DPRD Kota Malang Kebut Ranperda Transportasi

0
27
Ilustrasi permasalahan transportasi (Sumber: MalangToday)

Nusantara.news, Kota Malang – Persoalan transportasi yang terus berkembang, sebut saja hadirnya transportasi daring (online) yang memicu ketegangan antar pengemudi, pesatnya pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi yang berbuah kemacetan dan kesemrawutan parkir dan persoalan lainnya memang membutuhkan pengaturan.

Sambil terus menunggu peraturan dari pemerintah pusat, DPRD Kota Malang periode 2014-2019 juga telah menyiapkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) untuk Dinas Perhubungan (Dishub). Sebab Dishub membutuhkan payung hukum untuk mengatasi pesatnya pertumbuhan beragam moda transportasi di Kota Malang.

Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Bambang Soemarto menjelaskan, kini peraturan yang digunakan masih merupakan aturan lama yang perlu disinkronkan dengan kondisi lapangan saat ini.

“Peraturan masih tetap sementara gejolak permasalahan kian berkembang seperti fenomena kemacetan, konflik horizontal transportasi, dan parkir. Sehingga, perlu ada pembaharuan agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan lancar.” tegasnya kepada wartawan, Selasa (8/1/2017).

Ia menambahkan bahwa adanya aturan dan regulasi baru menjadi penting keberadaannya untuk mengatur perkembangan kondisi yang terkini.

“Dan peraturan itu sifatnya memang sangat dibutuhkan. Hari ini kehidupan berjalan dinamis, peraturan pun harus menyesuaikan kebutuhan, draft tentang usulan tersebut sudah kami ajukan kepada ketua dewan,” jelas Politisi Partai Golkar tersebut.

Bambang menguraikan ruang lingkup aturan yang akan dibahas di dalamnya nanti berkaitan dengan fasilitas jalan, angkutan umum, analisis mengenai dampak lingkungan lalu lintas (amdal lalin), parkir, hingga terminal.

“Akhir bulan ini, draft yang dibuat oleh Komisi C DPRD Kota Malang dan materi dari Dishub akan dibahas bersama. Kemudian akan langsung dibahas dalam pertemuan ke dua agar bisa segera dijalankan,” urai Bambang.

Terkait Perda yang sudah ada, nantinya kemungkinan besar akan diganti dengan yang lebih baru dan dihapuskan. “Karena tak sesuai lagi untuk menjawab permasalahan hari ini, pastinya juga aturan baru akan mencakup keseluruhan,” jelas dia.

Ranperda yang akan dikebut olh DPRD nantinya akan mengatur secara keseluruhan, dan tidak terpisah seperti yang ada kini.

“Iya nanti akan dijadikan satu, jadi tidak satu per satu. Kalau dulu kan ada Perda parkir, Perda marka jalan, dan lain sebagainya. Dengan Ranperda inisiatif ini, nantinya semua akan dijadikan satu,” pungkasnya.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Malang, Agoes Moeliadi menjelaskan, bahwa saat ini Dishub juga akan menyiapkan sebuah konsep baru terkait penanggulangan permasalahan yang ada kini. Baik parkir, kemacetan, arus lalu-lintas, transportasi daring dan lainnya.

Ia juga senantiasa akan berkoordinasi dengan pihak DPRD Kota Malang, untuk membuatkan payung hukum terkait Ranperda inisiatif Dishub tersebut. Sehingga, akan dilakukan komunikasi, sinkronisasi dan koordinasi untuk mempermudah kerja anggota di lapangan.

“Karena kami juga membutuhkan payung hukum yang jelas untuk bisa bertindak,” jelas Agoes.

Pihaknya menyadari bahwa belum ada aturan baru yang mengatur terkait permasalahan yang ada. Semuannya menunggu koordinasi dari pusat, sementara gejolak di masyarakat dan kondisi empiris di daerah sudah bergejolak. “Ini perlu diatasi dengan segera,” serunya.

Hal tersebut dinilai sangat mendesak karena menurutnya sudah banyak peraturan yang tak sesuai dengan kondisi di lapangan. Sedangkan sampai saat ini semua kegiatan di lapangan masih menggunakan acuan dari peraturan lama.

“Oleh karenannya hal ini nantinya yang akan kita kebut dalam 2018 ini permasalahan perhubungan transportasi dan lainnya di Kota Malang dapat terseleseikan,” harap Dia. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here