Dugaan Korupsi Dana Desa tak Ada Perkembangan, Warga Desa Bocek Geram

0
254
(Re-Edit: Aditya/Nusantara.news)

Nusantara.news, Kabupaten Malang – Maraknya penyelewengan Dana Desa (DD) yang begitu gencar hari ini, semakin banyak terkuak dan menjadi sorotan berbagai pihak. Khususnya pihak Inspektorat, yang kemudian harus menekan kembali Pemerntiah Kabupaten untuk memperbaiki sumber daya aparatur dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa.

Dalam beberapa bulan lalu saja, kasus dugaan korupsi DD yang dilaporkan oleh warga, baik ke Inspektorat Kabupaten Malang, kepolisian dan kejaksaan tercatat sekitar 16 laporan. Hal ini yang kemudian menjadi potret bahwa pengelolaan DD pemerintah desa di Kabupaten Malang rawan tindak penyelewengan.

Kasus dugaan korupsi Dana Desa tahun 2015 yang dilakukan oleh kepala Desa Bocek Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang yang memakan anggaran hingga Rp. 69 juta dengan peruntukan pada kegiatan infrastruktur dan kegiatan pemberdayaan dalam bentuk pelatihan ini kembali di gugat oleh beberapa warga pasalnya kasus tersebut tidak berkembang dan tindak lanjut.

“Kasus ini sebenarnya cukup lama, namun belum ada informasi terkait perkembangan kasus ini. Karena itu kami datangi lagi kejaksaan,” kata Sahyudi, salah satu perwakilan warga Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, kepada wartawan, Kamis (4/5/2017).

Sahyudi mengungkapkan bahwa dari hasil pertemuan tertutup antara perwakilan warga Desa Bocek dengan pihak kejaksaan tersebut pada Rabu (3/5/2017) lalu, untuk diteruskan dan ditanyakan ke pihak kepolisian. “Rekomendasinya seperti itu. Kita pasti akan ke sana untuk mempertanyakan kasus ini yang harusnya sudah sampai gelar perkara,” ujarnya.

Ia menganggap pihaknya seakan-akan diombang ambingkan terkait bentuk kelanjutan atas laporan yang kami ajukan “Dari yang awalnya ke kejaksaan negeri, kemudian kami di suruh memepertanyakan ke pihak kepolisian, ini sebenarnya kepada siapa pertanggungjawabannya,” imbuh Sahyudi.

Dugaan kerugian uang negara senilai Rp. 69 juta yang disampaikan Sahyudi beserta perwakilan warga Bocek didasarkan dengan data dan beberap bukti yang kuat. “Saya kira bukti-bukti yang kami miliki sebenarnya sudah cukup kuat untuk mendakwa tersangka, namun yang menjadi pertanyaan kenapa kasus ini sangat lamban perkembangannya,” tegas dia.

Laporan kami berdasar pada hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Malang.  Selain itu juga dari hasil pemeriksaan ditemukan ketidaksinkronan antara Laporan Pertanggungjawaban tahun 2015 dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.”Jadi dasarnya kuat, bukan sekedar tuduhan atau apalah namanya,” terang Sahyudi.

Perkembangan kasus dugaan korupsi DD Bocek tersebut dinilai sangat lamban perkembangan dan tindak lanjutnya. Oleh karena itu, warga merasa geram dan kecewa. Sahyudi dan beberapa warga lainnya akan terus mengawal permasalahan ini sampai ada keputusan hukum tetap. “Kami kecewa tentunya, dan warga lainnya juga merasa geram akan sikap dan kinerja kejaksaan negeri dalam menangani kasusnya,” tandas Sahyudi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here