DPRD Jatim: Jangan Anaktirikan Pasien BPJS

0
97

Nusantara.news, Surabaya – Sulitnya masyarakat pedesaan dalam mendapat pelayanan BPJS menjadi kendala serius warga pinggiran untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak. Pasalnya, banyak keluhan dari masyarakat terutama yang tinggal di desa saat berobat menggunakan kartu peserta BPJS selalu kurang mendapat perhatian dari pihak rumah sakit.

Anggota DPRD Jawa Timur Yayuk Padmi merasa prihatin dengan kondisi ini, karena masyarakat sudah membayar iuran tiap bulan. Masyarakat yang sudah membayar iuran tentu berharap mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis ketika mengalami sakit. “Jangan mentang-mentang pasien pengguna BPJS Kesehatan tidak perlu membayar ke rumah sakit, pihak rumah sakit seenaknya sendiri memperlakukan pasien BPJS seperti anak tiri. Selalu dinomorduakan dibanding  pasien umum yang tidak menggunakan kartu BPJS ,” terang Yayuk, Jumat (24/3/).

Politisi Perempuan asal Partai Gerindra Jatim ini terus berupaya mendorong Pemerintah supaya masyarakat yang menggunakan Kartu BPJS ketika sakit supaya di tangani secara maksimal, apalagi sekarang masyarakat menggunakan BPJS Mandiri yang notebene semua keluarga juga membayar premi.

“Saya tekankan sekali lagi supaya pihak rumah sakit melayani pasien yang menggunakan kartu BPJS seperti pasien umum, karena pasien BPJS juga mempunyai hak-hak yang sama yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal ,”pungkas Ketua PIRA Gerindra Jatim tersebut.

Senada, Anggota Komisi E DPRD Jatim Benyamin Kristanto mengungkapkan bahwa banyak sekali komplain yang dilayangkan masyarakat terkait pelayanan BPJS. Mulai soal tenaga verifikasi yang ada di rumah sakit hingga pada penyediaan obat untuk pasien BPJS.

Akibatnya, banyak pasien yang harus pulang paksa karena tidak mendapat pelayanan kesehatan. Terutama mereka yang berobat pada malam hari, alasannya cukup lasik yaitu tidak ada tenaga atau pegawai BPJS yang melayani dan memverifikasi apakah pasien tersebut ikut BPJS atau tidak. “Ini kan sudah nggak bener, dan jangan salahkan dewan kalau menyoroti soal pelayanan BPJS,” ungkapnya.

Benyamin membayangkan jika hal ini terjadi di wilayah pedesaan atau pelosok. Padahal untuk menuju ke rumah sakit butuh perjuangan, selain jarak tempuhnya yang jauh dan lama akibat infrastruktur yang belum mulus. Tentu hal ini semakin merepotkan pasien yang ingin mendapat pelayanan kesehatan.

“Karenanya saya minta BPJS menyelesaikan permasalahan ini dulu, sebelum menyentuh pada pokok persoalan yang lain. Walaupun saya mengetahui alasan BPJS yang mewajibkan seluruh keluarga untuk mendaftarkan putra-putrinya sebagai Peserta BPJS. Hal ini sebagai upaya untuk menutupi tunggakan BPJS kebeberapa Rumah Sakit Pemerintah,” paparnya dengan nada tinggi.

Menurut, Alumnus Kedokteran UI ini jika di Jawa Timur sendiri baru RSUD dr. Soetomo yang dijaga oleh Tim verifikasi dari BPJS selama 24 jam. Untuk itu, diharapkan JKN menerapkan pegawai BPJS 24 jam seperti halnya di RSUD dr Soetomo. “Dengan begitu tidak ada lagi penolakan terhadap pasien BPJS yang akan berobat pada malam hari,” pungkasnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here