendiri.

Sementara KPK justru sebaliknya. Tahun 2016, KPK berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp 497,6 miliar yang telah dimasukkan ke kas negara dalam bentuk BNPB. Uang tersebut berasal dari eksekusi 81 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dari segi kasus, sepanjang 2016, KPK melakukan 96 kegiatan penyelidikan, 99 penyidikan, dan 77 kegiatan penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan perkara pada tahun sebelumnya. Di antara kasus-kasus yang ditangani tersebut, terdapat 17 kasus yang merupakan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT), jumlah OTT terbanyak sepanjang sejarah KPK berdiri.

Dari operasi tersebut, KPK telah menetapkan 56 tersangka dengan beragam profil tersangka, mulai dari aparat penegak hukum, anggota legislatif hingga kepala daerah.

Sepanjang tahun 2010 – 2014, mengutip Wakil Ketua KPK Zulkarnain, KPK telah berhasil menyelamatkan keuangan negara dengan memberi kontribusi kepada negara sebesar Rp270 triliun. Jumlah tersebut belum termasuk penyelamatan uang negara lewat penindakan KPK yang mencapai Rp 1,3 triliun.

Tidak bisa dipungkiri, lewat kegiatan pencegahan, KPK tidak hanya melakukan penegakan hukum, namun juga bisa masuk dan memperbaiki tata kelola SDA yang kurang baik. Dengan demikian, pemerimaan negara akan ikut naik karena menghilangkan potensi kerugian yang mungkin terjadi.

“Pencegahan itu dahsyat, kami melakukan gerakan penyelamatan sumber daya alam, dari batubara saja ketika kami sentuh sistem perizinan sistem eksplorasi dan eksploitasi batubara, ada kenaikan Rp 10 tiliun dari PNBP 2014,” kata Taufiqurahman Ruki dalam satu kesempatan.

Tidak bisa dipungkiri pula bahwa, saat ini, KPK menjelma menjadi lembaga yang ditakuti. Sebagai lembaga yang ditakuti, maka KPK dapat dikatakan berhasil dalam menunaikan tugasnya. Sebab, dengan keberadaannya sebagai lembaga yang ditakuti, diyakini berdampak besar terhadap pencegahan tindak pidana korupsi. Nilai uang yang diselamatkan melalui pencegahan ini mungkin sulit dihitung secara matematis, tetapi pasti lebih besar ketimbang uang yang diselamatkan dari eksekusi sesuai putusan pengadilan tipikor.

Oleh sebab itu, jika sekarang DPR berencana merevisi UU KPK untuk memperlemah, sama saja ibarat kata pepatah, buruk rupa cermin dibelah.

Poros Teuku Umar

Nasi sudah menjadi bubur. Agenda memperlemah KPK sebagaimana tersirat dari pernyataan politisi PDIP Hendry Yosodingrat, kini sudah kadung muncul ke permukaan dan menjadi wacana publik. Walau sudah diralat dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sudah menyatakan pernyataan Hendry Yosodiningrat itu tidak mewakili PDIP, tetapi publik diyakini mengerti situasinya.

Publik mengetahui fraksi mana saja yang sekarang menjadi bagian dalam Pansus KPK, yakni Fraksi PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PPP dan PKB. Enam fraksi ini belakangan dijuluki sebagai poros Teuku Umar (rumah kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri).

Enam fraksi ini juga yang akhirnya menjadi penentu sidang paripurna DPR menetapkan presidential threshold sebesar 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara nasional pada UU Pemilu.

Di sisi lain, sesuai laporan KPK tahun 2016, hasil survei dari CSIS dan MSI menunjukan bahwa partisipasi publik terhadap KPK sudah cukup baik, yaitu sebesar 78,34.  Salah satu bentuk partisipasi publik terhadap eksistensi KPK adalah, dukungan masyarakat Indonesia dari berbagai elemen yang datang ke KPK sebagai bentuk sikap dukungan penolakan atas isu revisi UU KPK.

Masa kerja Pansus KPK berakhir tanggal 28 September 2017. Semula diyakini, bahwa Pansus KPK akan membuat rekomendasi kepada pemerintah untuk merevisi  UU KPK. Dilihat dari salah cara paripuna DPR mengambil keputusan, yakni melalui voting, maka rekomendasi seperti itu bisa dipaksakan mengingat jumlah suara enam fraksi itu lebih dari 50 persen suara keseluruhan DPR.

Tetapi setelah Hendry Yosodiningrat mengeluarkan pernyataannya, isu pelemahan KPK ditangkap berbagai kalangan. Tidak kurang Presiden Jokowi dengan tegas menyatakan tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga megemukakan hal sama. Sejumlah tokoh masyarakat ramai-ramai menolak pelemahan KPK. Pansus KPK akhirnya terjebat turbulensi.

Pertanyannya, apa yang akan dilakukan kubu Teuku Umar  yang seluruhnya adalah anggota Pansus KPK? Apakah kubu enam fraksi ini bersikap pantang mundur dan memaksakan kehendak dengan menggunakan penguasaan mayoritas kursi di DPR, atau melunak dengan membuat rekomendasi yang berbeda dengan misi yang semula sudah dirancang yakni (diduga) melemahkan KPK?

Masing-masing sikap memliki potensi konsekuensi. Sikap pantang mundur  berpotensi menggerus suara mereka pada Pilkada 2018 dan terutama pada Pilpres 2019. Sikap yang melunak, berpotensi memosisikan enam fraksi sebagai fraksi yang menyimpan niat buruk terhadap KPK dan tentu saja pemberantasan korupsi.

Apapun sikap yang akan diambil tanggal 28 September 2017 nanti, peristiwa ini layak ditunggu. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here