DPRD Minta Pemkot Surabaya Lunasi Utang Pajak PDPS

0
58

Nusantara.news, Surabaya – Kasus utang pajak yang membelit salah satu Badan Usaha Milih Daerah (BUMD) yaitu Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) hingga mencapai Rp8 miliar membuat DPRD Surabaya sangat prihatin. Apalagi, gara-gara tunggakan pajak tersebut, saat ini seluruh rekening PDPS diblokir Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim I.

Menanggapi permasalahan tersebut Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha mendorong Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) segera melunasi tunggakan pajaknya, sebab jika tidak segera melunasi, dikhawatirkan aset-asetnya disita, dan menghilangkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).

Ditambahkan, bahwa utang PDPS ini tidak bisa diatasi dengan menggunakan APBD Kota Surabaya 2017, karena sebelumnya tidak masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dan salah satu cara yang bisa ditempuh agar segera melunasi tunggakan pajak adalah dengan menggunakan dana cadangan milik Pemerintah Kota Surabaya yang nilainya mencapai Rp50 miliar.

“Dana cadangan APBD yang ada di pemkot saat ini sekitar Rp50 miliar, sehingga jika digunakan untuk melunasi utang tunggakan pajak PDPS, masih bisa. Daripada menggunakan dana penyertaan modal yang diberikan pemkot senilai Rp10 miliar, itu juga tidak bisa,” jelasnya kepada wartawan di Surabaya.

Politisi asal PKB ini juga mengutarakan bahwa jika menggunakan dana penyertaan modal, harus melalui perubahan rencana keuangan PDPS. Sementara penggunaan dana cadangan bisa dilakukan dengan persetujuan DPRD. Mekanismenya, wali kota berkirim surat permohonan ke DPRD Surabaya untuk penggunaan dana tersebut.

“Bisa lewat pimpinan dan lewat persetujuan seluruh anggota dewan dalam sidang paripurna. Tapi sampai saat ini belum ada surat dari walikota terkait PDPS,” ungkapnya.

Kasus tunggakan utang pajak Rp8 miliar ini, sebut Masduki, sifatnya emergency, sehingga penyelesaiannya harus dilakukan dengan cepat. Dan itu bisa dilakukan jika sudah ada surat dari walikota. “Komisi B juga kita minta untuk segera memanggil pihak terkait soal pemblokiran rekening PDPS ini,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Pajak Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kanwil Jatim I, Ardhie Permadi, sebelumnya mengatakan pemblokiran terjadi lantaran PD Pasar Surya tidak melakukan pembayaran cicilan pajak setahun terakhir.

DJP Kanwil Jatim I sebelumnya telah mengupayakan cara agar PD Pasar Surya dapat melunasi tunggakan. Namun dari pihak PDPS tidak ada usaha untuk segera melunasi. “Sebenarnya sempat dicicil namun setahun terakhir terhenti, tidak melakukan pembayaran. Rekening PD Pasar Surya baru dapat dibuka apabila perusahaan daerah pelat merah itu melunasi seluruh tunggakan pajaknya,” terang Ardhie.

Sedang Ketua Badan Pengawas PDPS Rusli Yusuf menduga ada kesalahpahaman dari pihak DJP Kanwil Jatim I terkait pemblokiran rekening. Menurutnyai, PD Pasar Surya telah menjalin kesepakatan dalam melakukan cicilan. “Kemungkinan ada kesalahpahaman dari DJP Kanwil Jawa Timur I. Mungkin ada pergantian kepengurusan di sana yang tidak memahami kesepakatan sebelumnya,” ucap Rusli.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here