DPRD Kota Malang :  SiLPA Besar, Pemkot Lemah dalam Perencanaan Anggaran

0
198

Nusantara.news, Kota Malang – Anggota Komisi B DPRD Kota Malang  Ya’qud Ananda Gudban menilai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun 2016 lalu kurang tepat. Sebab bila perencanaan tepat tidak akan terjadi adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 300 Miliar.

Maka Ya’qud menyarankan pemerintah kota lebih jeli dalam merencanakan penganggaran “Jika berkaca pada tahun sebelumnya, ada beberapa proyek dengan anggaran sangat besar dan tidak mampu dijalankan dan pada akhirnya menyisakan SiLPA dan tidak terserap dengan baik”. ujarnya kepada Nusantara.news, di Kota Malang, Jumat (27/1/2017).

“Kami mengkritisi anggaran APBD tahun 2016 ada SiLPA sebesar Rp 300 Miliar, sayang sekali jika tidak dapat terserap anggaranya. Dana SiLPA itu bisa dibuat belanja langsung untuk kebutuhan masyarakat,” imbuh Nanda.

Menurut Nanda, penganggaran harus dibuat lebih matang untuk kebutuhan belanja masyarakat. Karena jika mengacu pada SiLPA 2016, terlihat bahwa perencanaan yang dilakukan kurang baik. Beberapa anggaran besar pun bahkan tidak terlaksana.

Ada indikasi bahwa pembuatan perencanaan tersebut tidak benar. “Perencanaan yang belum terealisasi tahun lalu, harus mampu dijalankan tahun ini. Kalau tidak terlaksana artinya perencanaan itu tidak benar,” tuturnya.

Saat ini dalam APBD 2017 pemerintah justru merencanakan pembangunan proyek infrastruktur fisik besar seperti Monorel dan Islamic Centre, serta Pemugaran Taman. Ia menilai proyek itu memang bagus, namun harus diimbangi dengan proyek pemberdayaan sosial masyarakat juga.

Baiknya proyek pembangunan tersebut diarahkan pada sistem pendidikan, kesehatan, pemberdayaan manusia, dan segala kegiatan yang mengurangi angka kemiskinan. Rasio ketimpangan ini perlu konsentrasi yang paling utama untuk kesejahteraan masyarakat Kota Malang.

“Apabila pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat terjamin, maka akan baik daripada proyek pembangunan infrastruktur langsung dari para investor yang di dahulukan,” tandasnya.

Melihat realita tersebut, ibu dewan menginginkan agar anggaran selanjutnya harus digunakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

Selain itu, ia juga menekankan agar konsentrasi pembangunan pemerintah lebih tertuju pada pemberdayaan masyarakat. Utamakan masyarakat sebelum pembangunan proyek infrastruktur fisik. Sebab untuk sekarang, pembangun yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat masih belum dapat dilihat secara kasat mata perkembangannya.

“Tahun ini, kami harap tidak ada lagi SiLPA, dan semua tersalurkan dengan baik untuk masyarakat,” akhir kata dari Nanda. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here