DPRD Surabaya: Pemkot Bisa Kelola Taksi Online Tarif Murah

0
76

Nusantara.news, Surabaya – Kehadiran transportasi berbasis aplikasi dengan taksi online di Surabaya setidaknya menghentak transportasi konvensional untuk menolaknya. Namun di sisi lain masyarakat kota Surabaya sangat menerima kehadiran moda baru angkutan di kota Pahlawan itu. Bagaimana reaksi DPRD Surabaya?

Ketua DPRD Surabaya Armuji mengakui, angkutan penumpang berbasis aplikasi saat ini memang sudah menjadi kebutuhan warga Kota Surabaya. Sebab, selain efektif, transportasi online juga dianggap efisien dan praktis.

Hanya, kehadiran transportasi berbasis aplikasi dengan taksi online saat ini dinilai ngawur. Tidak saja liar, juga tidak memberi kontribusi untuk Kota Surabaya. Tak hanya itu perusahaaan aplikasi sebagai induk mereka, tidak mengetahui keberadaan taksi online di Surabaya. “Perusahaan aplikasi sebagai induk para sopir itu juga tidak tahu jumlah taksi online-nya. Ini kan aneh,” kata Armuji.

Lanjut Armuji, keliaran ini yang tidak bisa dibiarkan. Sehingga keberadaan mereka di Surabaya juga harus diatur. Taksi online kebanyakan beroperasi tanpa kenal batas wilayah. Setiap saat melintas di jalanan Kota Surabaya.

Tentu saja, keberadaannya bisa menambah beban jalan di Surabaya serta menambah potensi kemacetan, karena diperkirakan lebih dari 4.000-an taksi online yang sekarang beroperasi di Surabaya.

Karena sifatnya gelap, tambah Armuji, kehadiran taksi online tidak memberi kontribusi kepada Surabaya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itulah, DPRD Surabaya akan meresponnya dengan merancang sistem baru aplikasi transportasi untuk warga Surabaya.

“Sistem aplikasi transportasi ini akan di bawah koordinasi Pemkot Surabaya dalam bentuk badan usaha milik daerah (BUMD). Resmi dan bisa menjadikan taksi online menjadi teratur dan tidak ngawur,” jelasnya.

Semua warga Surabaya, lanjut Armuji, berhak menjadi mitra taksi online ‘pelat merah’ tersebut. Selain bisa beroperasi di mana pun, tarifnya juga lebih murah ketimbang taksi online yang sudah ada. “Kita bisa kok mengelola taksi online dan membuat aplikasi transportasi online yang tidak liar. Dan bisa memberi kontribusi kepada kota ini,” ucap legislator dari PDI Perjuangan ini.

Semua kendaraan umum yang beroperasi di Surabaya harus memberi kontribusi ke daerah. Maka, perda lah yang akan mengaturnya. Termasuk, soal aturan yang membatasi jumlah maksimal taksi online di Surabaya. “Kapasitas jalan yang menjadi pertimbangan serius. Taksi online begitu liar bermunculan. Maka, Surabaya harus tegas dengan perda nantinya,” ujar dia.

Dalam perda nanti, termasuk akan mengadopsi transportasi berbasis aplikasi untuk warga Surabaya itu. Armuji mengatakan, usulan raperda taksi online sudah masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda) DPRD Kota Surabaya. Perdanya nanti bisa berkombinasi dengan perda lain, dan tidak saling tumpang tindih.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here