DPRD dan Pemprov Jatim Tolak Keras Rencana Penutupan 9 Pabrik Gula

0
127

Nusantara.news, Surabaya – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menilai pemerintah bertindak semaunya sendiri. Pemerintah dinilai tidak berpikir panjang, dan oleh sebab itu DPRD Jatim menolak keras rencana penutupan sembilan Pabrik Gula (PG) di Jawa Timur.

Penegasan ini dikemukakan anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Noor Soetjipto, saat berkunjung ke Kantor Nusantara.news di Jalan Imam Bonjol, Surabaya, Senin (30/1/2017).

“Kami menolak keras kebijakan pemerintah lewat Kementerian BUMN dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) itu karena diyakini akan menyengsarakan rakyat kecil khusunya petani tebu dan buruh pabrik gula,” kata Noor Soetjipto.

Rencana kebijakan menutup 9 pabriuk gula itu, jelas jelas tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. “Ingat, negara dan pemerintah (BUMN) adalah harus hadir ketika rakyat sedang membutuhkan, bukannya malah menghilanbg. Ini semakin menguatkan dugaan kalau penerintahan ini telah berubah menjadi liberal yang membiarkan segala sesuatunya berjalan murni berdasarkan hukum pasar, tanpa kontrol negara,” kata Soetjipto lagi.

Noor Soetjipto mengungkapkan, rencana penutupan 9 pabrik gula ini tak hanya meresahkan,  tapi juga akan mengurangi produktifitas gula Jatim yang kini mencapai 120-140 ribu ton. Kondisi semakin memilukan karena dari tahun ke tahun produksi gula Jatim terus menurun mencapai 1,26 juta ton di tahun 2014, turun menjadi 1,20 juta ton pada tahun 2015, dan turun lagi menjadi 1,01 juta ton pada 2016. Kalau 9 pabrik gula tutup, maka produksi gula Jawa Timur tinggal sekitar 800 ribu ton. Sehingga sumbangsih gula Jawa Timur terhadap kebutuhan gula nasional juga turun dari 40% menjadi 30% .

“Sekali lagi, jika rencana penutupan pabrik gula itu menjadi kenyataan, maka pemerintah ini betul betul sudah menjalan praktik kapitalisme, di mana yang kalah tersingkir tanpa ampun, yang menang dilindungi tanpa perduli nasib buruh,” tandasnya.

Soetjipto menambahkan, rencana pemerintah tersebut juga dianggap sepihak, karena tidak pernah melibatkan Pemerintah Daerah Jatim dalam mengambil keputusan. “Mestinya, pemerintah pusat meminta masukan dari Pemprov Jatim guna mencari win-win solution yang terbaik agar keresahan warga bisa diobati dan pengangguran di Jawa Timur tidak menganga,” katanya.

Menurut Soetjipto, secara prinsip semua petani tebu di Jawa Timur menolak rencana penutupan pabrik penggilingan gula. Mereka trauma dengan penbutupan pabrik gula Merijan yang memikliki 15 ribu pekerja. Jika pabrik ditutup otomatis pengangguran bertambah dan kehidupan mereka terancam. Kalau setiap pekerja punya tagunggan 5 orang total 75 ribu orang hidupnya terancam,” tegas Soetjipto.

Hal senada dikemukakan Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Chusainuddin. Seperti Soetjipto,  Chusainuddin juga berharap DPRD dan dan Pemprov Jatim menolak renana penutupan sembilan pabrik gula tersebut. “Karena yang akan menanggung dampaknya adalah  Pemprov Jatim khususnya menyangkut pengangguran karena lapangan kerja berkurang,” terang politisi asal PKB.

Kadis Perkebunan Pemprov Jatim Samsul Arifin, menegaskan bahwa juga menegasakan bahwa Pemprov Jatum menolak penutupan sembilan pabrik gula, karena dampaknya luar biasa yakni sekitar 1,7 juta pekerja yang selama ini terlibat dalam agrobis tebu akan kehilangan mata pencaharian dan menganggur. “Kami akan segera membentuk tim untuk mengkaji rencana kebijakan pemerintah pusat itu. Kami akan membentuk tium bersama PTPN, akademisi, praktisi, pemerhati dan pihak media di Jawa Timur,” kata Samsul. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here