Khofifah dan Demiz, Manuver Kebangkitan Demokrat

0
243

Nusantara.news, Jakarta – Pilkada serentak di 171 daerah yang digelar Juni 2018, betul-betul dimanfaatkan terutama oleh partai politik besar sebagai anak tangga untuk memenangi pemilihan presiden (pilpres) yang digelar April 2019.  Langkah Partai Demokrat mengusung dua tokoh populer yakni Khofifah Indar Parawansa sebagai Cabug Jatim dan Deddy Mizwar sebagai Cagub Jabar, dapat dibaca sebagai satu bentuk pemanfaatan even pilkada, sekaligus manuver awal Partai Demokrat untuk bangkit kembali setelah dilanda skandal korupsi Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin.

Deddy Mizwar dan Khofifah

Deddy Mizwar (Demiz) dalam satu wawancara dengan Nusantara.news mengaku sebagai salah satu pendiri Partai Demokrat. Namun demikian, dalam dua kali pemilihan gubernur (pilgub) di Jawa Barat, Partai Demokrat sama sekali tidak melirik Demiz.

Pada Pilgub Jabar 2008, Partai Demokrat berkoalisi Partai Golkar mengusung pasangan Danny Setiawan-Iwan Sulandjana.

Sementara pada Pilgub Jabar 2013, Partai Demokrat berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional (PAN) mengusung pasangan Dede Yusuf-Lex Laksamana.

Deddy Mizwar justru diusung oleh koalisi PKS, PPP dan Hanura berpasangan dengan Ahmad Heryawan.

Dukungan Partai Demokrat kepada Deddy Mizwar baru muncul pada Pilgub Jabar yang digelar 2018  mendatang.

Kondisinya sama dengan Pilgub Jatim di mana Partai Demokrat tidak pernah melirik Khofifah Indar Parawansa. Pada Pilgub Jatim 2008, Partai Demokrat berkoalisi dengan PAN dan PKS mengusung pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf. Pasangan ini berlanjut pada Pilgub 2013.

Dukungan Partai Demokrat terhadap Khofifah  baru muncul pada Pilgub Jatim yang digelar 2018 mendatang.

Dukungan Partai Demokrat terhadap Deddy Mizwar di Jawa Barat dan terhadap Khofifah di Jawa Timur memiliki makna penting dan strategis untuk Pilpres 2019 mendatang.

Sebab kedua propinsi ini merupakan lumbung suara terbesar pertama dan kedua di seluruh propinsi di Indonesia. Daftar Pemilh Tetap (DPT) Jabar mencapai 32.711.732 pemilih, sementara DPT Jatim mencapai 30.511.828 pemilih. Bandingkan dengan Jawa Tengah yang merupakan lumbung suara terbesar ketiga dengan DPT 26.442.514 pemilih.

Tiga provinsi ini menjadi incaran partai partai besar, karena kontribusi suaranya yang besar. Menurut rekap  Komisi Pemilihan Umum Pusat tahun 2004, kontribusi  tiga provinsi ini setara dengan 62,8 persen dari total secara nasional. Apabila digabung dengan suara DKI Jakarta yang merupakan lumbung suara terbesar keempat dengan DPT mencapai 7.069.459 pemilih, maka kontribusi suaranya menjadi semakin signifikan.

Maka tidak heran kalau partai-partai banyak mencurahkan perhatian pada dapil Jabar, Jatim, dan jabar ini. Memenangkan pemilu di tiga propinsi ini ditambah DKI Jakarta, sama dengan menguasai Indonesia.

Deddy Mizwar sendiri bukanlah sembarang tokoh di Jawa Barat. Deddy Mizwar bahkan disebut-sebut sebagai kunci kemenangan Aher-Demiz pada Pilgub Jabar 2013.

Demikian juga Khofifah Indar Parawansa di Jatim. Setelah dua kali kalah melawan pasangan   Sukarwo-Syafullah Yusuf, Khofifah diprediksi akan memenangi Pilgub Jatim 2018 mendatang.

Oleh sebab itu, pilihan Partai Demokrat pada dua sosok, Deddy Mizwar dan Khofifah Indar Parawansa,  dapat dibaca sebagai tanda-tanda Partai Demokrat mulai serius mempersiapkan diri menghadapi Pemilu (Pilpres dan Pileg) 2019 mendatang.

Kondisinya berbanding terbalik dengan Partai Golkar uang masih bersikutat dengan KPK terkait Ketua Umum Setya Novanto yang diduga terlibat dalam korupsi e-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun. Partai Golkar juga masih sibuk dengan perdebatan antara kelompok status quo yang ingin mempertahankan Novanto dengan kelompok pembaharu tentang pelaksanaan munaslub.

Demikian juga PDIP, sampai saat ini belum menentukan sikap final terkait Pilgub Jabar.

Kebangkitan Demokrat

Partai Demokrat diterpa beberapa kali masalah setelah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih menjadi presiden dalam dua kali pilpres, 2004 dan 2009.  Pertama terkait posisi Anas Urbaningrum sebagai ketua umum. Kedua, terkait skandal korupsi yang menimpa Ketua Umum Anas Urbaningrum dan Bendahara Muhammad Nazaruddin. Keduanya kini berada dalam tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Imbas dari peristiwa ini adalah terpuruknya perolehan suara Partai Demokrat pada Pemilu 2014.  Betapa tidak, ikut pertama kali dalam pemilu legislatif pada pemilu 2004, Partai Demokrat berhasil memperoleh 57 di DPR.

Pada pemilu 2009 partai Demokrat meroket. Partai besutan SBY ini berhasil memperoleh 150 kursi di DPR. Perolehan suara ini sekaligus menempatkan Fraksi Partai Demokrat sebagai fraksi terbesar di DPR dan mendudukkan kadernya sebagai Ketua DPR.

Namun setelah ribut-ribut, dan diterpa skandal korupsi, perolehan suara Partai Demokrat pada Pemilu 2014 terpuruk jauh menjadi tinggal 61 kursi.

Tanggal 12 Mei 2015, SBY kembali mengambil alih tampuk kepemimpinan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Sejak saat itu, masalah yang sebelumnya menggelayuti Partai Demokrat berangsur selesai.

Namun, bukan berarti Partai Demokrat bisa cepat recovery. Persoalan internal memang sudah tidak ada lagi. Tetapi kemudian muncul persoalan baru. Partai Demokrat yang mengambil posisi sebagai penyeimbang di antara partai partai lain, berjalan tidak mulus.

Posisi sebagai penyeimbang ini malah sempat membuat Partai Demokrat seolah kehilangan “masa depan”. Dalam polemik presidential threshold misalnya, Partai Demokrat nyaris berdiri dalam kesendirian.

Ketika itu, partai-partai dikelompokkan ke dalam tiga poros, yakni Poros Teuku Umar (rumah kediaman Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri), Poros  Hambalang (rumah kediaman Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto), dan Poros Cikeas (rumah kediaman Ketua Umum Partai Demokrat, SBY).

Partai-partai yang bergabung ke dalam Poros Teuku Umar adalah PDIP, Partai Golkar, Nasdem, PKB, PPP dan Hanura. Partai yang diasosiasikan bergabung ke dalam Poros Hambang adalah Gerindra dan PKS. Sedang partai yang diasosiasikan bergabung ke dalam Poros Cikeas adalah Partai Demokrat dan PAN.

Dalam perspekti pilpres dengan presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional, Poros Teuku Umar kelebihan kursi, sementara Poros Hambalang memenuhi syarat presidential threshold 20 persen, sementara jumlah kursi Poros Hambalang tidak cukup untuk mengusung satu pasang calon presiden pada Pilpres 2019.

Prabowo dengan SBY sempat menggelar pertemuan beberapa saat setelah penetapan presidential threshold. Publik menafsirkan, pertemuan itu dilakukan sebagai bentuk protes atas penetapan presidential threshold 20 persen itu. Tafsir lain mengatakan, pertemuan itu dalam upaya membangun koalisi antara Poros Hambalang  dengan Poros Cikeas. Tetapi pertemuan itu kini terlupakan.

Setelah itu, tidak lama setelah DPR mengesahkan Perppu tentang Ormas menjadi Undang-undang, SBY kemudian bertemu empat mata dengan Presiden Jokowi. Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi mengatakan tidak mengetahui isi pembicaraankeduanya, karena berlangsung empat mata. SBY sendiri usai pertemuan memberikan keterangan pers tentang UU Ormas. Isi keterangan pers SBY adalah soal perlunya revisi UU Ormas, suatu usulan yang sudah menjadi catatan dalam paripurna DPR.

Namun, orang sekaliber SBY, yang ahli strategi, dan selalu berpikir strategis, dinilai terlalu sederhana apabila pertemuan empat mata itu hanya sekadar membicarakan soal UU Ormas.

Lalu isu strategis apa yang dibicarakan dalam pertemuan empat mata itu? Sampai saat ini tidak ada yang tahu secara pasti. Yang ada adalah penafsiran-penafsiran, atau tebak-tebakan. Salah satu tebakan yang diduga dibicarakan dalam pertemuan empat mata antara Jokowi dengan SBY itu adalah soal Pilpres 2019. Lebih spesifik, soal kendaraan politik Jokowi untuk maju pada Pilpres 2019 mendatang. Dugaan sementara, keduanya membicarakan soal kendaraan sekoci bagi Jokowi apabila PDIP menarik dukungannya terhadap Jokowi.

Tebakan atau dugan ini muncul karena PDIP diperkirakan akan memaksakan Puan Maharani sebagai calon wakil presiden untuk dipasangkan dengan Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang, suatu hal yang dinilai akan membuat elektabilitas Jokowi merosot dan kalah pada Pilres 2019.

Selain itu, juga berkembang analisis ada perbedaan pendapat antara Jokowi dengan PDIP terkait calon gubernur untuk Pilkada 2018, terutama untuk calon gubernur di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Jokowi disebut-sebut menjagokan Deddy Mizwar sedang PDIP lebih menjagokan Ridwan Kamil. Di Jawa Timur Jokowi disebutkan menjagokan Khofifah Indar Parawansa sedang PDIP menjagokan Syaifullah Jusuf alias Gus Ipul.

Lepas dari benar tidaknya tebak-tebakan itu, satu hal jelas sekarang bahwa partai Demokrat mengusung Deddy Mizwar sebagai calon Gubernur Jawa Barat dan Khofifah Indar Parawansa sebagai calon Gubernur Jawa timur.

Apakah dukungan Partai Demokrat terhadap Deddy Mizwar dan Khofifah itu merupakan simpul-simpul kecil dari kesepakatan besar yang disepakati oleh jokowi dengan SBY dalam pertemuan empat mata itu? Lagi-lagi tidak bisa dipastikan.

Namun, dukungan Partai Demokrat terhadap Khofifah dan Deddy Mizwar akan meningkatkan elektabilitas Partai Demokrat pada Pemilu 2019 mendatang. Dukungan yang diberikan kepada Khofifah dan Deddy Mizwar tidak diduga menjadi manuver awal Partai demokrat untuk bangkit kembali pada Pemilu 2019 mendatang. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here