Dukungan PKB Terhadap Ahok, Pembangkangan Santri kepada Kiai

0
271

Nusantara.news, Jakarta – Dukungan PKB terhadap Ahok-Djarot yang disampaikan oleh ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiyallah Ilyas beberapa waktu lalu, menimbulkan kebingungan sekaligus anomali. Pasalnya, sejumlah petinggi PKB sebelumnya pernah sesumbar akan mendukung Anies-Sandi pada pilkada putaran dua nanti. Dukungan itu menguat utamanya pasca Basuki Tjahaja Purnama menyudutkan Rais Aam PBNU KH Ma’ruf Amin dalam sebuah persidangan, juga atas kasus penistaan agama yang menyeret calon gubernur petahana tersebut.

Secara logika, seharusnya PKB memang mendukung Anies-Sandi. Apa sebab? Pertama, KH Ma’ruf Amin sebagai ketua MUI sekaligus Rais Aam yang sangat dihormati di lingkungan NU, secara terang menyebut Ahok menistakan agama. Sikapnya jelas, ia menentang Ahok. Jika menilik garis patron klien kiai-santri, maka fatwa dan sikap cicit Syekh Nawawi Al-Bantani ini seharusnya dipatuhi oleh para santri nahdliyin, tak terkecuali PKB. Apalagi selama ini PKB selalu mengklaim sebagai partainya orang NU.

Kedua, serangan Ahok dan tim pengacaranya dalam persidangan dengan menuduh K.H. Ma’ruf Amin berbohong dan menyudutkannya layaknya pesakitan, telah melukai hati warga NU. Tak pelak, sesaat setelah kejadian, kecaman dan protes bermunculan dari kaum nahdliyin. Kecaman datang mulai dari PBNU, GP Ansor, PKB, hingga tokoh nasional yang berasal dari NU. Semua menilai Ahok arogan, tak pantas memimpin Jakarta, dan ungkapan kekecewaan lain. Bahkan Ketua Umum PBNU Said Agil Siraj pada saat itu menyebut Ahok akan merugi dalam pilkada karena tindakannya itu.

Ketiga, secara organisatoris NU DKI melalui Pengurus Wilayah sudah menyatakan dengan tegas mendukung Anies-Sandi. Mereka bahkan melakukan sosialisasi fatwa haramnya memilih pemimpin nonmuslim, sebagaimana keputusan Muktamar NU ke-30 di Pesantren Lirboyo, Kediri tahun 1999. Para kiyai yang hadir pada muktamar ingin agar massa NU dikembalikan ke jalan yang lurus. Konsekuensi logisnya, komitmen Lirboyo ini seharusnya dipatuhi oleh seluruh elite PKB, mengingat banyak pengurus NU yang juga duduk sebagai pengurus partai tersebut.

Namun apa lacur, terlepas adanya deal-deal kuasa dan bentuk lain dari pragmatisme politik, keadaannya justru menjadi anomali. Paling tidak akrobat anomali itu terlihat dari apa yang sekarang sedang ditunjukkan oleh PKB melalui dukungannya kepada calon petahana. Belakangan, GP Anshor sebagai salah satu organisasi onderbouw NU, yang dikenal paling “galak” mengecam Ahok pasca penghinaan KH Ma’ruf Amin, justru ikut merapat ke cagub nomor urut dua itu. Alasannya dalam konteks kenegaraan, setiap warganegara bebas memilih pemimpin tanpa latar belakang agama yang dianutnya.

Tentu saja, manuver elite PKB dan GP Ansor ini mengudang keprihatinan dari kyai sepuh di pucuk pimpinan PBNU. Wakil Rais Aam PBNU, KH Miftahul Akhyar, menegaskan sikap NU dalam Pilkada DKI Jakarta di putaran kedua ini harus memilih pemimpin yang muslim. Karena memilih pemimpin nonmuslim itu haram hukumnya.

“Bagi yang memilih pemimpin nonmuslim seperti anak-anak GP Ansor itu, karena hanya melihat hendak menolak dhoror-nya (ketidakjelasan) cagub Anies (karena didukung Islam radikal), padahal belum jelas dhoror-nya. Akhirnya, mereka (Ansor) justru menarik beberapa dhoror yang nyata yaitu Ahok dan orang-orang kafir. Ini keblinger. Lho wong masih bisa memilih pemimpin muslim, kok malah menghalalkan memilih nonmuslim,” katanya.

Menurut sang Kyai, tidak benar dalilnya anak-anak Ansor ini. Mestinya, kata dia, dipakai dalil sebaliknya, yaitu dengan memperbolehkan memilih Ahok akan dipakai wasilah (alat) nonmuslim lainnya merebut pimpinan negara, termasuk presiden.

Begitu pula DPW PKB Jakarta yang merupakan parpol besutan NU mempunyai kebijakan yang berbeda dengan kebijakan Rais Aam Syuriah PBNU. Salah satu alasan yang disampaikan oleh Ketua DPW PKB DKI, Hasbiallah Ilyas bahwa Djarot adalah orang NU asli. Namun, pernyataan itu justru memperjelas bahwa mereka mengaku sebagai warga NU namun menentang kebijakan Rais Aam Syuriah PB NU.

Keprihatinan serupa juga sebenarnya sudah disuarakan oleh almarhum KH Hasyim Muzadi sebelum ia wafat. Menurutnya, kasus-kasus pembangkangan ini terjadi akibat pengurus NU meninggalkan Khitthah 26, sehingga kini para politisi mengendalikan mindset NU. ”Yang mimpin NU itu Rais Aam apa Rais Awam? Sekarang ini kiai malah di-pidatone politisi. Seharusnya kiai yang menjadi pegangan para pengurus partai politik. Ini bahaya, karena NU akan kehilangan marwah dan tidak dihargai,” kata Kiai Hasyim Muzadi dalam acara PW IKA PMII Jawa Timur, beberapa waktu lalu silam.

Kembali ke dukungan PKB terhadap Ahok-Djarot, sulit dipungkiri apabila publik menyebut PKB oportunis dan pragmatis. Menurut Direktur Pusat Studi Sosial Politik (Puspol) Indonesia, Ubaidillah Badrun, ada tiga hal yang membuat PKB menyokong petahana pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Pertama, PKB adalah partai yang mudah memilih jalan politik pragmatis. Kedua, kemungkinan besar ada transaksi besar di antara partai tersebut dengan Tim Ahok. Ketiga, karena PKB ini berada dalam kabinet, maka dimungkinkan penguasa melakukan tekanan dengan partai koalisi.

“Meski secara struktural mendukung incumbent, massa partai tersebut akan terbelah. Sebagian kecil dukung Ahok, sebagian besar dukung Anies. Karena bukan partai yang mempunyai kekuatan untuk mengikat kader. Mereka melemah,” sambung dosen Universitas Negeri Jakarta ini.

Dukungan PKB DKI Jakarta kepada Ahok-Djarot yang berseberangan dengan keputusan para kyai di pucuk pimpinan NU, justru memunculkan pendapat ekstrem di kemudian hari; NU boleh dan harus mendukung PKB, sementara PKB harus bersikap independen tanpa perlu membawa nama NU. Jika sudah begini, siapa yang diuntungkan? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here