DPRD Pamekasan Tolak Kebijakan Pemerintah Pusat Naikkan Tarif STNK dan BPKB

0
212

Nusantara.news, Surabaya – Dianggap  membebani rakyat, DPRD Kabupaten Pamekasan, Madura  beserta anggotanya ramai-ramai tolak kenaikan tarif biaya pengurusan STNK dan BPKP. Sikap penolakan ditunjukkan oleh pimpinan dan anggota dewan  dilakukan dengan cara membubuhkan tanda tangan di atas spanduk di halaman kantor dewan., Jumat (6/1/2017)

Ketua DPRD Pamekasan, Madura Halili menganggap, pemerintahan saat ini kurang berpihak terhadap nasib rakyat kecil, karena buntut kenaikan tersebut bisa meresahkan. Ia meminta agar kebijakan itu ditinjau ulang.

“Kenaikan tarif STNK dan BPKB yang diterapkan pemerintah saat ini hingga berlipat-lipat sudah di luar batas kemampuan masyarakat yang saat ini banyak mengalami kesulitan ekonomi. Karena itu, kami mendukung aksi penolakan kenaikan tarif STNK dan BPKB ini,” ujar Halili kepada Nusantara.news.

Halili juga berpendapat bahwa banyaknya masyarakat yang memiliki sepeda motor, bukan karena mereka banyak uang, melainkan karena sudah menjadi kebutuhan untuk aktifitas sehari-hari.

Selain itu sebagian besar masyarakat membeli bukan dengan bayar tunai, tapi membayar dengan cara mencicil. Sehingga wajar sja, jika masyarakat merasa keberatan dengan keputusan pemerintah pusat yang menaikkan tarif STNK dan BPKB .

Seperti diberitakan, pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) tertanggal 6 Desember 2016. Peraturan ini dibuat untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang hal sama, dan mulai berlaku efektif mulai 6 Januari 2017.

Dalam peraturan baru tersebut terdapat penambahan tarif pengurusan, antara lain pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, surat izin serta STNK lintas batas negara. Besaran kenaikan biaya kepengurusan surat-surat kendaraan ini naik dua sampai tiga kali lipat.

Misalnya, untuk penerbitan STNK roda dua maupun roda tiga, pada peraturan lama hanya membayar Rp 50.000, sementara peraturan baru tarifnya menjadi Rp 100.000. Untuk roda empat, dari Rp 75.000 menjadi Rp 200.000. Kenaikan cukup besar terjadi pada penerbitan BPKB baru dan ganti kepemilikan (mutasi).

Kendaraan roda dua dan tiga yang sebelumya dikenakan biaya Rp 80.000, dengan peraturan baru ini, naik akan menjadi Rp 225.000. Roda empat yang sebelumnya Rp 100.000 kini dikenakan biaya Rp 375.000 atau meningkat tiga kali lipat.

Menyusul diumumkannya kebijakan baru ini di Surabaya tampak antrean panjang terjadi sejak pagi di seluruh kantor Samsat, termasuk di layanan Samsat Corner dan Samsat Keliling.

“Mulai Jumat katanya berlaku tarif baru yang naik sampai tiga kali lipat. Lebih baik nyuratno Saiki (mengurus suratnya sekarang). Ini jatuh tempo pajak saja baru bulan depan. Daripada membayar mahal kan bisa berhemat jika diurus hari ini. Tapi ya gitu, antrenya lama sekali ” ucap Kuswiyanto, salah satu warga, Jumat (6/1/2017) di Samsat Manyar.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan kenaikan tersebut terjadi karena harga material untuk pembuatan surat kendaraan bermotor tersebut naik. Tito mengatakan tujuan dinaikkannya biaya tersebut adalah meningkatkan pelayanan dalam pengurusan pajak dan surat-surat kendaraan bermotor.

“Itu kan dalam rangka peningkatan pelayanan. Memang ada beberapa. Pertama, harga material, dari enam tahun lalu sudah meningkat harganya sekarang. Harga material kertas, percetakan juga naik,” kata Tito di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (5/1/2017).

Komisi III DPR-RI Muhammad Syafi’i mengkritik tajam kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang menaikan tarif biaya STNK dan BPKB. Menurutnya, semenjak dilantik sebagai presiden, Jokowi mulai menaikkan harga BBM, kemudian tarif daftar listrik. Kini, kebijakan terbaru, yakni menaikkan lagi biaya pengurusan kendaraan bermoto  yang sama sekali tak berpihak pada rakyat kecil.

“Pemerintahan Jokowi memang tidak akan bisa menciptakan pemasukan negara dari produk-produk barang, ekspor dan lain-lain. Jadi memang peluang pemasukan negara dalam pemerintahan sekarang ini ya memang dengan cara membebani rakyat,” kata Syafi’i ketika dihubungi, Selasa (3/1/2017). []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here