DPRD Buat Perda Inisiatif Larang Kendaraan Tonase Berat Lintasi dalam Kota Surabaya

0
121

Nusantara.news, Surabaya – Pemerintah Kota dan DPRD Surabaya sepakat untuk memberlakukan peraturan daerah soal kendaraan apa saja yang boleh melintas di jalan-jalan tertentu di Kota Surabaya. Maklum, selama ini banyak truk tonase berat leluasa keluar masuk kampung atau jalan-jalan yang tak sesuai kelasnya.

Hal ini mengakibatkan kerusakan jalan terjadi di mana-mana, yang kerap memakan korban, khususnya pengendara motor. Payung hukum perda inisiatif dewan terkait klasifikasi jalan sudah disepakati eksekutif. DPRD Surabaya sendiri sudah menyiapkan pansus membahas rancangan perda bersama eksekutif.

Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Vinsensius menyatakan, penentuan klasifikasi jalan sangat penting karena berkaitakn dengan besarnya volume kenderaan yang menggunakan jalan tersebut, besarnya kapasitas jalan, keekonomian dari jalan, serta pembiayaan pembangunan dan perawatan jalan.

“Perda inisiatif dewan ini sangat penting, karena akan mengatur pemetaan jalan dan tentunya ada sanksi bagi yang melanggar,” kata Vinsensius di Surabaya, Selasa (28/2/2017).

Ditambahkan, pengelompokan jalan menurut kelasnya bakal diatur secara detail dalam perda. Misalnya, untuk jalan kelas satu, arteri hanya boleh dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter.

“Ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 ton,” tambah politisi Partai Nasdem yang kerap disapa Awey.

Awey juga berharap dengan adanya klasifikasi jalan nantinya akan menjadi lebih jelas pembagiannya berdasarkan fungsinya. Dan kerusakan jalan bisa diminimalisir dengan baik, sehingga budget untuk biaya perawatan pun bisa ditekan.

Salah satunya, mana jalan yang masuk kategori penghubung antar perumahan, kategori perkantoran, atau kategori jalan yang seharusnya berfungsi untuk angkutan kawasan industri/pergudangan.

Sementara itu Wakil Walikota Surabaya Wishnu Sakti Buana saat dikonfirmasi mengungkapkan bahwa pemkot sebenarnya sudah memiliki aturan tersebut, namun belum sampai detail mengenai sanksi bagi yang melakukan pelanggaran.

Karena itu, pihaknya berharap saat sudah ada perda, detail penindakan terhadap pelanggar aturan dapat lebih tegas. Dia mencontohkan, untuk kendaraan kelas berat seperti truk harusnya tidak boleh melintasi jalan dalam kota.

“Sebab jalannya bisa jadi tidak terlalu kuat untuk menahan muatan kendaraan, sehingga jalannya cepat rusak,” kata Whisnu.

Bila perda ini sudah terealiasi, Pemkot Surabaya dapat melakukan pemetaan. “Untuk daerah industri, biasanya kami taruh pinggir. Jadi kendaraannya juga lewat jalan-jalan tertentu saja,” ujarnya.

Selain soal tonase, akan diberlakukan jam atau waktu kapan kendaraan berat boleh melintas di kawasan jalan tertentu. Pengaturan klasifikasi jalan ini nantinya juga akan mengatur soal kewenangannya mulai jalan kota, jalan provinsi dan jalan nasional.

“Kalau kita lihat sekarang ini jalan yang rusak parah kan kebanyakan memang nasional dan provinsi. Kalau dalam kota, sudah bagus dan bisa diatasi,” ucap Whisnu. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here