DPRD Jatim: Pendataan Kiai Bukan Kewenangan Polisi

0
86

Nusantara.news, Surabaya – Langkah Polri untuk mendata kiai dan pondok pesantren (ponpes), menjadi polemik berkepanjangan yang terus memanas. Pendataan itu dinilai bukan kewenangan Polri. Ada institusi yang lebih berwenang yakni Kementeria Agama (Kemenag) yang didalamnya ada berbagai unsur organisasi Islam, termasuk Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Karena itu, banyak yang berasumsi minor dengan langkah Korps Bhayangkara di era Presiden Joko Widodo ini Yang seolah memonitor dan mengawasi umat Islam. Keresahan ini tampak dari lontaran anggota Komisi C DPRD Jawa Timur Anwar Sadad. “Apa relevansinya?” cetusnya,di Surabaya,  Minggu (5/2/2017).

Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Timur tersebut mengatakan, jika Polri bergeming dan tetap melakukan, dikhawatirkan justru akan meningkatkan keresahan di masyarakat. “Saya mendapat laporan dari beberapa ulama di beberapa daerah. Mereka didatangi untuk didata rinci mengenai nama santri, ulama hingga alamat rumahnya,” kata Anwar Sadad.

Sadad mengungkapkan, para kiai protes keras terhadap sikap Polri itu karena sensus ini belum pernah terjadi dalam sejarah di Indonesia. Mendata ulama dan dan pesantren akan memunculkan praduga dan asumsi yang dapat merusak harmoni masyarakat, khususnya di Jawa Timur. Padahal, provinsi paling timur Jawa ini kental dengan kultur Islam dan sinergi ulama dengan umara kerap jadi kunci dalam kemajuan pembangunan.

Anwar Sadad menilai, sensus itu tidak jadi persoalan jika untuk kepentingan pendataan penduduk. Namun tetap harus di bawah kendali instansi yang berwenang. Jika memang keterbatasan personel, bisa juga melibatkan elemen ormas Islam seperti (Robithoh Ma’ahid Indonesia) yang merupakan sayap Nahdlatul Ulama atau organisasi sejenis.

“Jika memang sangat perlu data pesantren bisa juga didapat dari Kemenag karena memiliki data valid soal jumlah pesantren se-Indonesia,” sebutnya. Untuk itu, kepolisian, gubernur, dan DPRD harus duduk bareng agar rencana kepolisian melakukan sensus terhadap kiai dan pesantren menjadi jelas dan gamblang.

Selain itu, Sadad meminta kepada gubernur selalu wakil pemerintah pusat dan kepala daerah untuk membawa persoalan ini dalam sebuah pertemuan dengan pihak polisi dengan melibatkan DPRD  dan tokoh-tokoh agama serta tokoh-tokoh masyarakat.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here