DPRD Jatim Minta Pemkot dan Pemda Patuhi Pengalihan SMA/SMK ke Pemprov

0
128

Nusantara.news, Surabaya – Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar menegaskan kepada seluruh buapti dan walikota di Jawa Timur untuk tidak mengedepankan ego dengan tetap ingin mengelola SMA/SMK sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengalihkan pengelolaan sekolah tingkat SMK/SMA di sejumlah provinsi dari awalnya dikelola pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.

“Saya berharap kepada pemerintah kabupaten kota dan semua masyarakat di Jawa Timur tidak perlu khawatir pengalihan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi Jatim, karena pengalihan ini merupakan wujud pendidikan yang merata yang dilakukan Provinsi Jatim,” kata politisi Partai Demokrat ini, di Surabaya, Rabu (18/1/2017).

Iskandar menambahkan, pengalihan SMA/SMK dari Kabupaten/Kota ke Provinsi Jatim merupakan kebijakan yang baik. Meskipun ada pro dan kontra, namun masyarakat di Jawa Timur akan punya pilihan lebih banyak untuk memberikan pendidikan yang layak bagi putranya.

“Misalnya siswa yang ada di Pacitan ingin sekolah ke Surabaya, maka siswa tersebut bisa sekolah di Surabaya. Dengan adanya perubahan SMA/SMK ini, pihak DPRD Jatim dan Pemprov Jatim akan terus melakukan perbaikan dan evaluasi per triwulan baik anggarannya maupun tata kelola manejemennya, sehingga peralihan SMA/SMK ke Provinsi Jatim berjalan sempurna sesuai yang diharapkan oleh masyarakat,” ujarnya.

Tak hanya itu, bagi kabupaten/kota yang ingin menyalurkan beasiswa kepada siswa dan sudah masuk anggaran APBD nya, bisa konsultasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jatim. Tentu sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan anggaran Provinsi Jatim.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da’im mengungkapkan jika pengalihan pengelolaan merupakan kebijakan pemerintah pusat. Dengan begitu semua harus tunduk dan patuh, meski APBD mereka mencukupi untuk menggratiskan siswa SMA/SMK.

“Dan yang terpenting untuk dipikirkan oleh seorang kepala daerah adalah bagaimana masyarakat Jawa Timur bisa sekolah dan bisa merasakan sekolah murah serta kondisi sarana dan prasarana yang memadai. Artinya seorang kepala daerah tidak boleh memikirkan daerahnya saja. Apapun, mereka itu adalah generasi bangsa dan penerus bangsa,”tambahnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here