DPRD Surabaya Desak Satpol PP Tutup Swalayan Tak Berijin

0
187

Nusantara.news, Surabaya – DPRD Kota Surabaya mendesak Pemerintah Kota Surabaya terutama Satuan Polisi Pamng Praja (Satpol PP) untuk menindak tegas toko swalayan yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) No 8/2014 tentang Penataan Toko Swalayan dan toko swalayan yang tak berizin.

Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Edi Rachmat mendesak Pemkot tidak memberlakukan Perda 8/2014 setengah-setengah agar usaha kecil terlindungi. Untuk diketahui, mulai 1 Maret 2017, seluruh minimarket, swalayan (hypermarket), dan toko serba ada (department store ) di wilayah Kota Surabaya, dilarang buka selama 24 jam.

Sementara pada Sabtu dan Minggu, mereka diizinkan buka hingga pukul 23.00 WIB. Untuk minimarket, sesuai Pasal 13 Ayat (2) Perda tersebut, jam buka yang diperbolehkan yakni pukul 08.00-21.00. Sama dengan swalayan, untuk akhir pekan minimarket juga diizinkan beroperasi hingga pukul 23.00.

“Namun fakta di lapangan menunjukan lain, meskipun sudah ada regulasi yang mengatur masalah pasar tradisional dengan toko modern. Buktinya masih ada saja beberapa proses perizinan yang tak sesuai dan belum dilaksanakan secara serentak oleh semua pelaku toko modern,” jelas Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Edi Rachmat. Belum lagi pelanggaran aturan soal jarak antara minimarket dengan keberadaan pasar tradisional itu minimal 500 meter. Edi berharap penegakan ini dilakukan tidak asal-asalan setelah Disperindag Kota Surabaya mengeluarkan surat keputusan (SK) Nomor 18841/0337/436.21/2017 tanggal 10 Januari lalu.

Sesuai data dinas perdagangan, sebenarnya ada 9 usaha toko swalayan yang belum memiliki izin, sementara 3 sudah mengajukan izin. Sedangkan 6 toko swalayan kemudian diterbitkan surat bantuan penertiban (bantib) tertanggal 10 Januari 2017.

Isi surat, soal keberadaan enam toko swalayan yang bisa segera ditutup oleh Satpol PP Surabaya. Enam toko swalayan yang tertera di surat itu, di antaranya ada di Jalan Prof Moestopo, Jalan Mojo, Jalan Banyuurip, Jalan Dukuh Kupang Barat, dan di Jalan Simo Jawar.

“Satpol PP Surabaya harus tegas menegakan Perda dan harus benar-benar melaksanakan tupoksinya dengan baik. Sudah jelas tertera dalam isi surat Desperindag ada enam toko swalayan modern yang hingga kini belum menyelesaikan ijin usaha toko swalayan (IUTS),” geramnya.

Padahal, pemilik usaha yang melanggar sudah diberi toleransi selama 2,5 tahun pasca surat peringatan. Namun, sampai saat ini, Satpol PP belum juga menertibkan toko swalayan tersebut. “SK sudah ada sejak Januari, tapi kenapa dibiarkan tetap beroperasi? Bukan membiarkan pelanggaran semakin berlarut-larut,” tanya politisi asal Hanura.

Hal yang sama juga dikatakan anggota Komisi B Erwin Tjahyuadi. Menurutnya, Satpol PP selama ini setengah hati menjalankan tugasnya. Khususnya terkait penertiban toko-toko swalayan yang “mokong” tak hanya melanggar Perda juga tak berizin. “Satpol PP tugasnya menegakkan Perda, jangan setengah-setengah,” pinta Erwin.

Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mazlan Mansur juga mengaku kecewa dengan sikap Satpol PP yang mengabaikan undangan DPRD Surabaya. Undangan rapat dengar pendapat itu, terkait bantib bagi toko swalayan yang melanggar perda.

“Seharusnya Senin (6/3/2017) kemarin ada hearing soal penutupan toko swalayan itu. Tapi terpaksa harus ditunda karena perwakilan Satpol PP tidak hadir. Tidak seharusnya Satpol PP bertindak terhadap toko swalayan yang sudah terbukti melakukan pelanggaran,” terang Mazlan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here