DPRD Kota Malang: Pasar Terpadu Dinoyo Belum Layak

0
171
Jpeg

Nusantara.news, Kota Malang – Rencana Pembongkaran dan perpindahan Pasar Merjosari ke Pasar dinoyo menuai kecaman dan penolakan dari pihak pedagang, mereka menilai bahwa Pasar Terpadu Dinoyo yang dibangun tersebut belum layak, dan melanggara beberapa Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat antara pihak Pemerintah Kota, Investor dan Pedagang.

Melihat fenomena tersebut, Bambang Sumarto, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang menyatakan, hal tersebut terjadi karena adanya Pelanggaran Perjanjian Kerjasama (PKS) yang dibuat di awal pembangunan. Bambang mengutarakan pelanggaran PKS tersebut terkait dengan denda. Kemudian, yang tidak bisa bayar dan telat, dicabut haknya dalam memperoleh bedak (tempat berjualan) di Pasar Dinoyo. Harusnya ada jaminan karena asal mereka dari Pasar Dinoyo.

“Ini sudah salah kaprah. Ingat ya, tujuan dari pembangunan Pasar Dinoyo adalah untuk mensejahterakan pedagang. Jika sekarang justru merugikan, berarti sudah keluar dari tujuan awal,” imbuh Bambang Sumarto.

Pihak DPRD juga sebenarnya sudah melakukan sidak, dan mengingatkan kepada Investor serta Pemerintah Kota untuk memperbaiki beberapa masalah bangunan Pasar Terpadu Dinoyo, agar sesuai dengan perjanjian.

Koordinator pedagang Pasar Merjosari, Sabil El Achsan menyatakan, bahwa pembangunan Pasar Terpadu Dinoyo tidak sesuai dengan isi perjanjian sehingga masih belum layak untuk ditempati. “Realita pembangunan Pasar Terpadu Dinoyo yang baru dibangun tersebut melenceng dan salah total, baik secara siteplan, tidak memiliki Sertifikat Layak Fungsi (SLF), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Lalu Lintas (AMDAL-LALIN), dan juga menyalahi beberapa pelanggaran Perjanjian Kerjasama (PKS), yang telah dibuat,” jelasnya kepada Nusantara.news, Rabu, (5/4/2017)

Ia menambahkan penjelasannya bahwa langkah ini berdasar pada apa yang telah diutarakan oleh pihak DPRD dan Wakil Walikota Malang, Sutiaji. “Komisi C DPRD Komisi menyatakan Pasar Terpadu Dinoyo belum layak setelah beberapa kali melakukan sidak ke pasar itu,” ujar Sabil.

DPRD mendesak pihak investor untuk melakukan perubahan tapi hingga hari ini pun tidak ada perubahan dan terkesan diabaikan,” imbuhnya

Lembaga wakil rakyat itu mengingatkan statemen Wawalikota Malang pada 28 November tahun lalu yang memberikan jaminan bahwa pedagang pasar penampungan Merjosari tidak akan terusik dan tidak akan terjadi penggusuran, apalagi ada tindakan represif,” ungkap Sabil.

Sabil membeberkan, pedagang membuka tangan lebar asal pembangunan tersebut sesuai dengan perjanjian. “Harapan kami selaku pedagang permasalahan di Pasar Terpadu Dinoyo bisa diseleseikan sesuai PKS, dan juga kita berusaha untuk berada di Pasar Merjosari sampai keluar SK,” bebernya

Sikap pedagang yang bertahan ini juga didukung Forum Masyarakat Merjosari, Keluarga Besar Merjosari, Karang Taruna Merjosari, dan berbagai elemen seperti tukang dokar, becak motor, becak  dan tukang parkir. “Apalagi tukang parkir yang turut menyumbangkan retribusi parkir untuk menunjang PAD. Jadi kami harap Pasar Merjosari ditetapkan saja sebagai pasar tetap,” harapnya

Pemerintah juga harus mengambil langkah bijak, untuk kepentingan bersama agar sama-sama tidak diruguikan dan dikalahkan, “Kami masyarakat biasa yang kerap kali menjadi korban semena-mena atas nama agenda pembangunan,” tutup Sabil. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here