Duel Generasi Kedua SBY-Megawati

0
192

Nusantara.news, Jakarta – Wacana duet Joko Widodo-Puan Maharani versus Prabowo-Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) semakin kuat berhembus pasca pertemuan Cikeas antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Prabowo Subianto, Kamis (27/7/2017).

Duet poros Cikeas-Hambalang (SBY/Prabowo) berhadapan dengan poros Teuku Umar (Megawati) itu kemungkinan bisa terwujud dengan asumsi Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengajuan uji materi (judicial review) soal UU Pemilu yang memuat Presidential Threshold (PT) 20 persen. Pasalnya, Gerindra mustahil akan mengajukan pasangan capres/cawapres tanpa berkoalisi dengan partai lain. Mengingat, suara Gerindra di DPR hanya 73 kursi 14.760.371 (11,81%) suara. Begitupun dengan Demokrat hanya 61 kursi 12.728.913 (10,19%) suara.

Tapi, kalau MK menerima gugatan, peta di atas bisa berubah. Sebab, partai mana pun bisa mengajukan calon presiden sendiri.

Sementara PDI-P yang menempati posisi teratas perolehan suara di DPR dengan jumlah 109 kursi dari 23.681.471 (18,95%) sudah hamper dipastikan bisa mengusung pasangan capres dan cawapres dengan dukungan dari Golkar, Nasdem, Hanura, PPP dan PKB. Total suara dan kursi dari enam koalisi partai itu sudah jauh melampaui syarat PT 20 persen.

Meskipun SBY dan Prabowo mengklaim pertemuan di Cikeas hanya membahas persoalan kondisi bangsa saat ini di luar soal koalisi menjelang Pilpres 2019, namun publik menilai bahwa pembicaraan ke arah koalisi itu pasti ada. Terlebih, pernyataan sejumlah elit Gerindra dan Demokrat memberi sinyal tentang rencana duet tersebut. Seperti dilontarkan Waketum Gerindra, Fadli Zon bahwa pihaknya memang tengah membangun komunikasi politik menghadapi kemungkinan ditolaknya judicial review PT 20 persen oleh MK khususnya dengan tiga partai yang menolak PT 20 persen, yakni Demokrat, PKS, dan PAN.

Begitupun dengan Sekjen Demokrat, Hinca Panjaitan yang optimistis koalisi bisa dibangun dengan Gerindra dalam bentuk forum. Ditegaskan Waketum Demokrat, Syarief Hasan bahwa kemungkinan kerjasama dengan Gerindra memang sangat terbuka.

Tidak mengherankan jika akhirnya Megawati mendorong Puan dan SBY menjagokan AHY untuk maju menjadi Cawapres. Sebab, baik Puan maupun AHY merupakan anak biologis kedua tokoh nasional itu. Puan dan AHY merupakan generasi kedua yang diharapkan dapat mempertahankan eksistensi kedua keluarga di pentas politik nasional. Maklum, baik SBY maupun Megawati kabarnya sudah mempersiapkan diri untuk lengser ke prabon.

Keinginan SBY untuk menampilkan AHY di kancah politik sudah dimulai saat Pilkada DKI 2017. Saat itu, AHY yang masih berdinas di TNI berpangkat Mayor (Infanteri), harus rela pindah lahan pengabdian. Gagal di Pilkada DKI, nama AHY juga sempat digadang-gadang untuk menjadi calon Gubernur Jawa Timur pada Pilkada Jatim 2018.

Di militer, AHY termasuk prajurit yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi. Terbukti, AHY meraih Adhi Makayasa sebagai lulusan terbaik Akademi Militer (Akmil) Tahun 2000. Selain itu, juga mendapat predikat lulusan terbaik di sejumlah perguruan tinggi di luar negeri. Dengan kecerdasannya itu, maka banyak yang memprediksi jika AHY bisa sukses berkarir di militer.

Sebagai imbalannya, maka wajar bila SBY memberi kesempatan dan dukungan penuh kepada putera sulungnya itu untuk maju bertarung di Pilpres 2019 mendampingi Prabowo Soebianto.

Sebagai seorang ayah, SBY tentu lebih tahu apa yang terbaik buat buah hatinya. Meskipun, ada yang menilai AHY menjadi korban ambisi politik SBY.

Berbekal jumlah kursi atau suara nasional yang dimiliki Demokrat di DPR, SBY akan berjuang keras untuk mewujudkan impiannya menjadikan AHY sebagai cawapres mendampingi Prabowo pada Pilpres 2019. Upaya SBY itu sudah terlihat dengan diplomasi nasi goreng di Cikeas.

Sementara Megawati sendiri juga tak tinggal diam untuk menempatkan Puan sebagai cawapres mendampingi Jokowi. Sebagai “pemilik” partai besar, tentu Megawati akan mendukung kembali Jokowi yang hanya “pengontrak” sebagai capres PDI-P dengan syarat Puan yang merupakan generasi penerusnya diberi posisi sebagai cawapres. Jokowi yang tersandera PT 20 persen, tentu sulit sulit untuk menolak syarat Megawati tersebut.

Bagi kalangan internal PDI-P, sosok Puan yang merupakan buah pernikahan Megawati dengan (almarhum) Taufik Kiemas bukanlah wajah baru. Sejak masih berstatus mahasiswa Universitas Indonesia (UI), Puan sudah ikut berjuang mendampingi sang ibu mendirikan PDI-P di tengah tekanan Orde Baru.

Beratnya perjuangan saat awal membangun partai ikut dirasakan Puan. Sehingga, wajar jika Megawati akhirnya mempercayai Puan sebagai pewarisnya sekaligus penerus trah Soekarno di PDI-P.

Keinginan Megawati untuk menjadikan Puan cawapres sudah terbaca dengan posisi Puan di kabinet Jokowi sebagai  Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (PMK). Sementara di struktur partai, Puan juga menempati posisi strategis sebagai Ketua bidang Politik dan Keamanan.

Berbekal jumlah kursi dan suara PDI-P di DPR yang signifikan, Megawati dengan penuh percaya diri akan menempatkan Puan sebagai cawapres mendampingi Jokowi kelak pada Pilpres 2019. Jika tak ada perubahan, maka niat Megawati menjadikan puterinya sebagai cawapres melalui kendaraan PDI-P akan tetap didukung koalisi Partai Golkar, Hanura, Nasdem, PPP, dan PKB.

Akankah duel generasi kedua dari dua keluarga tokoh nasional itu akan benar terjadi? Semua masih tergantung dari keputusan MK apakah menerima atau menolak uji materi PT 20 persen. Selain itu, faktor kesepakatan apa yang dibangun partai yang akan berkoalisi untuk mengusung pasangan capres dan cawapres juga turut menentukan. Khususnya kesepakatan antara Demokrat dan Gerindra, jika ada titik temu tentu duel itu akan benar-benar terjadi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here