Dua Sisi ‘Efek Ekor Jas’

0
89

Nusantara.news, Jakarta – Efek ekor jas (coat-tail effect), istilah yang mulai tenar di pemilu 2019 ini seolah menjadi magnet sekaligus kecemasan tersendiri bagi partai-partai politik. Efek ekor jas dapat dimaknai sebagai pengaruh figur dalam meningkatkan suara partai di pemilu. Figur tersebut bisa berasal dari capres ataupun cawapres yang diusung.

Dalam teori tersebut, partai yang paling diuntungkan dalam hajatan politik di mana pemilihan anggota legislatif dilangsungkan serentak dengan pemilihan presiden-wapres adalah partai yang mengajukan kadernya sendiri dalam kontestasi pilpres.

Kajian ilmiah mengenai efek ekor jas umumnya didasarkan pada penelitian pemilu serentak dalam sistem presidensial dua partai seperti, utamanya, di Amerika Serikat (AS). Kesimpulan umumnya adalah terdapat hubungan yang positif antara kekuatan elektoral seorang calon presiden dan partai yang mengusungnya. Artinya, seorang calon presiden atau presiden yang populer dengan tingkat elektabilitas yang tinggi akan memberikan keuntungan positif secara elektoral kepada partai yang mengusungnya sebagai calon.

Sebagai ilustrasi, dari perspektif efek ekor jas, kemenangan telak Partai Demokrat, baik di DPR maupun Senat AS, pada Pemilu 2008 antara lain akibat tingginya popularitas dan elektabilitas Barack Obama yang juga memenangi kursi kepresidenan. Sebaliknya, kekalahan telak Partai Republik, baik di DPR maupun Senat AS, pada pemilu itu antara lain diakibatkan rendahnya popularitas dan penerimaan masyarakat AS terhadap George W Bush yang diusung partai tersebut pada pemilu sebelumnya.

Akibat adanya efek ekor jas ini, di setiap pemilu AS yang berlangsung setiap dua tahun (untuk DPR dan Senat) selalu ada fenomena calon anggota DPR atau Senat yang ramai-ramai mengasosiasikan dirinya dengan calon presiden atau presiden yang populer. Sebaliknya juga terjadi fenomena calon anggota DPR atau Senat yang ramai-ramai menjauhkan dirinya dari seorang calon presiden atau presiden yang tidak populer atau tidak disukai masyarakat ketika pemilu akan berlangsung.

Di Indonesia, efek ekor jas pernah mengalami kesuksesan besar. Misalnya, terjadi pada 2004 dan 2009 dengan figur Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Partai Demokrat yang baru berdiri 2001 tiba-tiba memperoleh suara signifikan pada Pemilu 2004. Bahkan pada 2009 menjadi pemenang pemilu. Rupanya, ketokohan SBY turut mempengaruhi tingkat perolehan Partai Demokrat di dua pemilu tersebut. Publik memilih Demokrat lantaran partai tersebut identik dengan figur SBY yang saat itu merupakan presiden dengan tingkat elektabilitas dan kepuasan publik yang tinggi.

Hal sama terjadi pada Pemilu 2014. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menikmati efek ekor jas dari figur Joko Widodo (Jokowi). Begitu pula dengan Gerindra yang melesat di urutan ke-3 pada pemilu 2014 berkat efek ekor jas ketokohan Prabowo Subianto sebagai capres. Berkah elektoral juga dinikmati PAN yang pada 2014 mengusung ketua umumnya, Hatta Rajasa, sebagai cawapres Prabowo. Partai besutan Amien Rais itu juga mengalami lonjakan suara yang lumayan tinggi di Pemilu 2014.

Berkah atau Petaka?

Kisah sukses di atas kemudian menginspirasi partai-partai politik untuk berebut efek ekor jas menjelang Pemilu 2019. Hal itu terlihat dari banyaknya partai yang mendukung Jokowi, yakni capres petahana dengan elektabilitas paling moncer. Jika dihitung, setidaknya terdapat tujuh partai yang telah memberikan dukungan terhadap Jokowi, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura, Perindo, dan PSI.

Dengan mendukung Jokowi, partai-partai politik tersebut berharap mendapat insentif elektoral. Minimal perolehan suara mereka tidak menurun dibanding pemilu sebelumnya. Sehingga, setiap partai berlomba-lomba mengidentikkan diri dengan figur Jokowi. Maka tidak heran jika di pinggir jalan tol atau perempatan jalan Ibu Kota sering kita jumpai baliho atau spanduk besar yang menunjukkan wajah ketua umum partai disandingkan dengan capres tertentu.

Ilustrasi ‘efek ekor jas’

Pun begitu, ada pula semacam kecemasan partai-partai koalisi Jokowi: efek ekor jas tak menetes ke partai pengusung, kecuali dimiliki PDIP sendiri sebagai partai tempat Jokowi berasal. Kecemasan mereka beralasan jika merujuk hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny J.A. yang memperlihatkan bahwa PDI Perjuangan sebagai partai pengusung utama Jokowi bakal menduduki peringkat tertinggi perolehan suara dan kursi di DPR. Peringkat kedua ditempati Partai Gerindra, yang mengajukan Prabowo Subianto sebagai penantang Jokowi.

PDIP dan Partai Gerindra dinilai mendapat berkah elektoral dari popularitas dan elektabilitas masing-masing capresnya yang berlaga di Pilpres 2019 tersebut. Jokowi sebagai kader PDIP mendongkrak perolehan suara PDIP, dan Prabowo sebagai kader Gerindra mendongkrak raihan suara Gerindra. Inilah yang dinamakan efek ekor jas yang mencemaskan partai-partai lainnya.

Berbeda dengan partai koalisi Jokowi yang memendam kecemasannya untuk memberi kesan solid, partai pengusung Prabowo di luar Gerindra justru memperlihatkan kegalauannya ke tengah publik. Sebut saja Demokrat dan PAN yang ‘memberi dispensasi’ bagi caleg di sejumah daerah yang menolak mengakmpanyekan Prabowo-Sandi karena tak sesuai dengan keinginan konstituen mereka. Hal ini tentu saja mengganggu soliditas koalisi Prabowo.

Tak ada Jaminan

Lantas bagaimana efek ekor jas dalam konteks Pemilu 2019 yang baru pertama kali digelar berbarengan? Ada pengamat politik yang skeptis dan ada pula yang optimistis terhadap kemungkinan munculnya efek tarikan ekor jas. Peneliti yang cenderung skeptis memandang sistem elektoral di Indonesia bisa mereduksi efek tarikan ekor jas.

Koordinator Program Tata Kelola Pemilu Universitas Sam Ratulangi Manado Ferry Daud Liando menilai efek tarikan jas tidak akan terlalu berpengaruh dalam konteks Pemilu 2019 karena dalam pemilihan legislatif di Indonesia, pemilih cenderung memilih kandidat, bukan partai politik. Sementara itu, pada pemilihan presiden dan wakil presiden, kandidat diusulkan oleh gabungan partai politik.

Di luar itu, pemilu legislatif di Indonesia menerapkan sistem proporsional daftar terbuka yang artinya, suara ditentukan secara proporsional berdasar perolehan suara kandidat. Persaingan berlangsung tidak hanya antarkandidat beda partai politik, tetapi juga antarkandidat dalam satu partai politik.

Sebagai pembanding, di Amerika Serikat, pemilihan anggota senat dan dewan perwakilan rakyat (house of representatives) menggunakan sistem first-past-the-post (FPTP) atau sistem distrik, di mana tiap parpol mengusulkan satu kandidat untuk setiap distrik dan pemenang ditentukan oleh peraih suara terbanyak.

Tentu dalam konteks Indonesia dengan sistem multipartai, tidak ada jaminan bahwa partai pendukung capres akan mendapatkan insentif elektoral atau menikmati efek ekor jas. Perpecahan suara (split vote) antara pemilih yang memilih capres/cawapres dengan memilih partai bisa saja terjadi.

Sebagai contoh, saat Pemilu 2009 partai-partai politik berbondong-bondong mendukung SBY. Namun, anehnya hampir seluruh parpol yang mendukung SBY justru mengalami penurunan suara. PKS hilang satu juta suara, PKB turun 29 kursi, dan PPP turun 20 kursi. Ternyata, efek ekor jas hanya berdampak pada Partai Demokrat.

Indikasi sama juga terjadi pada Pemilu 2019 mendatang. Partai-partai yang selama ini sudah deklarasi mendukung pencapresan Jokowi, dalam sejumlah survei ternyata tidak mendapatkan insentif elektoral. Sebut saja Partai Golkar yang tren elektabilitasnya justru menurun, dan Nasdem yang cenderung stangnan. Partai yang berhasil menikmati efek ekor jas hanyalah PDIP. Hal serupa bisa juga menimpa partai pendukung Prabowo sebab berkah efek ekor jas dinikmati oleh Gerindra semata.

Pengalaman di sejumlah negara —termasuk Indonesia— bahwa efek ekor jas kemungkinan besar hanya terjadi terhadap partai yang mengusung kadernya sendiri sebagai capres ataupun cawapres. Inilah yang menjelaskan mengapa misalnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menggembor-gemborkan kadernya —yakni Muhaimin Iskandar (Cak Imin)— sebagai cawapres mendapatkan kenaikan suara dalam berbagai hasil survei terakhir.

Pun begitu, karena penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif bersamaan baru akan pertama kali terjadi pada Pemilu 2019, belum ada data empiris untuk mengukur implikasi efek ekor jas. Peneliti politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta Arya Fernandes menilai efek ekor jas akan tetap terasa pada Pemilu 2019, tetapi seberapa jauh pengaruhnya belum bisa diperkirakan. Sebab, ada banyak faktor yang bisa memengaruhi keterpilihan anggota legislatif, seperti kapasitas calon, daerah pemilihan, mesin partai politik, dan kedekatan calon dengan pemilih.

“Pemilu 2019 akan sangat penting dalam studi politik ke depan karena ini pengalaman pertama. Tidak hanya pelajaran bagi akademisi, tetapi juga bagi partai politik,” kata Arya.

Dengan berbagai kompleksitas itu, satu hal yang pasti. Partai politik tetap harus bekerja keras, tak bisa hanya mengandalkan efek ekor jas dari calon presiden dan wakil presiden.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here