DPRD Surabaya Nilai Ketidakjelasan Rencana Pembangunan Kota Bisa Rugikan Warga

0
189

Nusantara.news, Surabaya – Dewan Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melaksanan regulasi dengan jelas, terkait perencanaan pembangunan Kota Surabaya. Jika tidak, tak hanya warga saja tapi pengembang juga akan dirugikan akibat aturan yang tidak jelas.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Armuji mengungkapkan, bahwa Surabaya itu punya perda tentang tata ruang wilayah kota (RTRW). Namun yang disayangkan adalah belumnya ada didetail tahapan pelaksanaan.

Politikus asal PDIP itu juga mencontohkan, “Jika ada lahan yang terkena perencanaan kota sesuai kebutuhan oleh Pemkot, maka secepatnya ada kepastian waktu pelaksanaannya. Bukan lalu melarang pembangunan karena ada rencana dijadikan jalan, namun tanpa ada kepastian kapan akan dilakukan pembangunan dan pembebasan lahan.”

“Hal itu akhirnya menggantungkan pihak lain. Dibangun tidak boleh, tapi tidak diberi kejelasan kapan akan dibebaskan. Seperti yang terjadi di kawasan Semolowaru, ada pengembang punya lahan di kawasan tersebut tapi tak bisa membangun, karena status tanahnya yang juga digantung oleh Pemkot,” kata Armuji, Jumat (27/1/2017).

Seperti diketahui bahwa kawasan di Semolowaru rencananya akan dibangun properti. Namun Pemkot tak memperbolehkan ada pembangunaan di lahan tersebut, karena terkena rencana pembangunan jalan Lingkar Timur Surabaya.

Pembebasan lahan MERR Jalan Ir Soekarno, Rungkut, diperuntukan bagi jalan Lingkar Timur Surabaya yang bisa diakses ke jembatan Surabaya – Madura (Suramadu). Dengan fasilitas jalan ini kemacetan di tengah kota Surabaya dapat terurai. Tak hanya itu, jalan Lingkar Timur juga bisa membuka akses ke Bandar Udara Juanda.

DPRD Surabaya akhirnya angkat bicara terkait persoalan tersebut dan berusaha menjadi penengah setelah pihak pengembang mengadu ke Dewan. Menurut pengembang, pihaknya tak mempermasalahkan jika akhirnya lahan miliknya digunakan sebagai fasum atau jalan umum untuk kepentingan warga kota Surabaya.

“Yang mereka perlukan adanya kejelasan, kapan akan dibebaskan. Jangan digantung, pengurusan izin tidak bisa dilakukan, sedangkan lahan juga tidak kunjung dibebaskan. Kondisi itu menurut mereka sangat merugikan. Padahal kalau ada pembangunan di sana, yang untung juga Surabaya. Ekonominya juga akan berjalan dan tumbuh,” ujar Armuji.

Armuji juga menyoroti kinerja dari Pemkot Surabaya. Tidak hanya di Semolowaru, kasus serupa juga terjadi di sejumlah kawasan seperti Gunung Anyar dan juga di kawasan Bukit Mas. Untuk meluruskan semua permasalahan tersebut, Armuji berharap Pemkot bisa duduk bersama untuk merumuskan segala kendala, serta bisa bersikap adil dan tidak semena-mena.

“Terlebih status Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa, seharusnya tidak mempersulit pengusaha, atau bahkan malah merugikan pengusaha yang justru ingin membangun Surabaya, kita ambil nilai positifnya saja, toh semua untuk pembangunan ekonomi Surabaya lebih baik lagi,” tambahnya.

Armuji juga minta agar ada perubahan atau revisi atas Perda RTRW Surabaya agar terjadi penyesuaian berdasarkan perkembangan kota. Keluhan pengembang masih tergolong wajar, khususnya terkait pembebasan lahan atas tanah yang terkena perencanaan jalan tersebut, juga layak untuk dicantumkan dalam Perda Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Pemkot pernah berencana mengajukan perubahan Perda IMB di tahun 2016. Tapi sampai tahun berganti perda itu belum juga diajukan ke DPRD,” pungkasnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here