DPRD Jember Sesalkan Sikap Eksekutif terkait Implementasi Perda Disabilitas

0
90

Nusantara.news, Jember – Pada Desember 2016 DPRD Kabupaten Jember secara resmi telah mengesahkan dan secara simbolik menyerahkan doukumen Perda Disabilitas kepada Bupati Faida. Adanya Perda Disabilitas di Kabupaten Jember disambut baik oleh berbagai kalangan, termasuk apresiasi dari Menteri Sosial Khofifah Indah Parawansa.

Namun demikian, hingga saat ini bupati tak kunjung membuat peraturan pelaksanaan teknis atas perda tersebut. Terhadap kondisi ini Ayub Junaidi, Wakil Ketua DPRD menyayangkan tidak adanya tindak langsung yang cepat dari Bupati Jember untuk segera membuat peraturan teknis tentang disabilitas. “Kalau tidak segera dibuat perbupnya, ya tidak akan jalan. Kita mau memerintah instansi di Jember terkait disabilitas ya tidak akan bisa,” terang Ayub.

Menurut Ayub Junaidi dalam menyikapi perda yang akan disahkan, bupati seharusnya sudah memiliki rancangan peraturan turunan sehingga ada follow up yang cepat untuk proses implementasinya. Pihaknya mengharapkan agar bupati  segera berkomunikasi dengan legislatif terkait pembuatan peraturan teknis eksekutif agar Perda Disabilitas dapat segera diimplementasikan.

“Saya meminta kepada Bupati jika ingin membuat perbup agar berkonsultasi dengan DPRD sehingga produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan Perda. Saya mencontohkan beberapa perbup yang mengacu pada perda inisiatif ternyata banyak yang bertentangan,” ujar Ayub.

Politisi Partai PKB tersebut meminta Bupati untuk meniru gubernur Soekarwo yang berkonsultasi dengan DPRD Provinsi saat merumuskan peraturan teknis. “Memang bupati punya otoritas penuh terkait peraturan teknis tersebut, tetapi fatsun politik atau etika harus diperhatikan,” tutup Ayub Junaidi. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here