Dugaan Mega Korupsi PLN Jangan Dikonversi Menjadi Kenaikan TDL

1
331
Dugaan korupsi PLN sebesar Rp130 triliun berpotensi dibebankan kepada rakyat berupa kenaikan tarif dasar listrik (TDL).

Nusantara.news, Jakarta – Kasus dugaan mark up Dirut PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir atas sewa kapal Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) senilai Rp130 triliun makin terkuak. Akan kah kerugian sebesar itu pada akhirnya dibebankan pada rakyat?

Kasus demi kasus sepertinya selalu hadir setahun dua tahun menjelang Pilpres. Seperti kasus dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dana cessie Bank Bali, dana cost recovery migas, alutsista, Bank Century, hingga kondensat Rp35 triliun. Belakangan dugaan kasus mega korupsi PLN hingga Rp130 triliun.

Apakah ini sebagai konsekuensi mahalnya biaya politik sehingga harus mengorbankan banyak pihak, perusahaan dan orang per orang. Yang jelas benang merah kasus-kasus mega korupsi itu lahir di tahun politik.

Kasus dugaan mega korupsi proyek PLTD yang berpotensi merugikan negara Rp130 triliun akibat kejahatan mark up proyek sewa 5 kapal turbin asal Turki, menjadi perhatian serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, skandal korupsi diduga melibatkan Dirut PLN Sofyan Basir ini sudah masuk agenda gelar perkara di KPK.

Meski penanganan semakin intensif, namun Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan prosesnya masih belum ditingkatkan ke level penyidikan. “Belum naik ke penyidikan. Jadi belum ada info lebih lanjut,” kata Febri beberapa waktu lalu.

Juru Bicara KPK ini tidak menyinggung secara spesifik agenda gelar perkara dugaan korupsi melibatkan Dirut PLN itu. Begitu pula soal perkembangan penyelidikan kasus yang menyebabkan PLN tahun 2017 mengalami kemrosotan laba mencapai belasan triliun.

“Karena proses penyelidikan sendiri kan gak bisa diumumkan, karena gak ada jadwal pemeriksaannya,” tegas Febri.

Dua bulan terakhir ini, Dirut PLN Sofyan Basir dua kali muncul di Gedung Kantor KPK. Cuma, kedatangannya tidak terkait korupsi mega proyek PLTD PT PLN sewa 5 kapal Turki. Dia muncul kali pertama pada Senin, 18 Desember 2017, saat kasus korupsi kapal Turki hangat disorot media. Anehnya, Sofyan saat menjelaskan kepada wartawan di KPK, dirinya justru mengaku sengaja datang di KPK untuk membahas pencegahan tindak pidana korupsi.

“Untuk informasikan pencegahan,” tegas Sofyan di KPK beberapa waktu lalu.

Pada 25 Januari 2018, Dirut PLN itu kembali muncul di KPK. Kali ini, dia datang untuk diperiksa sebagai saksi atas dugaan korupsi proyek pembangunan infrastruktur energi baru dan terbarukan di Papua yang menyeret tersangka Dewi Yasin Limpo, adik kandung Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo. Bahkan, Sofyan dalam kesaksiaannya mengaku tak tahu menahu, dengan dalih proyek dianggarkan APBN yang merupakan tanggungjawab Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Febri tidak menyinggung kapan pastinya KPK meningkatkan ke level penyidikan kasus mega korupsi mark up proyek PLTD dengan sewa 5 kapal Turki. Mengngat, proses penanganannya belum ke penyidikan, praktis KPK juga belum mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik).

Diketahui, di lingkunan PLN, sudah jadi rahasia umum kasus mega korupsi ini berdampak buruk terhadap kinerja jajaran PLN. Ini dibuktikan keuntungan PLN tahun 2017 merosot hingga Rp17 Triliun.

Sinyal kinerja buruk itu, sebenarnya sempat diungkap banyak media saat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang memperingatkan soal kondisi keuangan PLN yang terendus merosot tajam sebelum akhir 2017. Hal ini fakta langkah-langkah yang ditempuh Dirut PLN Sofyan tidak mencerminkan semangat Presiden Joko Widodo dalam melakukan efisiensi keuangan negara.

Para penggiat anti korupsi pun mengritisi modus korupsi di balik proyek sewa kapal-kapal turbin asal Turki. Pasalnya, kapal-kapal Turki itu bereputasi buruk secara internasional akibat mengecewakan beberapa negara.

Sewa 5 kapal Turki

Dugaan korupsi itu terjadi sejak Sofyan menetapkan kontrak proyek PLTD menggunakan 5 kapal pembangkit listrik terapung milik perusahaan asal Turki, Kapowership Zeynep Sultan. Kontrak sejak 2015 berlangsung lima tahun sampai 2020.

Mochammad Afandi, Koordinator Jaringan Milineal Anti Korupsi (JMAK) mengungkapkan sewa kapal Turkir sengaja dipaksakan karena awalnya berdalih menggunakan bahan bakar gas, tapi faktanya gas tidak ada dan digantikan BBM impor. Ini pun diduga banyak permainan broker dan tindakan koruptif.

JAMAK membeberkan, akibat PLN memaksakan pengadaan listrik dengan sewa kapal Turki, maka ada pemborosan per unit mencapai Rp7,9 triliun dibanding PLTD darat. Selain itu, diduga terjadi mark up pada bahan bakar yang digunakan selisih Rp450 per kwh. Kalau pakai bahan bakar diesel darat Rp400 per kwhr, untuk kapal Turki angkanya dua kali lipat menjadi Rp885.

Tidak cuma itu, biaya BBM diduga juga terjadi mark up. Per tahun untuk kebutuhan maximum 0,024 dg kwh 14 juta liter, seharusnya kilo kwh nya 15 juta liter, maka total menghabiskan 41,64 juta liter. Faktanya, laporan keuangan PLN tahun 2016 tertulis angka pemakaian BBM 42 juta liter. Kalau harga BBM Rp6.780 per liter, dalam laporan keuangan muncul lah biaya menguap Rp759 miliar per 1 unit kapal dalam setahun.

JAMAK dugaan koruptisi PLN terkait pemborosan biaya BBM impor untuk bahan pembangkit kapal Turki, jika dibanding diesel darat yang pakai batubara, kerugiaan negara mencapai Rp75 triliun.

Dari fakta yang ada, keputusan Sofyan menyewa 5 kapal pembangkit listrik Turki, sangat aneh dan tidak masuk akal  di tengah pemerintahan Jokowi concern terhadap KPK untuk membantu pengamanan keuangan negara. PLN memaksakan MPVV (Marine Vessel Power Plant) Zyenep Sultan sebagai pemenang tender pada 2015. Lelang tender saat itu diikuti 29 perusahaan. Kabarnya, Dirut PLN sangat licin menyeret nama pihak pihak tertentu sebagai tameng perlindungan.

Pembangkit listrik Kapal Turki itu dioperasioalkan di laut lima provinsi, yaitu Waai Maluku Tengah (kapasitas 120 megawatt), Sumatera Utara (250 megawatt), Sulawesi Selatan (200 megawatt), Kalimantan Tengah (200 megawatt), Sulawesi bagian Utara (120 megawatt).

Ironisnya, Zeynep Turki yang dipilih punya rekam jejak buruk akibat proyek serupa dengan Lebanon, Ghana, dan bermasalah. “Tindakan diduga koruptif lain dari PLN era Sofyan adalah kebijakan menunda proyek kabel laut HVDC Sumatera–Jawa dan keluar pembangkit yang berlokasi di Sumatetra yakni PLTU Mulut Tambang Sumsel 8,9 dan 10,” ungkap Koordinator JAMAK.

Proyek tersebut, lanjut dia, seharusnya masuk di system Jawa – Bali, tapi diundur ke Sistem Sumatera dan menjadi power sharing ke sistem Jawa dengan pembangkit berlokasi di Jawa 7 dan 8.

“Akibatnya, potensi menimbulkan kerugian Negara sampai Rp18,7 triliun,” ungkap koordinator JAMAK.

Konsekuensi ke tarif

Seperti tahun-tahun sebelumnya, dimana in-efisiensi yang terjadi di PLN pada akhirnya dibebankan ke rakyat. Caranya, dengan menaikkan tarif dasar listrik (TDL) sehingga menjadi beban rakyat.

Itu sebabnya, TDL Indonesia dikenal termasuk yang termahal, apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara di Asean. Manajemen PLN dengan berbagai alasan kemudian mencari pembenaran agar TDL naik, biasa yang dijadikan alasan adalah kenaikan minyak dunia untuk pembangkit yang menggunakan minyak solar.

Disamping itu kenaikan batubara yang menjadi bahan baku PLN, juga akan dijadikan alasan kenaikan TDL. Padahal kerugian terbesar PLN adalah karena adanya mega korupsi yang menggerogoti BUMN kelistrikan tersebut.

Agar jangan sampai TDL dibebankan ke rakyat karena PLN salah kelola. Itu sebabnya sejak dini upaya menaikan TDL harus ditolak mentah-mentah.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here