Dulu, Ada Impor Senjata untuk Angkatan Kelima PKI

0
522

Nusantara.news, Jakarta – Situasi politik nasional kembali memanas. Di tengah masih riuhnya jagad publik oleh isu Partai Komunis Indonesia (PKI) dan prokontra nonton bareng film G 30S/PKI, baru-baru ini muncul pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait adanya institusi non-TNI dan Polri yang berusaha membeli 5.000 senjata secara ilegal. Pernyataan Panglima TNI itu diungkapkan dalam acara ‘Silaturahim Panglima TNI dengan Purnawirawan TNI’ di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9).

“Data kami pasti akurat, ada kelompok institusi yang akan membeli 5.000 pucuk senjata, bukan militer, ada itu,” ucap dia.

Gatot juga mengatakan bahwa pihak yang berusaha membeli senjata secara ilegal itu mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar usaha mereka berjalan mulus. Persoalannya, Gatot tidak menginformasikan siapa pihak yang dimaksud, dan apa pula tujuannya.

Pernyataan Gatot perihal senjata ini sempat diluruskan Menkopolhukam Wiranto. Wiranto menyebut yang membeli senjata adalah BIN. Senjata untuk sekolah intelijen itu dipesan dari Pindad. Jumlahnya bukan 5.000, tetapi 500 unit. Belakangan Pindad menyebut BIN memesan 517 senjata.

Di luar itu, pernyataan Gatot Nurmantyo telanjur menuai polemik. Lulusan akademi militer tahun 1982 yang pernah menjadi KSAD ini dianggap bermanuver politik. Namun di lain pihak, tidak sedikit yang mendukung langkah Jenderal Gatot untuk ‘menyerbu’ institusi, oknum, bahkan ‘orang kuat’ di balik pengadaan 5.000 senjata ilegal itu demi stabilitas negara.

Menyangkut polemik yang berpotensi terjadinya gesekan antar-lembaga negara dan pembelahan di akar rumput ini, sepatutnya presiden tak boleh diam. Harus diusut siapa “instansi lain” di luar TNI dan Polri yang memesan 5.000 pucuk senjata itu, atau mesti dibuktikan informasi Panglima TNI-lah yang keliru. Sebab, perkara ini bisa menggelinding tak terkendali. Di tengah eskalasi opini publik tentang bahaya PKI, masalah sensitif ini mudah dipolitisasi. Misalnya, dikaitkan dengan isu pembentukan Angkatan Kelima yang dulu ditolak oleh TNI-AD. (https://nusantara.news/jangan-tutupi-institusi-pemesan-5-000-senjata/).

Spekulasi yang mengaitkan isu pembelian 5.000 senjata ilegal dengan Angkatan Kelima memang tak bisa dielakkan. Salah satunya dari MS Ka’ban, politisi Partai Bulan Bintang (PBB), melalui akun pribadinya pasa Sabtu (23/9/2017). “Wah! 5.000 pucuk senjata bisa sembilan Batalyon infantry. Siapa nih yang mau bikin Angkatan Kelima (V)?”.

Hal serupa disampaikan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. Menurutnya, jika pembelian 5.000 senjata ilegal yang disampaikan Gatot itu benar, maka hal tersebut sangat berbahaya, sebab tidak boleh ada institusi yang memesan senjata jika institusi tersebut tidak memiliki kewenangan.

“Jangan sampai ada spekulasi macam-macam. Mungkin ada pihak yang mau mempersenjatai diri, mungkin angkatan apa tuh kalau dulu, Angkatan Kelima,” ujar Fadli sambil terkekeh.

Untuk diketahui, Angkatan Kelima merupakan unsur pertahanan keamanan Republik Indonesia yang merupakan gagasan PKI. Angkatan Kelima ini diambil dari kalangan buruh dan petani yang dipersenjatai, di luar empat angkatan yang sudah ada: AD, AL, AU, dan Kepolisian.

Manyoal Angkatan Kelima

Gagasan Angkatan Kelima bermula pada kunjungan Menteri Luar Negeri Subandrio ke Cina. Pada saat itu, Perdana Menteri Zhou Enlai menjanjikan untuk mempersenjatai 40 batalion tentara secara lengkap, penawaran ini gratis tanpa syarat dan kemudian dilaporkan ke Presiden Soekerno.

Gayung bersambut, pada awal tahun 1965 Presiden Soekarno kemudian melontarkan gagasan Angkatan Kelima yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI. Gagasan itu berbasiskan tiga hal: pertama, kebutuhan menampung bantuan senjata gratis dari RRT (Cina); kedua, kebutuhan menangkal serbuan Inggris terkait konfrontasi dengan Malaysia; ketiga, mengacu pada amanat pasal 30 UUD 1945 tentang bela negara. Namun Angkatan Kelima ini belum sempat ditetapkan sampai meletusnya peristiwa pemberontakan PKI tahun 1965.

Aksi Massa PKI

Pandangan lain mengatakan bahwa PKI-lah yang mengusulkan pembentukan Angkatan Kelima tersebut dan mempersenjatai mereka. Dalam konsepsi PKI, Angkatan Kelima tersebut harus ditekankan pada buruh dan tani. Hal ini tidak terlepas dari cara pandang bahwa buruh dan tanilah kekuatan pokok dalam revolusi versi PKI, dan karena itu perlu dipersenjatai. Tetapi petinggi Angkatan Darat tidak setuju dan hal ini menimbulkan nuansa saling mencurigai antara militer dan PKI.

Jika kita tilik lebih dalam, kondisi hari ini memang ada beberapa kemiripan dengan gejala sebelum meletusnya pemberontakan PKI 1965, paling tidak ada dua hal yang menonjol, yakni isu Dewan Jenderal dan pembentukan Angkatan Kelima. Bukan kebetulan jika hari ini kita disuguhi dua isu tersebut dengan kemasan berbeda. Pernyataan Panglima TNI terkait pemesan 5.000 senjata api di luar institusi militer di hadapan para jenderal dan purnawirawan jenderal tidak bisa dianggap sepele atau hanya masalah komunikasi antar institusi yang belum tuntas.

Ada dua isu yang menjadi lanskap pergolakan tahun 1965. Isu pertama terkait keberadaan Dewan Jenderal yakni kelompok elite Angkatan Darat yang dimotori MenPangad Jenderal Ahmad Yani. Menurut PKI, Dewan Jenderal akan melakukan kudeta (Coup d’Etat) jika kesehatan Presiden Soekarno terus menurun. Berkali-kali Yani membantah isu yang dihembuskan PKI tersebut karena yang ada hanyalah Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi.

Kini, pertemuan Panglima Gatot dengan sejumlah jenderal dan para purnawirawan jenderal TNI itu oleh sebagian pihak disamakan dengan isu Dewan Jenderal. Barangkali di sebagian benak orang pun, muncul pikiran dan tuduhan soal kemungkinan militer di bawah Gatot menempuh jalan berseberangan dengan pemerintah, lebih ekstrem lagi hendak kudeta.

Isu kedua adalah pembentukan Angkatan Kelima yakni buruh dan tani yang dipersenjatai. Ide dari Perdana Menteri Tiongkok (Cina) Chou Enlai yang menjanjikan hibah 100 ribu pucuk senjata dengan tujuan untuk mendukung perang melawan Malaysia, diamini PKI dan berhasil meyakinkan Presiden Soekarno akan pentingnya Angkatan Kelima. Namun Ahmad Yani dan TNI AD menolaknya. Keberadaan angkatan lain di luar TNI bisa membahayakan negara karena keberadaannya sejajar dengan angkatan yang sudah ada.

Pandangan senada dengan cara pandang lain juga dicupakan Laksamana Madya TNI (Purn) dr Darmansyah, alumnus Fakultas Kedokteran UI pada suatu acara di kampus UI.

“Suasana saat ini hampir sama dengan suasana menjelang 1965, pemberontakan PKI. Pada tahun 1965, PKI mengedrop senjata dari China. Sedangkan sekarang, yang didrop adalah orangnya yaitu para tenaga kerja asing (TKA) asal negeri komunis itu,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Akhirnya, soal mendatangkan senjata dalam jumlah amat banyak di luar TNI-Polri, sulit untuk tidak mengaitkan ingatan publik pada sejarah pengadaan senjata secara gratis dari Cina. Dalam pratiknya, senjata tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pihak (PKI) untuk mempersenjatai basis massa mereka (buruh dan tani) lewat pembentukan Angkatan Kelima, di luar TNI-Polri. Dalihnya, upaya itu sebagai bentuk bela negara dan pertahanan semesta dari rakyat. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here