DPRD Jatim Minta Disperindag Tindak Pasar Grosir Ilegal

0
40

Nusantara.news, Surabaya – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) memberikan sanksi tegas kepada pasar-pasar grosir yang dinilia ilegal yang selama ini telah meresahkan pedagang pasar grosir legal.

Untuk itu, demi memberikan rasa keadilan Komisi A DPRD Surabaya meminta Disperindag dan Satpol PP Kota Surabaya meminta penjelasan tentang dugaan adanya pasar lingkungan di kawasan Tanjungsari dan Dupak yang menjual secara grosir.

“Pemkot harus bisa memberikan keadilan bagi para pedagang pasar grosir. Keadilan harus ditegakkan. Jika memang ada pasar yang izinnya lingkungan atau kawasan, ya, semestinya tidak diperbolehkan jualan grosir. Desperindag dan Satpol PP harus tegas tegakan aturan,” kata Herlina Harsono Njoto kepada wartawan di Surabaya, Selasa (2/5/2017.

Tidak hanya itu, lanjut Herlina, Pemkot Surabaya harus segera mengeluarkan surat peringatan kepada pengelola dan para pedagang grosir ilegal yang tidak memenuhi Perda no 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat.

“Apabila memang melanggar, maka pasar tersebut ijinnya dicabut bahkan bisa ditutup. Jadi pemkot harus segera bertindak cepat mengatasi permasalahan ini, karena sudah lama. Disperindag juga saya dengar sudah mengumpulkan pengelola pasar. Coba hasilnya diumumkan biar publik bisa tahu. Jangan disimpan saja hasilnya,” tandas Herlina.

Politisi Partai Demokrat ini menyebutkan, pemerintah sudah mengatur jika pasar induk grosir hanya diperbolehkan berdiri dan beroperasi di kawasan pinggiran kota. Tujuannya agar tidak membunuh atau mematikan pasar lingkungan.

“Pasar grosir yang ada di tengah kota, secara tidak langsung akan membunuh pasar lingkungan. Pasar grosir jelas punya harga jual lebih murah. Ini yang kemudian menyebabkan persaingan harga tidak sehat,” urainya.

Persoalan pasar grosir ilegal yang beroperasi di Surabaya itu muncul ke permukaan setelah pedagang Pasar Induk Osowilangun Surabaya (PIOS) mengadu ke Komisi B DPRD Surabaya.

Mereka datang membawa bukti foto dan video rekaman praktik perdagangan grosir yang terjadi di pasar di kawasan Tanjungsari dan Dupak. Pedagang yang menempati PIOS sebagai pasar induk resmi merasa dirugikan karena dagangannya menjadi sepi. Mereka menuntut Pemkot Surabaya menutup pasar yang melanggar izin itu.

Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mazlan Mansur sudah minta pemkot bertindak tegas menindaklanjuti keluhan para pedagang PIOS. Sebab, kondisi ini sudah lama terjadi dan terkesan dibiarkan Pemkot Surabaya. “Ini harus segera dievaluasi izinnya. Pemkot tidak bisa menutup mata karena sudah disertai bukti-bukti fakta berupa foto dan videonya,” kata Mazlan.

Bahkan, dia minta Pemkot Surabaya segera mengeluarkan surat peringatan kepada para pedagang grosir ilegal yang tidak mematuhi perda. Apabila memang ada pelanggaran, kata dia, maka pasar tersebut bisa dikenai sanksi, mulai dari pencabutan izin, pembekuan atau bahkan penutupan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here