DPRD Jatim: Perlu Pergub Larangan Ormas Anti-Pancasila

0
99

Nusantara.news, Surabaya – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendorong  Gubernur Soekarwo untuk segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pelarangan organisasi massa yang anti Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketua F-PKB DPRD Jatim Thoriqul Haq mengungkapkan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi Gubernur Soekarwo yang dengan tegas melarang pergerakan organisasi yang melibatkan massa anti terhadap Pancasila dan NKRI. Menurutnya, Pancasila adalah ideologi negara yang sudah menjadi kesepakatan para pendiri bangsa. Demikian pula dengan NKRI sebagai bentuk Negara yang sudah final.

“Semua sudah tahu kalau ada Ormas yang hendak merubah NKRI dengan konsep Khilafah. Kami sudah cermati manuver Ormas itu sejak lama, sebelum Menkopolhukam mengeluarkan maklumat pembubaran,” tegasnya kepada wartawan di Surabaya, Selasa (16/5/2017).

Ditambahkan, pria yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur mendesak kepada Soekarwo untuk memantau beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pergerakan organisasi masyarakat yang selama ini dinilai anti kepada Pancasila menjadikan kader muda di perguruan tinggi sebagai basis massa atau simpatisan.

Maklum, kampus adalah tempat belajar dan mengajar yang harus bebas dari politik-politik sesat. Tidak bisa dipungkiri bahwa kampus menjadi sasaran perekrutan serta penyebaran ajaran radikalisme dan intoleransi. Kebebasan berorganisasi dan berekspresi di kampus menjadi sarana bagi berkembangnya ajaran radikalisme.

“Karena itu, harus ada kepedulian antara Pemerintah dengan masyarakat kampus. Harus kerjasama dengan rektor dan civitas akademik, karena otoritas kampus lah yang mengerti situasi internal kampus,” cetusnya.

Mantan Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) ini juga menghimbau kepada pemerintah menggandeng ormas-ormas yang sudah teruji Nasionalime dan kesetiaannya pada Pancasila, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Lanjut Thoriq, mengapa NU dan Muhammadiyah dianggap sebagai ormas yang teruji nasionalisme terhadap Pancasila? Menurutnya, kedua ormas yang berbasis Islam ini mempunyai infrastruktur yang kuat hingga ke tingkat daerah.

Tak hanya itu saja, keduanya juga dinilai efektif dalam melakukan penguatan Odeologi Pancasila serta mendeteksi dan menangkal upaya pihak lain yang anti Pancasila dan NKRI. ”Saya berharap Pemerintah menggandeng NU dan Muhammadiyah untuk menangkal kegiatan ormas radikal dan intoleran,” tandasnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus merumuskan untuk memperkuat nilai Kebangsaan dan Kebhinekaan. Peraturan Daerah (Perda) pun dirumuskan guna memperkuat hal tersebut.

“Pancasila itu kan Pandangan Hidup. Kemudian menjadi Filosofi Negara. Oleh Pembentuk Undang-Undang, kemudian dimasukkan dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Berarti masuk dalam Konstitusi,” ujar Gubernur Jatim Soekarwo.

Menurut Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini, konstitusi haruslah ditaati oleh seluruh masyarakat. Sebab tidak ada di Negara manapun yang bisa melanggar konstitusi. Jadi bukan hanya soal pandangan hidup. Melainkan sudah masuk dalam konstitusi.

“Saya ingin Perda yang mengatur juga tentang ketaatan terhadap konstitusi. Forum Group Diskusi (FGD) yang dilakukan Komisi A DPRD perlu diapresiasi,” jelas alumni GMNI tersebut.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here