DPRD Jatim Nilai Rencana Penutupan PG Sengsarakan Petani dan Buruh Pabrik

0
134

Nusantara.news, Surabaya – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menganggap pemerintah bertindak semaunya sendiri, dan tidak pikir panjang seiring dengan rencana penutupan sembilan Pabrik Gula (PG) di Jawa Timur pada tahun 2017.

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur menolak keras dan menilai kebijakan pemerintah lewat Kementerian BUMN dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) menutup sembilan pabrik gula di Jatim, diyakini akan menyengsarakan rakyat kecil khusunya petani tebu dan buruh pabrik gula.

Serta tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, padahal salah satu fungsi negara dan pemerintah (BUMN) adalah harus hadir ketika rakyat sedang membutuhkan. Ini semakin menguatkan dugaan kalau negera ini berubah menjadi liberal karena mengedepankan kepentingan pemerintah dibanding rakyatnya

Noor Soetjipto mengungkapkan bahwa penutupan 9 pabrik gula ini tak hanya meresahkan saja. Tapi juga akan mengurangi produktifitas gula jatim yang kini mencapai 120-140 ribu ton. Padahal, dari tahun ke tahun produksi gula Jatim terus menurun mencapai 1,26 juta ton di tahun 2014 turun menjadi 1,20 juta ton pada tahun 2015 dan turun lagi menjadi 1,01 juta ton pada 2016.

“Kalau 9 PG jadi tutup, maka produksi gula Jawa Timur tinggal sekitar 800 ribu ton. Sehingga sumbangsih gula Jawa Timur terhadap kebutuhan gula nasional juga turun dari 40% menjadi 30%.” ungkap Soetjipto, Senin (30/1/2017) di kantor Nusantara.news, Surabaya.

Kegelisahan Buruh Jika Pabrik Ditutup

Pria yang juga sekretaris Fraksi Partai Gerindra menegaskan bahwa pemerintah sudah menyiapkan dana Rp1,6 triliun untuk membangun pabrik baru, menurutnya, akan lebih bijak lagi jika pemerintah melakukan langkah-langkah konkrit yang lebih baik lagi daripada menutup pabrik.

“Mungkin dengan dana sebesar itu, pemerintah tidak harus menutup pabrik. Mungkin dana tersebut bisa dikeluarkan untuk membeli infrastruktur semisal mesin penggilingan, sehingga tidak ada yang dikorbankan dari kibijakan tersebut, petani tebu tidak resak dan ancaman pengangguran akibat penutupan juga bisa dihindari,” ulasnya.

Soetjipto juga menganggap bahwa rencana pemerintah tersebut dianggap sepihak, sebab, tidak pernah melibatkan Pemerintah Daerah yang akan berdampak langsung. Mestinya, Pemerintah Pusat mencari win-win solution yang terbaik agar keresahan warga bisa diobati dan pengangguran di Jawa Timur juga semakin berkurang seperti halnya kini dialami oleh PG Merijan di Kediri.

“Secara prinsip semua petani tebu di Jawa Timur menolak terkait rencana penutupan pabrik penggilingan gula. Seperti di PG Merijan mempunyai 15 ribu pekerja dan berharap giling (produksi). Jika pabrik ditutup otomatis pengangguran bertambah dan kehidupan mereka terancam. Kalau setiap pekerja punya tagunggan 5 orang total 75 ribu orang hidupnya terancam,” tegas Soetjipto.

Senada, Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Chusainuddin berharap Dewan dan Pemerintah Provinsi menolak penutupan sembilan pabrik gula tersebut, sebelum ada Pemerintah Daerah setempat dan stake holder diajak bicara. Serta meminta penjelasan kepada Kementerian dan DPR RI. “Yang akan menanggung dampak itu Pemerintah Daerah khususnya menyangkut pengangguran karena lapangan kerja berkurang,” terang politisi asal PKB.

Samsul Arifin, Kadis Perkebunan Pemprov Jatim menegaskan bahwa pemerintah Jawa Timur menolak penutupan sembilan pabrik gula. Karena dampaknya luar biasa sekitar 1,7 juta pekerja yang selama ini terlibat dalam agrobis tebu akan kehilangan mata pencaharian dan menganggur.

“Kami akan segera membentuk tim untuk mengkaji rencana kebijakan pemerintah pusat untuk menutup sembilan pabrik gula. Mungkin akan bekerjasama dengan PTPN, Akademisi, Praktisi, Pemerhati bahkan media di Jawa Timur,” ulas Samsul. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here