DPRD Surabaya Duga PD Pasar Sembunyikan Laporan Keuangan

0
84

Nusantara.news, Surabaya – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menyatakan bahwa Direksi PD Pasar Surya layak dipecat, karena diduga telah menyembunyikan laporan keuangan, sehingga muncul utang pajak sebesar Rp8 miliar.

Seperti diketahui bahwa sejak dilakukan pemblokiran rekening milik PD Pasar Surya oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur pada Senin (18/4/2017) lalu sampai saat ini utang tunggakan pajak belum kua diangsur. Bahkan ada kesan BUMD milik Pemkot Surabaya ini merasa tidak bersalah.

dan ujung-ujungnya melimpahkan semua persoalan kepada para pedagang.

Ardhie Permadi, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Pajak dan Humas Kanwil DJP Jatim I, menyatakan bahwa sebenarnya dari segi tenggat waktu untuk membayar pajak sudah melebihi batas yang diberikan. Namun dalam seminggu ini masih belum ada pelunasan tunggakan pajak terutang oleh PD Pasar Surya sebagai Wajib Pajak (WP). “Kami masih menunggu pelunasan,” ucap Ardhie pada Rabu (26/4/2017) kemarin.

Ardhie menjelaskan, sebagaimana diatur dalam UU No. 19 tahun 2000, DJP bisa melakukan upaya pemindahan pembukuan rekening. Jika tindakan ini belum dianggap mencukupi, maka aset WP akan disita untuk dilakukan pelelangan. Ini dilakukan guna melunasi pajak terutang yang menjadi tanggungan WP. Meski begitu, menurut Ardhie pihaknya belum mengetahui nilai saldo rekening PD Pasar Surya yang telah diblokir.

“Akan ada saatnya untuk kami bertemu mereka dan meminta mereka menginformasikan berapa nominal saldo di rekening yang kami blokir. Menegaskan pajak yang saat ini menjadi tunggakan merupakan tanggungan pajak pertambahan nilai (PPn) di pedagang sebagai pihak penyewa stan. Seperti diketahui, PD Pasar Surya mengelola 67 pasar di kota Surabaya,” terang dia.

Ardhie juga menjelaskan bahwa PPn itu tidak sama dengan pajak penghasilan (PPh). Pajak penghasilan itu ditetapkan dengan diperhatikan kemampuan subjektifannya. Kalau pribadi antara 2 persen sampai 30 persen. Sedangkan badan 25 persen. PPn itu terjadi jika ada penyerahan barang kena pajak atau terjadi jasa kena pajak.

Untuk sekedar info bahwa PD Pasar Surya selama ini melaporkan kinerja keuangannya baik-baik saja. Tahun 2014 misalnya, PD Pasar Surya mendapatkan pemasukan Rp 45 miliar (Rp 45.249.245,76) dengan laba bersih Rp 4,7 miliar. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 41 miliar (Rp 41.741.023,71) dan laba bersih Rp 4,4 miliar. Sedang nilai aset pada tahun itu sudah mencapai Rp 52,3 miliar. Nilai aset ini dipastikan meningkat pada tahun ini.

Terkait alasan PD Pasar Surya maupun Pemkot Surabaya yang menolak mencicil tunggakan pajak karena pajak tersebut sejatinya merupakan kewajiban pedagang pasar, Ardhie enggan berpolemik.

Menurutnya, apapun alasannya sesuai data yang dimiliki oleh DJP menunjukkan bahwa tunggakan pajak itu merupakan tanggung jawab PD Pasar Surya. “Apapun alasannya, di data kami adalah yang memiliki tunggakan adalah PD Pasar Surya, silakan diterjemahkan sendiri,” tandas Ardhie.

Menanggapi persoalan ini anggota komisi C DPRD Surabaya Vincensius Awey menyatakan bahwa pedagang yang menyewa stand ke PD Pasar Surya tidak ada kewajiban membayar PPn (Pejak Pertambahan Nilai) 10%. “Hal itu sesuai dengan undang-undang (UU) nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa,” jelasnya kepada wartawan di Surabaya.

Awey menjelaskan, berdasarkan UU tersebut jelas bahwa pedagang yang termasuk pengusaha kena pajak (PKP) jika penghasilannya di atas Rp4,8 miliar dalam setahun. Namun, untuk mencapai omzet miliaran sangat tidak mungkin, mengingat mereka umumnya adalah pedagang kecil di pasar-pasar tradisional.

“Pedagang pasar mana yang bisa dapat segitu (omzet sebesar Rp4,8 miliar-red.)? Hitungannya paling tidak sebulan omzetnya itu Rp400 juta. Coba kasih tahu saya pedagang pasar tradisional mana yang bisa dapat untung segitu? Pemkot dan PD Pasar jangan saling melimpahkan tanggung jawab dan semua dibebankan ke pedagang kecil,” ungkapnya.

Politisi asal Partai NasDem ini menduga tunggakan ini terjadi karena dalam laporan keuangan kepada Walikota Surabaya, PD Pasar Surya tidak mencantumkan utang pajak. Laporan yang disampaikan hanya omzet perusahaan. “Bisa jadi ini ada yang ditutupi. Misalnya, laporan utang pajak tidak disertakan. Kalau ini terjadi maka direksi PD Pasar Surya memang layak dipecat,” ujarnya. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here