DPRD Surabaya Segera Siapkan Perda Taksi Online

0
142

Nusantara.news, Surabaya – DPRD Surabaya berinisiatif untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) taksi online, seiring dengan maraknya angkutan berbasis online yang sempat menjadi polemik bagi angkutan konvensional di Surabaya. Bahkan keberadaan taksi online ini dituding sudah merugikan angkutan konvensional.

Ketua DPRD Surabaya Armuji menyatakan bahwa DPRD sudah membuat usulan rencana perda tersebut. Diharapkan, Perda ini nanti akan lebih merinci revisi Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek yang mulai berlaku 1 April 2017.

Sebab, lanjut politisi asal fraksi PDIP ini dalam revisi Permenhub itu yang akan dibatasi termasuk jumlah taksi online yang disesuaikan dengan kapasitas jalan. Jumlah taksi yang boleh beroperasi, juga akan ditentukan menyesuaikan dengan kebijakan daerah. “Nanti kita akan atur, sebab batasan itu disesuaikan dengan kemampuan dan kebijakan daerah. Makanya kita akan buat perdanya,” kata Armuji, Kamis (30/3/2017).

Menurutnya, selama ini keberadaan angkutan berbasis online belum pernah memberikan kontribusi bagi kota Surabaya. Padahal angkutan yang lain memberikan kontribusi berupa uji kir, dan juga mekanisme perizinan angkutan. “Sejauh ini kita sudah pernah berkomunikasi dengan pengusaha dan mitra angkutan online dan ternyata mereka mau beritikad baik untuk mengikuti regulasi daerah,” tambahnya.

Kalau memang ada pengusaha yang tidak mau mengikuti aturan dan regulasi dari pemerintah kota, tambah Armuji, mereka tidak boleh beroperasi di Surabaya. “Aturan yang harus dijadikan acuan nantinya bukan hanya permenhub, melainkan juga aturah daerah. Kalau nggak mau menaati, ya nggak boleh beroperasi,” tegasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Tri Rismaharini menyatakan akan menerapkan Permenhub 32/2016 yang telah direvisi. Saat ini pihaknya masih membahas soal standardisasi tarif atas dan bawah taksi konvensional serta taksi online. Koordinasi dengan Pemprov Jatim juga tengah dilakukan. “Kami akan mengikuti surat Kementerian Perhubungan, karena kasihan juga mereka (sopir angkutan umum),” ujar Risma kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Risma juga menambahkan bahwa regulasi ini diberlakukan bukannya anti kemajuan teknologi, namu sebagai kepala daerah harus bisa bertindak adil dan mewujudkan pemerataan demi rasa keadilan sosial.

“Adanya regulasi diharapkan nanti tidak ada protes dan demo soal keberadaan taksi online. Semua harus patuh pada hukum yang berlaku. Toh, nantinya taksi online tidak ngetem menunggu penumpang. Sebab, hal itu akan mengganggu tatanan trayek angkutan umum yang sudah berjalan,” lanjutnya.

Risma juga mengatakan, sesuai dengan peraturan menteri perhubungan, taksi online harus terdaftar, berbadan hukum, aplikasinya harus dikontrol, serta mengantongi izin dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. “Pihaknya memperkirakan kurang dari 10 persen taksi online yang kini resmi terdaftar. “Ini yang membuat konflik di bawah jadi berat,” tuturnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here