DPRD Desak Pemkot Surabaya Tindak Tegas Toko Modern ‘Mokong’

0
156

Nusantara.news, Surabaya – Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur masalah pasar tradisional dengan toko modern, ternyata di Surabaya seperti tak berlaku saja. Buktinya masih ada saja beberapa proses perijinan yang tak sesuai dan belum dilaksanakan secara serentak oleh semua pelaku toko modern.

Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Edi Rahmat saat dikonfirmasi membenarkan adanya toko modern yang masih ‘mokong’ atau nakal. Banyak yang tak sesuai dengan aturan main yang sudah diperdakan.

Edi juga menegaskan bahwa dikeluarkannya Perda No 8/2014 tentang Penataan Toko Swalayan tersebut dibuat dengan tujuan melindungi usaha mikro kecil menengah (UMKM) dari persaingan dengan toko swalayan.

“Kita akan tegas kepada pelaku toko modern yang mokong. Mereka diharapkan menaati aturan main yang berlaku demi melindungi UMKM dari gerusan Toko Modern yang sudah tak terkedali dan menjamur di Surabaya,” jelasnya kepada nusantara,news, Sabtu (18/2/2017) di kantor DPP Hanura di Surabaya.

Ditambahkan, Edi juga berharap kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk mengambil langkah tegas demi melindungi usaha mikro kecil menengah (UMKM) dari persaingan dengan toko swalayan.

“Menyayangkan sikap Pemkot Surabaya yang terkesan membiarkan toko modern yang sudah disegel. Padahal, jelas-jelas sudah ada tanda silang (segel) menempel di minimarket tersebut,” tambah politisi asal Hanura itu.

Edi juga menuturkan bahwa sampai saat ini Pemkot Surabaya dinilai lamban dalam penertiban.  Aturan soal jarak antara minimarket dengan keberadaan pasar tradisional itu minimal 500 meter, namun faktanya masih saja ada yang melanggar ketentuan ini. “Ternyata sampai saat ini pelaksanaan penertibannya belum ada,” tuturnya.

Keberadaan aturan itu bertujuan mengatur posisi dan lokasinya untuk menjaga keseimbangan dan pemerataan ekonomi sekaligus tetap bisa mendorong terjadinya kebangkitan pasar rakyat.

Pihaknya berharap pemkot tidak memberlakukan Perda 8/2014 setengah- setengah agar usaha kecil terlindungi. Untuk diketahui, mulai 1 Maret 2017, seluruh minimarket, swalayan (hypermarket), dan toko serba ada (department store ) di wilayah Kota Surabaya, dilarang buka selama 24 jam.

Kepala Seksi Penggunaan Produk dan Pengawasan Dinas Perdagangan Surabaya I Made Muliarta mengatakan, dalam Perda 8/2014 itu disebutkan jam buka hypermarket, department store, dan supermarket dibatasi. Senin hingga Jumat, pengusaha ritel tersebut hanya diizinkan buka pukul 10.00- 21.00.

Sementara pada Sabtu dan Minggu, mereka diizinkan buka hingga pukul 23.00 WIB. Untuk minimarket, sesuai Pasal 13 Ayat (2), jam buka yang diperbolehkan yakni pukul 08.00-21.00. Sama dengan swalayan, untuk weekend minimarket juga diizinkan beroperasi hingga pukul 23.00.

“Meski jam operasi minimarket, swalayan atau hypermarket dibatasi, tapi Made menyebut ada beberapa pengusaha yang boleh beroperasi hingga 24 jam. Seperti minimarket di tempat fasilitas pelayanan masyarakat, yakni di rumah sakit ataupun hotel,” ungkapnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here