DPRD Desak Pemkot Surabaya Tindak Pasar Induk Ilegal

0
85
Komisi B saat sidak pasar PIOS, yang resmi sepi, yang ilegal ramai

Nusantara.news, Surabaya – DPRD mendesak kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk bertindak tegas terhadap adanya sejumlah pasar induk atau pasar grosir diduga ilegal. Tak hanya meresahkan, keberadaan pasar induk ini dianggap merugikan para pedagang di pasar induk resmi seperti Pasar Induk Osowilangon Surabaya (PIOS).

Salah satu penyebab maraknya pasar sepi adalah tidak adanya regulasi pasti soal klasifikasi pasar. Misalnya, pasar tradisional yang idealnya untuk pedagang eceran ternyata diisi pedagang grosir. Yang lebih parah, tak sedikit pedagang yang berstatus grosir malah memilih berdagang di pasar yang tidak mengantongi izin.

Sebaliknya, pasar-pasar yang diperuntukkan bagi pedagang grosir malah tidak diminati. Salah satu contohnya, sepinya dua pasar induk yang sejatinya di-setting jadi pusat grosir, yakni Puspa Agro dan PIOS (Pasar Induk Osowilangun).

Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mazlan Mansyur menegaskan, Pemkot Surabaya jangan berdiam diri saja, dan harus melakukan langkah-langkah yang signifikan untuk melindungi para pedagang pasar induk resmi yang kini banyak mengeluhkan soal keberadaan pasar induk diduga ilegal.

“Sudah banyak laporan warga terutama dari para pedagang di PIOS. Kami berharap Pemkot segera bertindak tegas, jangan sampai ada warga yang melakukan pekerjaan dengan baik itu dirugikan oleh sistem,” jelasnya, Kamis (20/4/2017).

Mazlan juga mendesak kepada Pemkot untuk mengevaluasi perijinan beberapa pasar induk yang ditengarai ilegal. Menurutnya, semua bermuara kepada aturan yang jelas. “Ini harus segera dievaluasi izinnya. Pemkot tidak bisa menutup mata, karena pengaduan pedagang disertai bukti-bukti fakta berupa foto dan videonya,” tandas Mazlan.

Legislator dari Fraksi PKB ini menambahkan, Pemkot Surabaya harus segera mengeluarkan surat peringatan kepada pengelola dan para pedagang grosir ilegal yang tidak mematuhi Perda No 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat.

Apabila memang melanggar, lanjut Mazlan, maka pasar tersebut izinnya dicabut bahkan bisa ditutup. “Jadi, pemkot harus segera bertindak cepat mengatasi ini, karena ini sudah lama,” ujarnya.

Saat dengar pendapat di Komisi B, seorang pedagang PIOS, Kadek Buana mengungkapkan, maraknya pasar grosir ilegal di tengah kota, membuat pasar induk yang dibangun Pemkot Surabaya sepi. “Kami mengadukan ke DPRD Surabaya untuk minta keadilan, agar pemkot menutup pasar-pasar grosir yang ilegal itu,” kata Kadek.

Dari keterangan Kadek, pasar grosir ilegal adalah pasar-pasar yang tidak mengantongi izin menjual secara grosir dan hanya mendapatkan izin menjual eceran. Namun di lapangan pedagangnya juga menjual secara grosir, sehingga hal itu dinilai melanggar peraturan daerah karena tidak sesuai dengan perizinannya.

“Saya minta peraturan daerahnya segera ditegakkan. Kalau izinnya eceran ya harus jual eceran, kalau izinnya grosir maka harus jual grosir,” pintanya.

Kadek menyebutkan, penjualan secara grosir ditemukan di beberapa pasar. Di antaranya Pasar Tanjungsari dan Dupak serta beberapa pasar lainnya yang tidak mengantongi izin grosir. Dampaknya, tambah Kadek, pedagang PIOS saat ini pendapatannya menurun drastis, bahkan mengalami kerugian.

“Awalnya kami sangat laris dan ramai. Tapi setelah semakin banyak pasar grosir ilegal, pendapatan kami mengalami penurunan hingga 80 persen,” akunya.

Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya menyatakan belum bisa bertindak untuk menegakkan perda karena menanti kajian dari Dinas Perdagangan Kota Surabaya.

“Kita tunggu disperindag untuk memastikan adanya pelanggaran perda. Tanpa landasan kajian dari disperindag, langkah Satpol PP bisa berpotensi timbulnya masalah hukum di kemudian hari,” kata Kasatpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto kepada wartawan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here