DPRD Surabaya Minta Dindik Jatim Evaluasi USBN

0
48

Nusantara.news, Surabaya – Dewan Kota Surabaya mendesak Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur untuk segera melakukan evaluasi terhadap perencanaa, program dan sistem pengamanan soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Junaedi mengungkapkan bahwa hal ini dilakukan agar kejadian terkait soal USBN tak terjadi lagi. Serta evaluasi ini dilakukan guna mengetahui penyebab terjadinya kebocoran soal, seperti yang ditemukan Ombudsman Jawa Timur di dua sekolah di Surabaya yakni di SMA Trimurti dan SMA Negeri 10 Surabaya.

“Kebocorannya dari mana? Harus ada pembenahan, sehingga kasus serupa tidak terjadi lagi. Dan berharap Dinas Pendidikan Jatim selaku instansi yang berwenang mengelola pendidikan SMA/SMK, melakukan cross check ke sekolah terkait, guna mencari penyelesaiannya,” jelasnya, Senin (27/3/2017).

Politisi asal Partai Demokrat ini mengungkapkan, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang membagi urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, salah satunya adalah bidang pendidikan. Manajemen pengelolaan SMA/SMK berada di tangan pemerintah provinsi, sementara pemerintah kabupaten/kota hanya menangani sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Untuk kasus bocoran soal USBN, Djunaedi berharap ada tindakan tegas kepada oknum-oknum yang sengaja membocorkan soal USBN, dan ada evaluasi soal pelaksanaan USBN. “Setelah di-kroscek, kemudian terbukti ada oknum yang bermain, maka risiko ditanggung sendiri. Kalau ada motif jual beli, berarti ada oknum yang sengaja bermain, dan harus ada tindakan tegas dari aparat hukum,” duganya.

Karena berkaitan dengan kerahasiaan negara, sebut Junaedi, kebocoran soal ujian yang terjadi mengarah ke masalah pidana. “Ini sudah masuk ranah hukum, karena soal ujian yang diberikan ke siswa sifatnya rahasia. Dengan adanya kebocoran soal USBN, praktis bisa menciderai sistem pendidikan di Surabaya.,” jelasnya, Senin (27/3/2017).

Terpisah, Koordinator Bidang Pendidikan Ombudsman Jatim Vice Admira Firnaherera kepada wartawan menyatakan, kebocoran soal itu sudah terdeteksi saat pelaksanaan USBN hari pertama. Bukan hanya itu, dalam sidak di beberapa sekolah, Ombudsman juga menemukan pelanggaran dalam tata laksana penyelenggaraan USBN.

USBN untuk SMA berlangsung 20 – 22 Maret, sedangkan SMK pelaksanaannya 20- 23 Maret. Bocornya soal USBN terdeteksi, saat Ombudsman Jatim menerima laporan tentang bocoran soal dari seorang guru.

“Pelapor membawa bukti berupa salinan soal USBN yang telah difotocopy. Dalam bukti terebut terdapat tiga tipe soal USBN. Setelah dicocokkan ternyata seluruh soal yang bocor dan yang diujikan sama,” pungkasnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here