Dukung Ahok dalam Pilkada Jakarta, PPP Bunuh Diri Politik?

0
383

Nusantara.news, Jakarta – Belum usai perpecahan di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz lantaran medukung Ahok-Djarot dalam Pilgub Jakarta yang ditentang pengurus DPW PPP Jakarta yang mendukung Anies-Sandi, kini giliran PPP kubu Romahurmuziy‎ (Romi) dilanda kisruh. Pasalnya, PPP kubu ‎Romi yang dikabarkan mendukung pasangan Ahok-Djarot di putaran kedua Pilkada DKI 2017 menimbulkan pro dan kontra di internal.

Atas keputusan DPP PPP itu, sejumlah kader geram. Bahkan, ada yang menggulirkan wacana muktamar luar biasa (Muktamarlub) jika dukungan itu tetap diteruskan.

“Segera selenggarakan muktamar luar biasa (Muktamarlub) untuk mengembalikan dan menyelematkan rumah besar umat Islam. Dukungan terhadap pasangan petahana itu sangat tidak rasional dan menyakitkan bagi keluarga besar umat Islam,” kata kader muda PPP Usni Hasanudin di Jakarta, Selasa (28/3/2017).‎

Usni menegaskan, keputusan mendukung Ahok tidak dapat ditoleransi secara nilai perjuangan PPP yang sudah mendarah daging. Sebab, menurut kandidat Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) itu, hal ini bukan hanya persoalan dukungan terhadap Ahok-Djarot, tapi juga bagaimana partai berlambang Ka’bah bisa mempertahankan ideologi dan eksistensinya sejak 1973. Dia menilai, selama puluahan tahun keberadaan PPP sudah menjadi bagian dari umat Islam dan bangsa Indonesia.

Karena itu, sebagai kader, alumnus Pondok Pesantren Assalafiyah Sukabumi, Jawa Barat ini mengingatkan dan meminta DPP PPP menarik pernyataan dukungan kepada Ahok-Djarot. “Baik itu pak Romi atau pak Djan, sebaiknya segera tarik dukungan untuk Ahok. Ini demi partai, jangan hancurkan PPP. Sadarlah sebelum semuanya terlambat,” pesan Usni.

Namun begitu, dihubungi secara terpisah, Wasekjen DPP PPP Achmad Baedowi menyatakan bahwa dukungan itu sampai saat ini masih dipertimbangkan. Dia menjelaskan, apa yang disampaikan ke publik soal dukungan kepada Ahok adalah sikap DPP yang tidak berwenang mengambil keputusan. DPP PPP, menurutnya, hanya menampung suara DPW PPP Jakarta.

Baedowi menambahkan, ada tga opsi yang sangat dipertimbangkan. Pertama, PPP mendukung Ahok-Djarot, karena PPP merupakan partai pendukung pemerintah. Kedua, sebagai partai Islam, PPP harus mendukung calon gubernur muslim. Ketiga, PPP bersikap netral dan membebaskan kosnstituen memilih pemimpin.

Meski belum ada keputusan resmi, sikap DPP PPP Djan Faridz dan DPP PPP Romi saat ini dinilai oleh sebagian pihak hanya membawa “gerbong kosong’’. Sebab, di arus bawah PPP tidak condong ke Ahok-Djarot. Berdasarkan survey Polmark Research Center (PRC) misalnya, 65,6 persen arus bawah PPP memilih Anies-Sandi, Ahok-Djarot 38,1 persen, dan merahasiakan pilihan 6,3 persen.

Penilaian serupa juga disampaikan Pengamat politik dari UIN Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago. Menurutnya, dukungan PPP Djan Faridz maupun PPP Romi tidak berpengaruh besar bagi pasangan Ahok -Djarot pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Hal tersebut mengacu pada kondisi internal PPP yang saat ini masih diselimuti konflik.

“Kondisi internal yang belum membaik, dukungan PPP tidak memberi suntikan elektoral untuk memenangkan Pilkada putaran kedua,” ungkap Direktur Voxpol Centre itu di Jakarta, Selasa (28/3).

Apa yang disampaikan pengamat dan kader muda di atas sebenarnya menjadi kegelisahan warga PPP secara keseluruhan. Apakah benar partai yang berbasis Islam itu masih punya pengaruh untuk menarik massa pemilih di Pilkada Jakarta, atau pada Pileg dan Pilpres 2019 mendatang? Kegelisahan itu tentunya wajar mengingat konflik yang terjadi di PPP dan perolehan suara yang cenderung selalu turun dalam sejarah pemilu di Indonesia.

Raihan Suara PPP dari Pemilu ke Pemilu

Seperti diketahui, PPP didirikan tanggal 5 Januari 1973, sebagai hasil fusi politik empat partai Islam, yaitu Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti. Fusi ini menjadi simbol kekuatan PPP, yaitu partai yang mampu mempersatukan berbagai faksi dan kelompok dalam Islam. Untuk itulah wajar jika PPP kini memproklamirkan diri sebagai Rumah Besar Umat Islam.

Awalnya, sebagai satu-satunya wadah aspirasi politik bagi kelompok Islam, dengan mengusung lambang Ka’bah, pada Pemilu 1977 PPP mendapatkan keuntungan dengan mencapai 29,29 persen suara, dan hanya turun sedikit pada Pemilu 1982 menjadi 27,78 persen. Konon, lambang Ka’bah yang menjadi daya tarik PPP tersebut merupakan cerminan ideologi partai yang dapat mewakili politik keumatan.

Namun pada Pemilu 1987, suara PPP mengalami kemerosotan terbesar, yakni hilangnya 33 kursi dibandingkan Pemilu 1982 sehingga hanya mendapat 61 kursi. Penyebab merosotnya PPP ini disebabkan partai itu tidak lagi memakai asas Islam dan diubahnya lambang dari Ka’bah menjadi Bintang.

Pada Pemilu 1997, PPP kembali menggunakan gambar Ka’bah sebagai lambang politiknya. Perubahan ini berhasil mendongkrak raihan suara PPP menjadi 22,43 persen. Namun, pada Pemilu 1999 walaupun menggunakan kembali lambang politiknya dengan gambar Ka’bah, perolehan suara PPP anjlok kembali menjadi 10,71 persen. Penyebabnya adalah keluarnya sejumlah tokoh yang menjadi pilar-pilar PPP.

Mereka kemudian membentuk partai baru yang langsung menjadi pesaing PPP, yaitu: Abdurrahman Wahid dengan massa NU membentuk PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), Yusril Ihza Mahendra dengan massa Masyumi membentuk PBB (Partai Bulan Bintang), dan Amien Rais dengan massa Muhammadiyah membentuk PAN (Partai Amanat Nasional).

Setelah itu, dukungan terhadap PPP terus menurun. Pada Pemilu 2004 partai ini hanya meraih 8,14 persen dan turun lagi pada Pemilu 2009 menjadi 5,32 persen, lalu naik sedikit pada Pemilu 2014 sebanyak 6,53 persen. Berikut data raihan suara PPP sepanjang Pemilu dari masa ke masa:

Dari data di atas, ada fakta yang tak terbantahkan bahwa dalam Pemilu 1999, 2004, dan 2009 suara PPP selalu turun. Merosotnya suara PPP ini jika disimpulkan dipengaruhi oleh tiga faktor. Pertama, komitmen dan ideologi PPP terhadap Islam yang memudar sehigga partai ini mulai terjebak pada pragmatisme politik. Dukungan terhadap Ahok yang nonmuslim dan dinilai menistakan agama, merupakan contoh atas pengingkaran nafas Islam dalam partai ini.

Kedua, adanya perpecahan di internal pengurus PPP yang hasilnya bisa dilihat pada Pemilu 1999, meski sebenarnya potensi perpecahan itu sudah muncul sejak PPP dibentuk lewat fusi yang dipaksakan  di era Orde Baru.

Ketiga, adanya campur tangan penguasa (pemerintah) yang sejak awal tidak menghendaki adanya partai Islam yang kuat dan berpengaruh.

Saat ini, ketika PPP terpecah antara kubu Romi dan Djan Farid serta arah politik yang melawan ekspektasi kader arus bawah, barangkali mereka harus membaca ulang sejarah politik PPP. Jika tetap memaksakan, benar apa kata peneliti LIPI Syamsudin Harris, nasib PPP dalam kontestasi politik Indonesia akan berada di ujung tanduk. Bisa jadi, perpecahan di internal yang tak kunjung selesai serta penyerahan dukungan terhadap Ahok-Djarot adalah awal dari bunuh diri politik bagi PPP. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here