Dukungan Kepala Daerah Pada Capres, Hanya Gerbong Kosong?

1
364

Nusantara.news, Jakarta – Seperti mengulang Pilpres 2014, sejumlah kepala daerah menyatakan dukungan terbuka pada capres-cawapres di Pilpres 2019 mendatang. Perihal dijadikannya kembali kepala daerah sebagai juru kampanye, atau sekadar deklarasi dukungan, merupakan strategi politik untuk menyedot suara akar rumput di daerah tersebut. Namun, benarkah dukungan kepala daerah pada Pilpres akan serta merta diikuti masyarakat setempat atau justru hanya membawa gerbong kosong?

Jika kita telisik, pada Pilpres 2014, jumlah kepala daerah yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta lebih banyak ketimbang Jokowi-Jusuf Kalla. Namun realitanya, daerah yang gubernurnya mendukung Prabowo-Hata justru lebih banyak menyumbang kekalahan bagi pasangan yang diusung Koalisi Merah Putih ini (Gerindra, Golkar, PKS, PAN, PPP, dan PBB), seperti terjadi di Provinsi Bali, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur. Beberapa gubernur pendukung Prabowo-Hatta memang ada pula yang tetap “menyetor” kemenangan, misalnya Provinsi Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Kalimantan Selatan.

Sebaliknya, Jokowi-Jusuf Kalla yang didukung Koalisi Indonesia Hebat (PDIP, Hanura, Nasdem, PKB, dan PKPI) memanen kemenangan lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Salah satunya di lumbung suara pemilih terbesar seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, DKI Jakarta, hingga Sulawesi Selatan (minus Jawa Barat). Padahal kala itu, kubu Jokowi dipandang sebagai koalisi “kerempeng”, sementara kubu Prabowo didukung koalisi “kakap” yang sebagian besar berisi partai penguasa. Namun kini, kondisi itu berbalik: Jokowi serupa koalisi raksasa (Goliath), Prabowo semacam koalisi David (kecil).

Beberapa kepala daerah yang dulu mendukung Prabowo-Hatta pun pada akhirnya ada juga yang turut berbalik arah di Pilpres 2019 ini. Sebut saja misalnya Walikota Bandung Ridwan Kamil, Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi, dan Gubernur Sumsel Alex Noerdin. Berubah haluan, banting stir politik, bahkan lompat pagar dalam kontestasi merupakan sesuatu yang lazim bagi elite politik. Entah karena ikut patron politik di atasnya, hasil perenungan sendiri melihat dinamika yang terjadi, atau terpaksa manut karena merasa “tersandera”.

Hanya saja, jika dicermati, para elite politik di tanah air kecenderungannya lebih mudah tergoda dan merapat ke sisi penguasa: sekalipun tak segaris dengan ideologi partai dan kehendak arus bawah.

Mereka yang mendukung Jokowi di Pilpres 2019 adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, dan Gubernur Papua Lukas Enembe. Satu gubernur lagi, yakni Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, tak menyatakan dukungannya baik ke Jokowi maupun Prabowo. Seperti diketahui, Edy didukung oleh partai oposisi (Gerindra dan PKS).

Menariknya, para gubernur tersebut menyatakan dukungannya kepada Jokowi-Ma’ruf di Pilpre 2019 mendatang bahkan sebelum mereka mulai bekerja.

Lemahnya Aturan KPU

Tak bisa dipungkiri bahwa kepala daerah memiliki massa pendukung dan pemilih yang sangat mungkin “dimobilisasi” untuk mendukung calon tertentu dalam pemilihan yang akan datang. Selain itu, kepala daerah memiliki sumber kekuasaan: akses terhadap kebijakan. Modus yang biasanya dilakukan adalah kebijakan berbentuk pemberian bantuan, sebab hampir tak mungkin dalam bentuk pengerahan ASN (birokrat).

Hasil studi Saragintan dan Hidayat (2016) seperti ditulis Ikhsan Darmawan menemukan fakta di salah satu daerah, seorang calon kepala daerah menggunakan modus berupa bantuan perbaikan jalan dan fasilitas umum demi tujuan kemenangannya dalam pemilihan kepala daerah. Tentu tidak semua daerah di Indonesia sama karakternya. Karena itu, daerah-daerah yang berkarakter lebih rasional kemungkinan besar akan sulit dipengaruhi dengan cara menjadikan kepala daerah sebagai juru kampanye seperti ini.

Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Joko Widodo-Maruf Amin saat acara pengambilan nomor urut di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Dukungan para kepala daerah meski tak dilarang dalam aturan, tetapi secara etis dan kepatutan sangat problematik. Selain dapat mengganggu netralitas dan pelayanan publik sebagaimana diungkapkan Ombudsman, juga menunjukkan bahwa budaya politik “kawula-gusti” masih bercokol. Para kawula (pemimpin lokal) merasa “terancam”, atau setidaknya merasa “di luar sistem”, jika tak mendukung “atasannya” (pemimpin pusat). Inilah jelmaan dari sisa-sisa sistem pemerintahan sentralistik di masa lalu yang cenderung bersifat feodal.

Lemahnya aturan pemilu serta respons politikus berupa strategi menjadikan kepala daerah sebagai juru kampanye, dengan merujuk pada struktur sosial masyarakat, tak terbendung. Ke depannya, aturan pemilu yang tegas melarang hal ini merupakan sesuatu yang tak bisa ditawar lagi. Sebab jika tidak, kepala daerah akan rawan menggunakan fasilitas publik dan abai pada statusnya sebagai milik publik.

Pada akhirnya, seperti pada Pilpres sebelumnya, dukungan kepala daerah tak menjamin menggaet suara rakyat yang dipimpinnya. Terlebih, karakter pemilih kita makin ke sini cenderung lebih rasional. Dalam beberapa pilkada dan pemilu, preferensi pemilih dalam menentukan calon pemimpin bukan terletak seberapa banyak partai pendukung dan elite yang bergabung, tetapi lebih kepada ketokohan kandidat.

Di tengah ketidakpercayaan publik terhadap partai politik dan elite, dukungan kepala daerah dan koalisi besar partai barangkali justru tak akan disukai rakyat dan bisa mendegradasi elektabilitas patahana. Boleh jadi, pada Pilpres 2019 kali ini, kemenangan itu akan berpihak pada Prabowo-Sandiaga. Dan itu artinya, kisah purba soal kemenangan fenomenal dan mengejutkan David (Nabi Daud) atas Goliath (Jalut), menemukan pembenarannya.

Tentu saja, metafora David-Goliath ini tidak dimaksudkan untuk mengasosiasikan perwatakan kedua tokoh tersebut pada kubu Prabowo ataupun Jokowi, tetapi lebih kepada penggambaran kekuatan keduanya di atas kertas.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here