DPRD Jatim Pertanyakan Kriteria Nelayan Penerima Asuransi

0
133

Nusantara.news, Surabaya – DPRD Jawa Timur mempertanyakan pemenuhan asuransi nelayan di Jatim, yang digagas oleh pemerintah pusat dan melibatkan PT Sucofindo dalam hal transparansi kepemilikan asuransi. Jawa Timur sendiri kedapatan 78 ribu nelayan yang mendapatkan asuransi tersebut. Namun kriteria nelayan bagaimana yang berhak mendapat asuransi?

Seperti diketahui bahwa dengan biaya Rp175 ribu per bulan, nelayan akan mendapatkan santunan asuransi sebesar Rp 200 juta jika meninggal dunia di laut, dan jika meninggal dunia di darat akan mendapatkan santrunan Rp168 juta.

Program asuransi bagi para nelayan dari pusat merupakan bagian dari visi pemerintah untuk meningkatkan sektor kelautan dan perikanan nasional. Selain tentunya untuk melindungi para nelayan.

Sementara itu Wakil Sekretaris Jenderal Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Niko Amarullah, mengatakan sampai saat ini pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum memiliki data yang akurat tentang nelayan yang layak menerima asuransi dari pemerintah.

“Sampai saat ini belum ada upaya pendataan yang lengkap dari pemerintah, sehingga yang terjadi ada nelayan yang seharusnya memperoleh asuransi tetapi nyatanya tidak dapat, Sebaliknya, nelayan yang seharusnya tidak layak memperoleh asuransi justru menerima asuransi tersebut,” kata Amarullah.

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Ninik Sulistyaningsih juga mempertanyakan program asuransi tersebut. Maklum sampai detik ini tidak ada kejelasan dari pihak terkait yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan tentang nelayan yang berhak menerima asuransi tersebut.

“Kategori nelayan yang berhak menerima asuransi tersebut sampai saat ini belum jelas. Apakah yang dinamakan nelayan itu yang memiliki kapal dan turun ke laut, atau orang yang turun ke laut mencari ikan tapi tidak memiliki kapal. Ini perlu kejelasan dari pemerintah. Kalau Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim kan hanya menyalurkan saja,”jelasnya.

Sulistyaningsih mengatakan, kenyataan di lapangan menunjukkan yang dikatakan nelayan kebanyakan memiliki perahu yang bagus. “Kapalnya bagus dan memiliki anak buah untuk mencari ikan di laut. Apakah yang diberi asuransi ini anak buah kapal tersebut atau pemiliknya atau keduanya?” ujarnya.

Politisi asal Partai Demokrat tersebut mengingatkan perlunya kejelasan dari Pemerintah siapa yang berhak menerima asuransi tersebut, agar . jangan  salah sasaran dalam.

Untuk meminimalisir persoalan tersebut, dalam waktu dekat Komisi B DPRD  Jatim akan segera melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim, terakit soal mekanisme penyaluran asuransi ini dan teknisnya kepada yang berhak menerima.

Soal kategori nelayan ini juga dipertanyakan anggota Komisi B DPRD Jatim, Dewi Mashita.”Harus ada transparansi, apa kategori nelayan yang akan menerima asuransi tersebut. Pemerintah harus memberikan penjelasan ini. Jangan sampai nanti juragan kapal dapat asuransi. Sedangkan yang benar-benar nelayan tak dapat asuransi,”sambungnya.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim Ir. Heru Tjahjono saat dikonfirmasi menyatakan, pihaknya hanya menyalurkan asuransi tersebut karena semuanya ditentukan dari Pusat. “Kami hanya menyalurkan sesuai dengan permintaan pusat,” kata mantan Bupati Tulungagung dua periode ini. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here