Duel Lippo – Naga Bonar di Meikarta

0
700

Nusantara.news, Jakarta –  Rabu (2/8/2017), Lippo Group memasang iklan proyek Meikarta di sejumlah media massa. Pemasangan iklan ini terkesan menantang secara terbuka Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar). Sebab, pada Senin (31/7/2017), dua hari sebelum pemasangan iklan itu, Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar meminta dengan menggunakan kata “mohon” agar pembangunan proyek raksasa itu dihentikan terlebih dahulu demikian juga pemasarannnya, karena belum memiliki izin. “Ini warning  dari saya,” kata pemeran Jenderal Naga Bonar  yang berhasil memimpin pasukannya memusnahkan markas Belanda dalam film komedi situasi yang ceritanya ditulis Arsul Sani. Polemik atau “duel” izin Meikarta ini berpotensi dipolitisasi dan terus menggelinding menjadi isu panas jelang Pilgub Jabar 2018.

Iklan Pemasaran Besar-besaran

Tidak tanggung-tanggung, iklan pemasaran proyek properti Maikarta dilakukan secara besar-besaran di sejumlah media masa utama. Besaran space iklan juga tidak tanggung tanggung. Iklan Meikarta di Harian Kompas dikapling 5 halaman mulai dari halaman 3, 4A, 4B, 5A dan 5B.

Di Harian Tempo iklan yang sama dipasang di halaman 3, 4, 5, 6, 7. Di Harian Sindo, dipasang di halaman 3, 4, 5, 6, 7. Di Harian Bisnis Indonesia juga dipasang di halaman 3, 4, 5, 6 dan 7. Harian besar yang tidak dipasangi Iklan adalah Harian Rakyat Merdeka, Republika dan Media Indonesia.

Dalam iklan itu disebutkan antara lain nilai investasi proyek Meikarta yang mencapai Rp278 triliun  dengan luas areal mencapai 500 hektar. Sebanyak 289 tower akan dibangun serentak.

Dalam iklan juga dikemukakan bahwa Meikarta dan wilayah sekitarnya akan menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia, sampai kawasan Asia Tenggara.

Juga dikemukakan bahwa perkembangan Kota Maikarta didukung oleh fundamental ekonomi kuat. Terdapat lebih dari  50.000 perusahaan nasional dan internasional yang beroperasi di seputar Meikarta, yang memberikan  kontribusi sebesar lebih dari 60% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) untuk sektor industri manufaktur.

Kota Meikarta sendiri digambarkan sebagai kota modern yang serba ada. Di mana udara segar senantiasa berhembus, hamparan ruang terbuka hijau terbentang luas, tata kota terancang dengan baik dan didukung oleh teknologi canggih.

Penggambaran Kota Meikarta dalam iklan itu mencuri perhatian untuk berinvestasi.

Pemasangan iklan secara besar-besaran ini agak bertolak belakang, dan terkesan melecehkan bahkan menantang Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebab baru dua hari sebelumnya, yakni pada Senin tanggal  31 Juli 2017, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) menggelar rapat tentang Meikarta yang dipimpjn langsung oleh Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar.

Ternyata pengembang Meikarta belum pernah mengajukan permohonan izin pengembangan kawasan itu.

Menurut Deddy, mengacu pada Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan, pengembangan kawasan di kabupaten/kota yang menjadi bagian metropolitan harus mendapat rekomendasi pemerintah provinsi. Kabupaten Bekasi merupakan bagian dari kawasan metropolitan Bogor-Depok-Bekasi-Karawang-Purwakarta. “Itu perintah Perda harus ada rekomendasi dari provinsi,” kata Deddy.

Karena itu, imbuh Deddy, rapat BKPRD memutuskan mengirim surat peringatan pada pengembang proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi. Karena itu Deddi meminta dengan menggunakan kata “mohon” agar Meikarta dihentikan terlebih dahulu.  “Mohon Meikarta menghentikan pembangunan dulu dan juga pemasaran. Ini warning dari saya,” kata Deddy di Bandung, Senin, 31 Juli 2017 seperti dilansir tempo.co.

Pemasangan iklan itu dikatakan terkesan menantang, karena pada Rabu (2/8/2017), Direktur Humas Lippo Karawaci Danang Kemayan Jati, mengeluarkan pernyataan yang terkait langsung dengan permohonan Deddy Mizwar. Katanya, tidak ada kegiatan perusahaan yang perlu diberhentikan terkait Meikarta. “Saya tidak mengerti. Kami kan juga belum bangun apa-apa, jadi apa yang harus dihentikan. Kami melakukan penjualan, penjualan tidak perlu izin,” ujar Danang kepada CNNIndonesia.com, Selasa (1/8/2017).

Menurut Deddy, menjual sesuatu yang belum mendapatkan izin sama dengan menjual barang ilegal.  Karena itu, “Sebaiknya ajukan dulu permohonan untuk mendapatkan rekomendasi, masa saya harus kirim Satpol PP ke sana untuk memberhentikan, kan kasian juga. Berhentikan dulu lah, rezeki tidak ke mana,” ungkap Deddy.

Danang mengatakan, Lippo Karawaci menargetkan dapat meraih izin tersebut tahun ini. Dengan demikian, ground-breaking bisa dilakukan sebelum akhir tahun. “Target secepatnya tahun ini, pembangunan pertama apartemen,” ucap Danang.

Pilkada Jabar

Saling jawab soal izin Meikarta yang sudah berlangsung cukup lama, menimbulkan pertanyaan, mengapa pengembang belum mengajukan izin. Bukankah pengembang sebesar Lippo Group sudah sangat berpengalaman dalam hal perizinan seperti itu? Mengapa harus mendahulukan pemasaran ketimbang menuntaskan perizinan?

Polemik antara pengembang dan Pemprov Jabar soal izin ini, mulai menggiring keterlibatan masyarakat. Warga Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, pada Senin (24/07/2017) lalu misalnya, melakukan aksi sweeping di lokasi proyek Meikarta di Kawasan Orange County, Lippo Cikarang. Masyarakat mengemukakan, proyek tersebut tidak memperhatikan lingkungan sekitar, terutama warga yang berdekatan dengan proyek.

“Sebagai warga kami merasa resah dengan keberadaan mega proyek Meikarta. Selain warga tidak ada yang diakomodir bekerja, keberadaan proyek tersebut juga menimbulkan kebisingan dan mengakibatkan kerusakan infrastruktur jalan. Ini kan proyek bekerja 24 jam gak berhenti dan jalan jadi becek dari tanah yang berceceran (akibat) proyek ini,” kata H. Mamat koordinator aksi.

Bisik-bisik, proyek Meikarta juga mulai dikait-kaitkan dengan masalah reklamasi Teluk Jakarta dan kekalahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta. Benar atau tidak, proyek Meikarta dikatakan merupakan alternatif pengganti lahan reklamasi Teluk Jakarta yang di-back-up konglomerat etnis China yang dibatalkan oleh pasangan Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Belum diurusnya izin Meikarta juga mulai dikait-kaitkan dengan Pilkada Jabar yang berlangsung Juni 2018.

Berkembang isu bahwa Walikota Bandung Ridwan Kamil akan diusung oleh Partai Nasdem. Partai Nasdem yang didirikan oleh Surya Paloh dikatakan memiliki hubungan dengan Lippo Group yang dipimpin konglomerat James Riyadi.

Isunya terus menggelinding. Setelah Paripurna DPR mengesahkan RUU Pemilu menjadi UU Pemilu dengan presidential threshold 20% kursi di DPR, terbentuk koalisi enam partai, meliputi PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, PKB dan Hanura. Koalisi ini dikatakan akan memperkuat Ridwan Kamil saat bersaing dengan Deddy Mizwar yang diusung oleh koalisi Gerindra dan PKS.

Sampai saat ini belum ada kepastian mengenai siapa yang akan diusung oleh koalisi enam partai yang juga disebut sebagai poros Teuku Umar (rumah kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri).

Namun, polemik izin Meikarta berpotensi dipolitisasi dan terus menggelinding seperti bola salju politik. Saat ini saja sudah mulai terdengar bahwa pertarungan di Pilgub Jabar menyerupai Pilgub DKI Jakarta, karena koalisi partainya sama. Ini berarti, sisa waktu yang ada akan dimanfaatkan oleh pihak lain untuk memanaskan situasi dengan mengkristalisasi isu-isu yang bersifat ideologis sebagaimana terjadi di Pilkada DKI Jakarta.

Oleh sebab itu, sebelum “api politik” kembali membara seperti Pilgub DKI, polemik izin Meikarta seyogyanya dituntaskan. Antara Pengembang Meikarta dan Pemprov Jabar duduk bersama mencari solusi sesuai ketentuan yang berlaku. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here