DPRD Jatim: Mendagri Tidak Konsisten Terkait UU BUMN

0
99

Nusantara.news, Surabaya – DPRD Jawa Timur menegaskan bahwa Mendagri (Menteri Dalam Negeri) tidak konsisten terkait dengan kebijakan menjadikan UU BUMN sebagai konsideran, tapi di sisi lain UU tersebut tidak mengatur soal pendirian BUMD.

Menyikapi keputusan Mendagri jika Pemprov Jatim harus mengikuti UU BUMN terkait masa jabatan Direksi sempat terjadi pro dan kontra. Ini disebabkan sebelumnya Pemerintah pusat melarang Pemprov Jatim menjadikan UU BUMN sebagai konsideran. Tapi, di tengah jalan Mendagri tak konsisten karena Pemprov Jatim diminta untuk menjadikan UU BUMN sebagai konsideran.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi C DPRD Jatim Thoriqul Haq. Menurutnya, Mendagri tidak komitmen. Maklum, sejak awal pembuatan Perda BUMD Jawa Timur tidak diperbolehkan menjadikan UU BUMN sebagai konsideran. Namun, di kesempatan lain Mendagri mengintruksikan agar Jawa Timur tetap patuh pada UU BUMN untuk masa jabatan Direksi.

Pasalnya, hasil konsultasi dengan Mendagri beberapa waktu lalu, Komisi C diminta tunduk pada UU BUMN terkait masa jabatan Direksi BUMD dari yang semula empat tahun menjadi lima tahun. Meski di satu sisi dalam UU 23/2014 mencantumkan secara rinci terkait pembentukan BUMD,” jelasnya kepada wartawan, Kamis (23/2/2017).

Sementara Anggota Komisi C DPRD Jatim Anik Maslachah mengungkapkan,  awal pembuatan Perda, Jatim tidak disarankan menjadikan UU BUMN sebagai konsideran, sementara di UU 32/2014 sudah termuat soal pembentukan BUMD. Karenanya saat itu Perda BUMD Jatim mengacu pada UU Pemerintahan Daerah tersebut.

“Tapi sayangnya di UU Pemda tersebut dari 29 PP yang harus dikeluarkan pemerintah, ternyata baru dua yang dikeluarkan. Sehingga sampai saat ini PP yang mengatur BUMD belum keluar. Tapi anehnya tiba-tiba ada Surat Keputusan dari Mendagri agar Perda BUMD Jatim dilakukan perubahan dan menjadikan UU BUMN sebagai konsiderannya,” tegas politisi asal PKB ini.

Ditambahkan Anik, sesuai dengan perjalannya mestinya Perda BUMD sudah tepat menggunakan konsideran UU 23/2014, karena di dalamnya sudah tertulis  pembentukan BUMD. Tapi yang berubah hanya soal masa jabatan direksi dari empat tahun menjadi lima tahun. Kembali Komisi C dikejutkan, karena selama ini Mendagri tidak pernah merubah Pasal 15 yang terkait masa jabatan Direksi.

“Kalau disuruh merevisi Perda BUMD terkait konsideran, kita tidak mempermasalahkannya. Tapi yang aneh pada rujukannya seharusnya UU 23/2014 bukan UU BUMN. Ini yang tidak dimengerti oleh kami,” lanjut mantan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ini.

Sementara itu, untuk jabatan Direksi tetap empat tahun. Artinya keputusan tersebut tidak berlaku surut. Dengan begitu ada dua Direksi BUMD yang harus mengundurkan diri. Selanjutnya terserah pemilik saham apakah yang bersangkutan akan diangkat kembali.

Hal senada juga diakui oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim, Muhammad Makruf. Menurut Politisi asal Gerindra ini, banyak terjadi kejanggalan terkait proses revisi Perda BUMD Jatim, karena di satu sisi Pemprov Jatim diminta menjadikan UU BUMN sebagai konsidaran, Tapi di sisi lain UU BUMN tidak mengatur soal pendirian BUMD.

Yang ada justru pada UU 23/2014. Namun hingga kini PPnya belum turun. “Karenanya untuk menyikapi hal ini, Komisi C akan mengadakan rapat untuk menyikapi keputusan Mendagri ini,” lanjut pria asal Daerah Pemilihan Jombang itu. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here