Dukungan Indonesia Pada Palestina, Jangan Sebatas Politik Gincu

0
158

Nusantara.news, Jakarta – Sudah sepekan sejak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan keputusan sepihak perihal pengakuan Jerusalem sebagai ibukota Israel. Pengakuannya itu, dibarengi dengan perintah memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Jerusalem. Dengan perintah Trump tersebut, kian jauh dari layak AS sebagai mediator perdamaian kedua negara.

Jerusalem, memang kota dengan jejak sejarah tiga agama samawi yang tak pernah sepi para umat untuk beribadah atau ziarah. Dinding Ratapan (Yahudi), Gereja Suci Sepulchre (Kristen), dan Masjid Al-Aqsa (Islam) ialah saksi betapa Jerusalem lokus penting yang mestinya bisa menyatukan ketiga umat dari tiga agama keluarga besar Ibrahim itu. Agar tak bersengketa, dibuatlah Resolusi Majelis Umum PBB No 181/1947, yang menyatakan Jerusalem di bawah kewenangan internasional dengan posisi status quo.

Resolusi itu juga memberikan mandat berdirinya negara merdeka Palestina dan Israel. Kini baru Israel yang merdeka, sementara Palestina terus dalam pendudukan Israel. Keadaan tampaknya akan semakin runyam. Sebab, secara jelas dan terang, keberpihakan Trump (AS) pada Isreal membuat Palestina terus berada di pusaran derita.

Trump akui Jerusalem ibukota Israel

Namun, Trump juga memasuki medan berbahaya, ia telah memantik nyala api lebih membara di kawasan Timur Tengah. Aksi protes di berbagai negara pun datang bagai gelombang, tak berhenti. Karena itu, olok-olok kita pada Amerika ialah, berani melawan siapa saja kecuali Israel. Ia bisa menyelesaikan seribu persoalan, kecuali satu hal: mendukung kemerdekaan Palestina.

Di saat yang sama, solidaritas Asia-Afrika, dukungan 137 negara PBB, dan kekuatan negara-negara Islam (OKI), seperti majal. Ia serupa ‘raksasa tidur siang, mengutip penyair Uganda Okot p’Bittek, yang limbung melawan satu negeri kecil berpengaruh besar: Israel. Lebih dari 60 resolusi PBB untuk Israel, pun seperti gumam. Ia tak hanya tanpa makna, tapi juga tak terdengar.

Sejarah Dukungan Indonesia Pada Palestina

Di dalam negeri, sejak republik ini baru berdiri, sikapnya jelas: menolak segala penjajahan di muka bumi, lebih khusus mendukung kemerdekaan Palestina. Sampai-sampai, dalam pidatonya pada tahun 1962, Bung Karno dengan gamblang dan tegas menunjukkan kepeberpihakannya: “Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel.”

Masih di tahun yang sama, ketika di Jakarta diselenggarakan Asian Games, Bung Karno menolak kehadiran kontingen Israel. Jakarta terpaksa harus menghadapi konsekuensi dari Komite Olimpiade Internasional (IOC) yang menarik diri sebagai pelindung AG IV. Bahkan, IOC melarang benderanya dikibarkan di Jakarta. Puncaknya, Indonesia keluar dari IOC. Setahun kemudian, Indonesia menyelenggarakan Ganefo (Games of the New Emerging Forces) di Jakarta, yang sukses besar dan dihadiri 48 negara.

Tentulah pula kepala negara selepas Bung Karno, berdiri pada posisi yang sama: mendukung kemerdekaan Palestina. Dari Presiden Soeharto, SBY, hingga Joko Widodo (Jokowi), dalam urusan Palestina, dikenal paling konsisten pembelaannya. Terlebih, republik ini punya utang sejarah pada Palestina: Gong dukungan kemerdekaan Indonesia dimulai dari Palestina dan Mesir, seperti dikutip dari buku Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri yang ditulis oleh Ketua Panitia Pusat Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia, M. Zein Hassan Lc.

Di tahun 1944, Palestina melalui Mufti Besarnya, Amin Al Husain, menggalang negara-negara Islam untuk memberikan pengakuan. Setelah bersusah payah, negara-negara Timur Tengah akhirnya ikut mendukung kemerdekaan Indonesia. Syekh Amin Al-Husaini juga menyambut kedatangan delegasi “Panitia Pusat Kemerdekaan Indonesia” dan menyokong penuh berdirinya negara Indonesia.

Dukungan juga datang dari para sudagar kaya Palestina. Salah satunya, Muhammad Ali Taher. Ia yang sangat bersimpati terhadap perjuangan Indonesia, kemudian secara spontan menyerahkan seluruh uangnya di Bank Arabia tanpa meminta tanda bukti dan berkata: “Terimalah semua kekayaan saya ini untuk memenangkan perjuangan Indonesia”.

Sebab itu, Indonesia tak pernah sekalipun berniat membuka hubungan diplomatik dengan Israel, sang predator Palestina. Tak heran, saat Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berniat membuka hubungan diplomaik dan hubungan dagang dengan Israel, publik langsung bereaksi keras. Tiap kali bangsa Palestina diinvasi Israel, tiap kali itu pula jiwa Indonesia serupa turut tercabik-cabik. Tak ada negara yang konsen begitu rupa selain pada Palestina. Memberi bantuan finansial, mendirikan rumah sakit, masjid, dan aneka penggalangan solidaritas.

Tak Perlu Basa-Basi Dukung Palestina

Kita tentu mengapresiasi sikap tegas presiden Jokowi yang mengecam keras tindakan sepihak Trump, sehari setelah pengakuan Jerusalem sebagai Ibukota Israel (7 Desember 2017). “Pengakuan sepihak tersebut telah melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB yang AS menjadi anggota tetapnya. Ini bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia,” ujar Jokowi.

Presiden lantas memerintahkan Menlu Retno Marsudi memanggil Duta Besar Amerika Serikat untuk menyampaikan protes. Retno pun cepat bertindak, dan bahkan dengan sangat demonstratif simbolistik mengenakan scarf Palestina di lehernya.(Baca: https://nusantara.news/seriuskah-mendukung-palestina/).

Namun, sikap keberpihakan pemerintah setelah itu apa? Rasanya, sama saja: sebatas mengecam, setelah itu nihil. Serupa dengan negara-negara Arab dan PBB, tak pernah digdaya mengubah keadaan Palestina lebih baik.

Pemerintah perlu bersikap lebih dari sekadar mengecam, misalnya mengumumkan ke dunia bahwa Indonesia mengakui Jerusalem sebagai ibukota Palestina sesaat setelah pidato Trump lalu. Langkah ini ditindaklanjuti dengan menggalang aksi bersama negara-negara yang tergabung dalam OKI, KAA, bahkan PBB, untuk mendeklarasikan Jerusalem ibukota Palestina.

Jika perlu, Indonesia membuka kedutaan besarnya di Palestina, tak hanya konsulat kehormatan. Lebih jauh, dorong dunia internasional menghukum Israel.

Di luar itu, Indonesia harus lebih serius memboikot segala produk Israel dan konsisten menolak hubungan diplomatik, termasuk hubungan dagang dengan negara Yahudi itu. Karena itu, kita patut memuji seruan Presiden Jokowi tahun lalu saat KTT OKI di Jakarta yang menyerukan untuk memboikot produk Isreal yang diproduksi di pemukiman ilegal Israel.

Presiden Jokowi mengetukkan palu sebagai tanda ditutupnya KTTLB OKI ke-5 tahun 2016 di Jakarta. Dukungan Indonesia bersama anggota OKI terhadap Palestina menggema, salah satunya boikot produk Isreal.

Namun seruan tersebut, sayangnya mengundang pertanyaan lanjutan. Mengapa hanya memboikot produk yang diproduksi di pemukiman ilegal Israel? Mengapa tidak produk Israel yang diproduksi dan dijual di semua negara?

Seharusnya, pemerintah tak perlu lagi mengajak tetapi langsung membuat peraturan atau undang-undang pelarangan terhadap produk Israel, kerjasama ekonomi, ataupun melarang semua import barang dagang Israel ke Indonesia.

Tak ayal, sebagian kalangan menilai seruan tersebut sebatas politik gincu (manis di bibir). Lebih-lebih tak ada tindak lanjut dari seruan boikot tersebut. Bahkan, diam-diam ternyata Indonesia selama ini masih membina hubungan dagang dengan Israel. Sebuah langkah yang amat tabu di zaman Orde Lama dan Orde Baru, di era reformasi (tepatnya di era Gus Dur), larangan hubungan dagang itu telah dicabut. Dan kini terus berlanjut.

Fakta ini juga bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, yang menegaskan Indonesia tak memiliki hubungan dagang dengan Israel. Dirinya menyatakan apa yang disampaikan Trump soal pengakuan tak ada kaitannya dengan urusan perdagangan.

“Sudah ada, kita garis dari Bapak Presiden, jadi bukan hanya menyayangkan. Tadi sudah ada statement dari Presiden. Kita enggak ada hubungan perdagangan dengan Israel,” katanya dengan tegas, Kamis (7/12/2017).

Namun berdasarkan penelusuran situs kemendag, www.kemendag.go.id, ternyata Israel adalah salah satu mitra perdagangan Indonesia. Hubungan dagang tersebut berlangsung sejak tahun 2000. Dasar hukumnya, Surat Keputusan (SK) 26/MPP/Kep/11/2000 bertanggal 1 Februari 2000, soal pencabutan larangan dagang dengan Israel.

Saat Luhut Binsar Panjaitan menggantikan Jusuf Kalla sebagai Menteri Perindusrtian dan Perdagangan, ia juga menerbitkan Surat Keputusan Menperindag No. 23/MPP/01/2001 tertanggal 10 Januari 2001, tentang penguatan legalisasi hubungan dagang dengan Israel.

Melihat data neraca perdagangan Indonesia-Israel tersebut, maka seruan boikot presiden Jokowi terhadap barang-barang produk Isreal menjadi tak bertuah sama sekali. Pun, ucapan Menteri Perdagangan akhirnya menyodorkan ironi bahwa petinggi kementerian pun dapat saja berbohong di muka umum, atau setidaknya tak membaca situs lembaganya sendiri.

Terlepas dari itu, dukungan pada Palestina sejatinya tak sebatas politik gincu. Kita berharap langkah yang sedang diambil pemerintah, juga kominitas internasional, kali ini bisa mengubah takdir Jerusalem. Utamanya, kedamaian dan kemerdekaan benar-benar tercipta di Palestina.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here