Dua Siklus Krisis, Ekonomi dan Politik Picu Krisis Besar 2018

0
714

Nusantara.news, Jakarta –  Pada kamis (2/11/2017), Indonesia seperti terbelah dua. Pagi hari, hampir semua media cetak memberitakan optimisme ekonomi berupa akan mengalirnya investasi ke Indonesia menyusul laporan Bank Dunia tentang tingkat kemudahan berinvestasi di indonesia yang melonjak dari peringkat 109 tahun 2016 menjadi peringkat 52 tahun 2018. Setelah siang, Menteri keuangan Sri Mulyani mengeluarkan pernyataan tentang siklus krisis keuangan atau krisis financial 10 tahunan, yang akan jatuh pada 2018 tahun depan. Siklus 10 tahunan ini menarik, karena reformasi tahun 1998 masuk 20 tahun pada 2018 mendatang. ini berarti, siklus  10 tahunan (krisis ekonomi) akan datang bersamaan dengan siklus 20 tahunan yang sudah berkali-kali memicu krisis politik di Indonesia. Kehadiran dua siklus secara bersamaan, harus diantisipasi karena berpotensi memicu krisis besar tahun 2018.

Siklus 10 Tahunan dan Siklus 20 Tahunan

Tahun 2018 mendatang memang patut diantisipasi sebagai tahun krisis. Selain ada siklus 10 tahunan di bidang keuangan, pada tahun 2018 mendatang juga masuk pada siklus 20 atau 25 tahunan dalam bidang politik. Jika siklus 10 tahunan seperti dikemukakan Sri Mulyani ditandai terjadinya krisis keuangan atau krisis financial, maka siklus 20 atau 25 tahunan ditandai dengan terjadinya krisis politik.

Krisis keuangan dalam siklus 10 tahunan menurut Sri Mulyani sudah dua kali menimpa Indonesia. Siklus 10 tahunan pertama terjadi tahun 1998, yang dikenal dengan krisis moneter di mana nilai tukar rupiah merosot sangat tajam dari level Rp2.300 per Dolar AS bergerak ke mencapai Rp15.000 per Dolar AS.

Guncangan besar yang terjadi ketika itu membuat Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). BLBI yang diharapkan bisa meredam guncangan kurs, ternyata terus berlangsung dan mendorong Presiden Soeharto memilih mengundurkan diri atau lengser keprabon.

Krisis keuangan tahun 2008, terjadi akibat krisis ekonomi global yang bermula dari krisis ekonomi di Amerika Serikat yang terjadi akibat konsumerisme warga Amerika yang tinggi di luar batas pendapatan.  Kartu kredit dan kredit perumahan yang mengalami gagal bayar, membuat  lembaga keuangan Amwerika yang memberikan kredit, bangkrut karena kesulitan likuiditas.

Runtuhnya perusahaan-perusahaan finansial tersebut mengakibatkan bursa saham Wall Street tak berdaya, perusahaan-perusahaan besar tak sanggup bertahan seperti Lehman Brothers dan Goldman Sachs. Krisis tersebut memicu terjadinya krisis ke sektor riil dan non-keuangan di seluruh dunia. Krisis keuangan di Amerika Serikat itu menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat Amerika Serikat. Dampaknya, volume impor Amerika Serikat menurun drastis, menyebabkan  menurunnya ekspor dari negara-negara produsen termasuk dari Indonesia.

Daya beli masyarakat Indonesia ketika itu ikut menurun. Ketika itu juga muncul ancaman pemulangan tenaga kerja Indonesia dari luar negeri. Malaysia misalnya merencanakan memulangkan sekitar 1,2 juta  tenaga kerja yang mayoritas berasal dari Indonesia atau TKI. Ancaman pemulangan juga datang dari negara-negara lain.

Namun demikian, dampak krisis keuangan tahun 1998 itu tidak sedahsyat krisis keuangan tahun 2008. Setidaknya, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono tidak perlu lengser keprabon seperti Soeharto, bahkan terpilih kembali pada Pilpres 2009.

Siklus 20 atau 25 tahunan yang memicu krisis politik juga jatuh pada tahun 2018 mendatang. Siklus 20 atau 25 tahunan itu bahkan sudah terjadi beberapa  kali di Indonesia. Berawal dari 1908 yang ditandai dengan munculnya ideologi kebangsaan, yang memicu krisis bagi pemerintahan kolonial Belanda.

Kemudian tahun 1928, ditandai berfusinya kekuatan dari seluruh daerah menjadi satu kekuatan berskala nasional dengan mendeklarasikan Sumpah Pemuda.

Siklus 20 tahunan ketiga terjadi tahun 1945, di mana benih-benih kebangsaan dan penyatuan kekuatan, akhirnya berbuah kemerdekaan bagi Indonesia dan berakibat malapetaka bagi pemerintah kolonial.

Siklus 20 atau 25 tahunan terus berlangsung. Praktik politik sebagai panglima yang ditandai dengan praktik politik dagang sapi yang berlangsung sejak kemerdekaan, akhirnya berujung tahun 1966, ditandai dengan berbagai macam peristiwa politik yang memicu krisis, mulai dari pemberontakan di daerah, perseteruan partai berbeda ideologi, pembunuhan enam jenderal, sampai berakhirnya kekuasaan Soekarno setelah mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966 atau Supersmar.

Kekuasaan yang beralih ke Soeharto mengubah wajah Indonesia secara drastis dari politik sebagai panglima menjadi ekonomi sebagai panglima. Atas nama pembangunan ekonomi, Presiden Soeharto membungkam politik dan menempatkan stabilitas politik sebagai prioritas pertama dalam tiga landasan pembangunan yang dikenal dengan trilogi pembangunan, yakni stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan.

Korupsi yang terjadi di sekitar kroni Soeharto akhirnya berujung pada krisis yang ditandai tewas tertembaknya sejumlah mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta, munculnya gerakan reformasi dan mundurnya Presiden Soeharto tahun 1998.

Tahun 2018 mendatang genap 20 tahun usia reformasi. Ini berarti, pada tahun 2018 itu akan datang dua siklus secara bersamaan yakni siklus 10 tahunan yang memicu krisis ekonomi, dan siklus 20 tahunan yang memicu krisis politik.

 

Krisis Besar Dipicu Proxy War

Krisis ekonomi tahun 2018 kemungkinan bisa dipicu oleh langkah Amerika yang mulai membenahi iklim  investasi dan reformasi perpajakan. Keduanya diarahkan untuk meningkatkan investasi di Amerika sendiri. Ini sesuai dengan populisme Presiden Trump yang ingin mengubah Amerika yang dalam pidato pelantikannya, digambarkan terlalu banyak mengurus dunia, sementara daerah  industri terlantar seperti kuburan.

Ini berpotensi mengurangi ekpor Indonesia ke negara Pama Sam itu. Dampaknya akan besar karena ekspor Indonesia ke Amerika menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2016 mencapai USD 12,63 miliar, sekaligus memosisikan Amerika Serikat jadi negara tujuan ekspor non migas terbesar di Indonesia.

Pembenahan yang sedang dilakukan Amerika itu berpotensi bermuara pada krisis keuangan atau financial di Indonesia.

Sementara krisis politik dalam siklus 20 tahunan berpotensi terjadi karena dipicu oleh proxy war. Proxy war adalah perang yang tidak tampak karena menggunakan cara-cara halus dengan menggunakan pihak ketiga untuk menghancurkan dan mengalahkan lawan. Pihak ketiga itu, bisa negara sekutu, bisa juga pejabat di negara yang ingin “diperangi” atau “dijajah” kekayaannya. Proxy war adalah perang antara para kaki tangan.

Saat ini ada dua hal yang diperebutkan oleh semua negara, yakni pangan dan enerji (food and energy security).

Indonesia menjadi salah satu negara yang dijadikan medan perang, karena kedua kebutuhan itu masih sangat banyak terdapat di Indonesia. Belum lagi jumlah penduduk Indonesia yang nomor empat terbesar di dunia setelah China, Amerika dan India.

Siapa yang berperang memperebutkan pangan dan energi yang berlimpah di Indonesia? Adalah Amerika dan China.

Bagi orang awam, proxy war itu merupakan suatu yang jauh, dan oleh sebab itu dianggap sebagai wacana yang tidak nyata, tidak real.

Tetapi, bagi kalangan tertentu`proxy war merupakan hal nyata. Kedua negara adidaya itu, bahkan diduga sedang “berperang” alias saling berebut pengaruh di Indonesia saat ini, dengan tujuan menguasai sumber daya alamnya yang kaya.

Bagaimana bentuk perang atau saling rebut pengaruh yang dilakukan? Adalah, berusaha menempatkan proxy atau kaki tangan atau orang-orang Indonesia yang dipercaya untuk menduduki posisi penting dan berpengaruh di Indonesia.

Dalam forum diskusi tidak resmi, bahkan sudah muncul pemetaan siapa calon presiden dan wakilnya versi China dan siapa versi Amerika, lengkap dengan masing-masing alternatif.

Pertemuan empat mata antara Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri di Istana Batutulis Bogor belum lama ini, dilanjutkan dengan pertemuan yang juga empat mata antara Jokowi dengan mantan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara Jakarta, dispekulasikan antara lain juga membahas Pilpres 2019.

Setelah pilkada serentak di 171 daerah tahun 2018, peta politiknya mungkin sudah lebih kelihatan siapa yang berpeluang memenangi Pilpres 2019.

Pada titik ini potensi krisis politik diduga akan memuncak. Sebab, persaingan akan meningkat atau memanas, karena penetrasi politik akan semakin tajam ke semua sektor, ekonomi, politik dan budaya. Juga akan terjadi politisasi terhadap seluruh elemen masyarakat dengan memainkan aneka isu termasuk mungkin isu SARA.

Dari sisi ekonomi, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah telah melakukan simulasi penanganan apabila terjadi krisis. Simulasi tahun ini difokuskan untuk menguji keterterapan atau bagaimana penerapan UU Nomor 9 tahun 2016 mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan (PPKSK).  Srimulyani juga mengemukakan, beberapa kementerian lembaga terus berkoordinasi mengantisipasi krisis keuangan di antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Koordinasi juga di dalam pengambilan keputusan di dalam rangka penanganan bank bermasalah. “Simulasi tersebut juga menguji peraturan pelaksanaannya, yang terkait dengan resolusi bank apabila mereka menghadapi kondisi krisis atau kesulitan,” jelasnya.

Bagaimana dari sisi politik yang diperkirakan datang bersamaan tahun 2018 mendatang? Salah satu yang tampaknya diproyeksikan sebagai bentuk antisipasi adalah Perpu tentang Ormas yang sudah disahkan menjadi undang-undang.

Tetapi apakah Perpu Ormas tersebut akan efektif meredam potensi krisis? Jika “perang” sudah berkecamuk,  maka Perpu Ormas yang ditentang oleh kalangan masyarakat tertentu, rasanya berpotensi seperti bensin yang justru menyulut krisis menjadi lebih besar dengan menggunakan segala macam isu termasuk mungkin isu SARA.

Benih-benih krisis itu sudah ada sebagai terlihat dari munculnya isu China-Pribumi, PKI-Islam Radikal, toleran-intoleran, kaya-miskin dan lain sebagainya.

Dalam perspektif ini, Menko Polhukam sebagai penanggung jawab keamanan dan stabilitas politik, dinilai perlu dan harus melakukan langkah-langkah antisipatif, karena dua krisis yang datang bersamaan berpotensi memicu terjadinya kiris besar di tahun 2018. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here