Dukung Khofifah, Tradisi Golkar Selalu Jadi Nomor Dua 

0
124
Khofifah Indar Parawangsa menjadi pilihan Golkar karena dianggap sosok pembaru yang dapat membawa perubahan bagi masyarakat Jawa Timur.

Nusantara.news, Surabaya – Sudah sejak awal Partai Golkar kepincut dengan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Sampai sekarang Golkar tak mau pindah ke lain hati, dan masih sabar menanti kepastian pengunduran diri Khofifah sebagai menteri. Berbeda dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf alias Gus Ipul yang jauh hari mendaftar di DPD Golkar Jatim agar mendapat rekomendasi, Khofifah sekalipun tidak mendaftar tapi dia tetap bisa dicalonkan.

Hal ini diungkapkan Anggota Fraksi Golkar DPR RI Ridwan Hisjam, bahwa dalam mekanisme peraturan organisasi (PO) Golkar tidak dikenal pendaftaran.

“Yang ada itu penjaringan (bukan pendaftaran). Lha kalau DPD Golkar Jatim membuka pendaftaran tidak masalah. Itu bagian dari kreativitas DPD,” tutur pria yang akrab disapa Tatok, Minggu (10/9/2017).

Dalam pertimbangan Golkar, kata Ridwan, Khofifah dianggap sebagai sosok pembaru yang dapat membawa perubahan bagi masyarakat Jawa Timur. Karena itu Golkar sangat ngebet untuk mengusungnya dalam pemilihan gubernur (pilgub) Jatim 2018.

Kenapa bukan Gus Ipul? Gus Ipul selama ini dianggap sebagai rezim lama. Namun bukan berarti rezim lama saat dipegang Soekarwo-Gus Ipul tidak baik, sebaliknya Golkar menginginkan calon yang mau melakukan perubahan. “Kami ingin lebih, karena itu harus ada perubahan,” tutur alumnus ITS ini.

Selain itu , lanjut Ridwan, Khofifah adalah kader NU yang punya banyak pengalaman. Khofifah juga memiliki kapasitas dan integritas bagus sebagai seorang pemimpin. Apalagi, Ketua Umum PP Muslimat NU itu juga memiliki popularitas dan elektabilitas cukup bagus. Saat ini sudah ada empat Parpol yang telah berkomunikasi dengan Khofifah, yakni NasDem, PPP, Hanura, dan Gerindra. Dengan dukungan kelima Parpol ini ditambah Golkar, maka peluang Khofifah untuk merebut kursi Jawa Timur makin kuat. Karena itu Golkar akan menjajaki segala kemungkinan untuk koalisi dengan partai tengah yang terlebih dahulu mendukung Khofifah. Sebab, Golkar saat ini hanya memiliki 11 kursi dan tidak bisa mengusung calon sendiri.

Ditambahkan Ridwan, sinyal Golkar mendukung Khofifah muncul dari rekomendasi 11 anggota fraksi di DPR RI beberapa hari lalu, di mana seluruh anggota fraksi dari daerah pemilihan Jawa Timur menginginkan Khofifah menjadi gubernur dan diusung oleh Golkar.

Meski ini bukan satu-satunya pertimbangan, namun menurut Ridwan, rekomendasi fraksi akan menguatkan pertimbangan DPP dalam memilih calon. “Semua sudah tanda tangan. Kami, 11 orang ingin Bu Khofifah manjadi calon nomor satu dari Golkar. Hasil ini juga sudah kami sampaikan ke DPP Golkar,” tegas Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa ini.

Ridwan menjelaskan, jika Khofifah nantinya diusung Golkar, maka dukungan suara dari bawah akan sangat besar. Pasalnya, 11 anggota fraksi dari Jawa Timur juga punya massa cukup besar. Yang menarik adalah posisi wakil. Menurut Ridwan, nantinya posisi wakil akan diambilkan dari internal kader Golkar sendiri.

“Sudah tradisi Golkar (jadi nomor dua). Sebab tidak ada dalam sejarah Golkar menjadi nomor satu,” terang Ridwan.

Tradisi Golkar yang selalu menjadi nomor dua, diakui Ridwan, memang tidak terbantahkan. Jika Partai Golkar selalu berada di dalam pemerintahan atau mendukung pemerintah, itu memang sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golkar. “Tradisi Golkar sejak berdiri hingga sekarang, ya, memang begitu,” tuturnya.

Selama kepemimpinan Soeharto, kader-kader Golkar selalu diposisikan sebagai wakil. Adam Malik dari Golkar menjadi wakil presiden pada 23 Maret 1978-11 Maret 1983. Dilanjutkan Umar Wirahadikusumah dari Golkar menjabat wakil presiden 11 Maret 1983-11 Maret 1988. Soedarmono dari Golkar menjabat wakil presiden 11 Maret 1988-11 Maret 1993. Try Sutrisno dari Golkar menjabat wakil presiden 11 Maret 1993-11 Maret 1998. BJ Habibie dari Golkar menjabat wakil presiden 11 Maret 1998-21 Mei 1998. Begitu menjabat sebagai presiden pengganti Soeharto yang lengser, posisi BJ Habibie tidak bertahan lama.

Kemudian kader Golkar lain yang menjadi Wapres dijabat Muhammad Jusuf Kalla 20 Oktober 2004-20 Oktober 2009. Usai jabatan Wapres Jusuf Kalla berakhir, dia langsung mencalonkan sebagai Capres. Namun gagal total. Karena memang bukan tradisi Golkar untuk menjadi pemimpin. Barulah setelah Pilpres 2014, Jusuf Kalla kembali terpilih. Dan lagi-lagi dia menjadi Wapres. Kali ini mendampingi Presiden Joko Widodo.

Karena itu dalam Pilgub Jatim 2018, siapapun yang menjadi calon gubernur, Golkar akan tetap menjadi nomor dua. “Siapapun calonnya, apakah dari Ormas NU, atau dari Parpol lain seperti PDIP, Demokrat, atau Gerindra, posisi Golkar harus menjadi pendamping. Sangat beresiko jika Golkar menjadi calon. Ini akan mengulangi kesalahan yang pernah diperbuat Soenarjo saat menjadi Cagub Jatim 2008 berpasangan dengan Ali Maschan Musa,” timpal Ridwan.

Melihat kontestasi Pilgub Jatim saat ini, wajar jika Golkar kemudian menjatuhkan pilihan pada Khofifah. Pasalnya, Golkar kini sudah belajar konsepsi melalui pendekatan romantisme, dinamika, dan dialektika (Rodinda). Saat itu menjelang Pilgub Jatim 2008, nama Ketua DPD Partai Golkar Soenarjo memiliki tingkat elektabilitasnya tinggi. Soenarjo, birokrat tulen yang sangat berkompeten sebagai dalang wayang kulit, itu memiliki tingkat elektabilitas politik sangat tinggi sekitar setahun sebelum Pilgub Jatim 2008.

Saat itu, menjelang Pilgub Jatim 2008, banyak pengamat politik, tokoh politik, tokoh masyarakat, tokoh media, elite ekonomi, dan elite sosial lain memiliki kesimpulan sementara: Tak mungkin mengalahkan Soenarjo di Pilgub Jatim 2008. Sekitar setahun menjelang Pilgub Jatim 2008, sejumlah lembaga survei memposisikan elektabilitas politik Soenarjo lebih dari 50%. Ibaratnya, saat elektabilitas Pakde Karwo masih di kisaran 5%, Soenarjo posisinya beratus-ratus persen vis a vis Pakde Karwo.

Soenarjo juga memiliki rekam jejak pengalaman birokrasi lengkap dan paripurna. Soenarjo punya kompetensi mendekati massa pemilih di akar bawah, terutama di kawasan Mataraman Jatim, dengan pendekatan kultural, karena kemampuan khususnya: dalang wayang kulit. Soenarjo juga menjabat Ketua Partai Golkar Jatim. Kombinasi tiga kapasitas dan kompetensi melekat pada diri Soenarjo: birokrat tulen (administrator pemerintahan), politikus partai besar (jalur politik), dan dayang wayang kulit (jalur kultural). Terlebih- lebih yang digandeng Soenarjo adalah KH Ali Maschan Moesa, Ketua PWNU Jatim. Pimpinan eksekutif ormas dari massa Islam Tradisional terbesar di Jatim dan di Indonesia. Namun apa yang terjadi, hasil akhir justru menempatkan pasangan Pakde Karwo-Gus Ipul dan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Brigjen TNI Purn Mujiono lolos ke putaran kedua.

Kondisi tersebut persis yang terjadi saat ini, di mana posisi Gus Ipul di babak-babak awal prakontestasi selalu leading elektabilitas. Namun bagi Golkar, hal itu bukan jaminan figur Gus Ipul bakal memenangkan kontestasi dengan mudah. Sebab dalam politik itu banyak variabel dan indikator yang mempengaruhi. Dan, posisi Khofifah bisa menjadi unpredictable jika didukung mesin politik yang kuat.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here