DPRD Desak Pemkot Surabaya Pelototi TKA Cina

0
72

Nusantara.news, Surabaya  – DPRD Surabaya meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) untuk terus intensif memonitoring Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kota Pahlawan. Jika upaya ini tidak dilakukan dikhawatirkan akan semakin mengancam tenaga kerja Indonesia. Menurut Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana, keberadaan TKA ini tak hanya meresahkan tapi juga mempersempit lapangan pekerja bagi tenaga lokal.

“Jumlah pengangguran di Surabaya semakin meningkat, belum termasuk dengan tambahnya lulusan SMA/SMK serta perguruan tinggi, sementara jumlah lapangan pekerjaan di Surabaya tak seimbang. Kalau tak dimonitoring dengan intensif kami khawatir kecemburuan dan kesenjangan terhadap TKA bisa merugikan perekonomian Surabaya,” jelas Agustin Poliana, saat hearing dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya, Kamis (5/1/2017).

Agustin menambahkan bahwa Surabaya merupakan kota metropolitan terbesar kedua setelah Jakarta, sehingga kota Pahlawan ini menjadi salah satu rujukan bagi TKA untuk berbondong-bondong masuk ke Indonesia.  “Kami minta minta pemerintah kota tetap memonitor para tenaga kerja asing. Terutama mereka yang tak lagi memperpanjang masa kerjanya, apakah masih tinggal di Surabaya atau sudah pulang ke negaranya,” tambahnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi D Junaedi berharap adanya sinegri antara pemerintah Provinsi dan Pusat terkait keberadaan TKA di Indonesia. Dari Data Disnaker Kota Surabaya tercatat jumlah TKA yang melapor sebanyak 446 orang selama kurun waktu 2016.

“Disnaker Kota Surabaya sebaiknya mengambil langkah kongkrit terkait maraknya TKA, jika perlu harus melakukan inspeksi mendadak secara reguler terutama di apartemen bersama dengan instansi terkait seperti imigrasi dan pemerintah Provinsi,” ulasnya.

Kabid Penempatan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja Disnaker Surabaya Irna Pawanti mengklaim bahwa total dari jumlah 446 tenaga kerja asing yang ada di Surabaya, 357 di antaranya telah memperpanjang izin bekerja dan 26 orang dideportasi ke negaranya Karena kedapatan menyalahgunakan visa.

“Kami juga tegas kepada TKA yang mbandel, langsung kami deportasi diantaranya berasal dari Cina, Filipina, Korea dan lainnya. Alasan deportasi, karena dokumen tak sesuai, jabatan tak sesuai, tak ada di tempat lokasi atau lokasi usaha tak ada,” urainya.

Ina juga menambahkan, mulai 2017 nati pihak Disnaker Surabaya sudah tak berwenang untuk mengawasi TKA. Karena sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan itu berada di pemerintah provinsi. Namun demikian, Disnaker Surabaya tetap berkoordinasi dengan Disnaker Jatim jika memang ditemukan unsur pelanggaran peraturan, termasuk mengambil tindakan hukum melalui penyelidikan.

“Meski demikian Disnaker Surabaya memiliki wewenang untuk memutuskan dikelurkannya atau tidak ijin memperkerjakan tenaga asing (IMTA). TKA di Indonesia, sesuai Permenaker harus memperpanjang izin kerjanya sekali dalam setahun. Perpanjangan maksimal berlangsung hingga lima tahun untuk jabatan umum. Sedangkan untuk profesi tertentu, seperti di dunia hiburan sekitar enam bulan. Jika habis nggak bisa diperpanjang lagi,” pungkasnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here