Dukungan Gubernur Pada Capres, Tak Lepas dari Oligarki Parpol

1
85
Pelantikan Gubernur hasil Pilkada Serentak 2018

Nusantara.news, Jakarta – Pelantikan Gubernur terpilih hasil Pilkada Serentak 2018 lalu telah dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (5/9) di Istana Negara, Jakarta. Menurut Mendagri Tjhajo Kumolo, percepatan pergantian gubernur ini agar para gubernur bisa langsung bekerja. Meski begitu, banyak pihak menilai percepatan ini tak lepas dari Pilpres yang masa kampanyenya dimulai 23 September. Sebagai petahana, Jokowi berharap programnya bisa segera disosialisasikan para gubernur.

Menariknya, bahkan sebelum para gubernur tersebut mulai bekerja, 8 dari 9 gubernur yang dilantik secara terang-terangan menyatakan dukungannya kepada Jokowi di Pilpres 2019 mendatang dan siap memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin di daerah mereka.

Mereka yang mendukung Jokowi adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Gubernur bali I Wayan Koster, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, dan Gubernur Papua Lukas Enembe. Satu gubernur lagi, yakni Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, tak menyatakan dukungannya baik ke Jokowi maupun Prabowo. Seperti diketahui, Edy didukung oleh partai oposisi (Gerindra dan PKS).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, misalnya, kembali memastikan dukungannya untuk Jokowi di Pilpres 2019. “2019 saya dukung Pak Jokowi. Sudah clear. Tidak usah ditanyakan lagi,” katanya usai dilantik.

Yang mengejutkan, setelah Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa (belum dilantik), Gubernur Papua Lukas Enembe yang adalah kader Partai Demokrat juga menyatakan dukungan pada Jokowi. Bahkan pria yang masih menjabat Ketua DPD Demokrat Papua ini, siap menerima sanksi atas keputusan pribadinya tersebut. “Sanksi, sanksi silakan saja. Tidak ada urusan (dengan) partai. Harga mati, bungkus. Tiga juta suara kasih semua ke Jokowi,” tegas Enembe.

Hal yang sama, meski diusung tiga parpol ‘gado-gado’ yaitu PAN, PDI-P, dan PKS saat pilkada lalu, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah juga mengungkapkan dukungannya pada Jokowi. “Saya bersama Pak Jokowi. Tidak akan berubah di Pilpres 2019,” ucap mantan Bupati Bantaeng ini.

Sementara itu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, mengaku belum memutuskan dukungannya. Padahal, purnawirawan TNI ini sebelumnya diduga akan menyatakan dukungannya pada Prabowo Subianto yang mengusungnya lewat Gerindra dan PKS di Pilkada lalu. Menurut Edy, sikapnya yang tidak mendukung salah satu capres karena di pilkada lalu Golkar, Nasdem, dan Hanura ikut mengusungnya. Pernyataannya tersebut cukup etik dan bijaksana, tak seperti dengan Khofifah, Enembe, ataupun Nurdin Abdullah.

“Kelakuan” para kepala daerah tingkat provinsi yang secara terbuka mendukung salah satu capres ini tentu saja mengabaikan peringatan lembaga Ombudsman. Sebelumnya, komisioner Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegur kepala daerah yang berpihak pada Pilpres 2019. Menurut dia, hal itu berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pelayanan publik, juga menabrak asas kepatutan dan netralitas selaku pemimpin Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dari Feodalisme ke Patronisme Baru

Dukungan para gubernur tersebut meski tak dilarang dalam aturan, tetapi secara etis dan kepatutan sangat problematik. Selain dapat mengganggu netralitas dan pelayanan publik sebagaimana diungkapkan Ombudsman, juga menunjukkan bahwa budaya politik “kawula-gusti” masih bercokol. Para kawula (pemimpin lokal) merasa “terancam”, atau setidaknya merasa “di luar sistem”, jika tak mendukung “atasannya” (pemimpin pusat). Inilah jelmaan dari sisa-sisa sistem pemerintahan sentralistik yang cenderung bersifat feodal di masa Orde Baru.

Ketika reformasi bergulir, sistem feodalisme ini berubah menjadi patronisme. Manurut C.H. Lande dalam Introduction: The Dyadic Basic of Clientism, patronisme disebut sebagai pertukaran kepentingan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan daerah, umumnya daerah berada pada posisi yang lebih rendah. Lalu saat Pemilu langsung mulai dilaksanakan pada 2004 dan otonomi daerah diterapkan, sistem patronisme di Indonesia menemukan bentuk baru: tak hanya berdasarkan hierarki tetapi juga parpol (oligarki politik). Sialnya, telunjuk elite parpol lebih dipatuhi ketimbang suara dan kepercayaan rakyat.

Adanya sistem desentralisasi dan patronisme baru yang ikut memberi kekuasaan pada parpol pengusung, membuat kepala daerah mengabaikan sisi etik sebagai pejabat publik. Sejatinya, manakala telah daulat sebagai pemimpin rakyat, maka baju-baju kepartaian dan identitas kelompok harus ditanggalkan. Sikap dan kebijakannya bukan lagi menghamba pada parpol, terlebih oligarki, tetapi pada mandat rakyat: sebab ia sudah menjadi milik publik.

Tengok saja fenomena ini dari pernyataan Ridwal Kamil paad 22 Juni 2018 lalu atau lima hari sebelum pencoblosan Pilkada Jabar. Saat itu Ridwan menegaskan bahwa dia belum memutuskan arah dukungannya di Pilpres 2019 mendatang meski diusung empat partai pendukung Jokowi (NasDem, PKB, PPP, dan Partai Hanura). Pun begitu, ia sudah diminta mendukung Jokowi oleh partai pengusung.

“Sudah berkali-kali saya sampaikan saya itu tidak ada kontrak tertulis. Yang ada permintaan lisan dari partai pengusung. Karena partai pengusung saya sudah ke Pak Jokowi. Jadi partai menyampaikan kalau bisa dukung Pak Jokowi. Saya bilang Insya Allah, tapi saya belum putuskan. Saya akan putuskan di waktu yang tepat,” ujar Emil, sapaan akrabnya, Jumat (22/6/2018).

Namun setelah pencoblosan dan dirinya dinyatakan sebagai pemenang, Ridwal Kamil secara gamblang menyatakan dukungan pada Jokowi. Karuan saja, pihak oposisi bereaksi dengan manuver Ridwan yang dianggapnya memainkan strategi “jebakan” dan tak jujur dari awal.

“Perbedaan sikap dari sebelum dan sesudah pencoblosan ini menunjukkan Kang Emil memang masih mengincar suara pemilih Jabar yang ingin #2019GantiPresiden atau pemilih yang tak pro-Jokowi. Kami menyayangkan ketidakjujuran Kang Emil dari awal ke masyarakat Jabar,” kritik anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade.

Problem dukungan Gubernur pada Jokowi juga bisa mengganggu hubungan dengan wakilnya yang diusung dari partai oposisi, seperti terjadi di Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Jawa Timur, dan Papua. Hubungan dengan konstituennya juga jadi bermasalah. Bagaimana pertanggungjawaban gubernur pada para pemilihnya yang bukan dari kelompok pendukung Jokowi?

Juga, bagaimana hubungan para gubernur ke depan jika ternyata Jokowi kalah dalam Pilpres? Sebaliknya bagaimana nasib gubernur yang tak mendukung Jokowi jika nanti Jokowi menang Pilpres? Problem-problem moral dan hambatan psikologis seperti ini semestinya ditimang gubernur.

Netralitas Aparatur Sipil Negara(ASN). Birokrasi bukan alat pengerahan dukungan politik terhadap salah satu capres

Gubernur yang terlibat dukung-mendukung capres, jelas bukan tindakan elok. Meski ia memiliki kebebasan dalam berdemokrasi. Ada hal lebih besar ketimbang terlibat politik partisan. Terlebih dalam konteks Pemilu, kepala daerah bertindak sebagai fasilitator yang menaungi semua. Hal ini pula yang menjadi alasan Mendagri Tjaho Kumolo yang berasal dari PDIP dilarang menjadi caleg oleh Presiden. Alasannya, karena dia sebagai pihak yang memfasilitasi pemilu sehingga dikhawatirkan menyalahgunakan wewenang.

“Ya, karena kan saya sebagai Mendagri ini melekat dengan semua pihak. Kalau saya ada label caleg, mau ketemu KPU, Bawaslu, kan enggak etis,” ujar Tjahjo.

Alasan Mendagri tersebut sudah betul. Sayangnya, hal tersebut tak ia tularkan pada kepala daerah yang notabene di bawah payung lembaganya. Dia bahkan kerap bertindak tak etis: mulai ajakan dukung Jokowi di hadapan para kepala desa, hingga penunjukan perwira aktif polisi sebagai Pjs Gubernur.

Seorang kepala daerah pada hakikatnya juga seorang pejabat birokrasi yang akan berpotensi menyalahgunakan wewenang dan konflik kepentingan manakala mendukung salah satu capres. Padahal sejatinya, politik kepala daerah adalah politik negara, bukan politik praktis yang sempit dan berpihak pada sosok.

Lantas, apa urgensinya kepala daerah menyatakan dukungan pada capres secara terbuka, bahkan masuk dalam tim pemenangan? Supaya apa? Jika tidak karena terikat “kawula-gusti” dengan parpol pengusung dan elite pusat, mungkin juga ada “penyanderaan” yang membuat posisi si kepala daerah tersebut terancam jika tak mendukung. Mungkin.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here