DPRD Surabaya Minta Penurunan Pajak RHU Ditinjau Kembali

0
125

Nusantara.news, Surabaya – DPRD Surabaya kembali mempertanyakan usulan penurunan pajak Rumah Hiburan Umum (RHU) dari besaran yang mencapai 50% menjadi 20%.

Komisi B DPRD Kota Surabaya Achmad Zakaria menyatakan tidak setuju atas kebijakan penurunan pajak hiburan tersebut, sebagaimana diatur dalam Perda 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Mnurutnya, penurunan pajak hiburan tersebut karena selama ini dibayar oleh pengusaha. Sementara jika pajak bumi dan bangunan (PBB), dibayar orang perorangan yang punya bangunan dan tanah, termasuk masyarakat menengah ke bawah.

“Pajak hiburan yang mau diturunkan pemkot itu kan yang bayar pengusaha. Sementara PBB dari tahun ke tahun tidak pernah ada dispensasi penurunan, malah cenderung naik terus,” kata Zakaria, Rabu (8/2/2017) dihadapan wartawan.

Masih dari penuturannya, pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak hiburan nilainya lebih kecil dibanding pendapatan dari PBB. Karena kontribusinya kecil bagi PAD, kata Zakaria, maka seharusnya pajak hiburan dinaikkan.

Hasil pendapatan pajak hiburan di Surabaya pada tahun 2015 mencapai Rp53,6 miliar, sementara hasil dari PBB mencapai Rp834,28 miliar. “Nah, kenapa pajak hiburan yang malah diturunkan, bukan PBB. Jadi saya tidak setuju jika pajak yang memberatkan rakyat kecil malah dinaikkan,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mazlan Mansyur minta pemkot mempertimbangkan kembali rencana menurunkan pajak RHU. Menurutnya, seandainya pajak daerah dibahas di Komisi B, maka pihaknya tidak akan membiarkan pajak diturunkan. “Mereka yang masuk ke tempat hiburan malam adalah orang-orang berduit,” jelasya.

Mazlan juga berharap kepada Komisi A DPRD Kota Surabaya yang membahas Pajak Daerah agar tetap mempertahankan besaran pajak sesuai dengan aturan sebelumnya, yakni Perda nomor 4 tahun 2011. “Bahkan, kalau bisa, nilainya ditingkatkan,” jelasnya.

Sedang Ketua Badan Pembentukan Perda (BPP) DPRD Surabaya M. Machmud menyatakan tetap mendukung agar tidak ada penurunan. Menurut dia, saat ini bola ada di tangan pansus pajak daerah di komisi A.

Pansus itu punya mandat penuh untuk menghapus rencana penurunan tersebut dari draf raperda. “Saya setuju malah dinaikkan saja, kalau beban kepada rakyat seperti PBB baru diturunkan,” katanya.

Sebelumnya, Herlina Harsono Njoto, Ketua Pansus Raperda Pajak Daerah Surabaya, mempertanyakan pemerintah kota Surabaya yang berniat akan menurunkan pajak hiburan.

Sesuai Perda 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pajak hiburan dipatok 50 persen. Sementara, saat ini pemkot mengusulkan pajak hiburan untuk karaoke dewasa, panti pijat, spa dan sebagainya itu, menjadi hanya 20%.

Menurut Herlina, jika pajak hiburan diturunkan, harapannya ada multiplier effect-nya.

Dia menganalogikan, jika pajak hiburan pada 2016 nilainya Rp100 miliar, maka apabila pajaknya diturunkan, cara untuk mencapai pendapatan sebesar itu dengan mendorong orang untuk datang ke tempat hiburan.

“Namun jika pajak turun, sedangkan tarif tetap, akan menguntungkan pengusaha. Jika pajak dan tarif  tempat hiburan sama-sama turun, baru menimbulkan multiplier effect,” papar Herlina. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here