Dunia Harus Desak China Turunkan Emisi Karbon Dioksidanya

0
122
Ilustrasi

Nusantara.news, Jakarta – Skema perdagangan karbon memang hal baru. Maka China yang dalam satu dekade terakhir tercatat sebagai penghasil emisi gas CO-2 terbesar di dunia masih menghadapi berbagai kendala, antara lain pembangunan sistem perdagangan emisi nasional yang rumit dan melibatkan pengujian konstan serta penyesuaian berlanjut.

Perdagangan karbon memang mekanisme berbasis pasar yang memungkinkan pertukaran, antara pemilik industri penghasil emisi yang secara suka rela dan/atau diwajibkan secara hukum untuk membeli dan pengelola hutan atau pengelola industri yang mengurangi emisi karbon selaku penjual. Mekanisme pasar ini telah diatur dalam Protokol Kyoto.

Belum siapnya China dalam skema perdagangan karbon itu diungkap Li Gao, pejabat senior China yang mengurus Perubahan Iklim pada Komisi Pembangunan dan Reformasi China, pada Selasa (31/10) kemarin. Padahal skema perdagangan karbon (ETS/Emissions Trading Scheme) sudah dijanjikan China menjelang kesepakatan iklim Paris 2015 lalu.

China sudah menjadi sumber emisi gas penghangat iklim terbesar di dunia dan berjanji melakukan pemulihan dengan mempromosikan penggunaan energi yang lebih bersih dan perdagangan emisi pada sekitar 2030. ETS nasional China diproyeksikan menjadi yang terbesar di dunia saat dijalankan, bahkan melampaui Uni Eropa.

China sudah memperdagangkan secara akumulatif total 197 juta ton karbon dioksida dengan total nilai 4,5 miliar yuan (678,35 juta dolar AS) pada tujuh proyek percontohan pertukaran karbon hingga akhir September, kata Li sebagaimana dikutip kantor berita Reuters.

“Sepanjang perjalanan proyek percontohan ini kami mendapat pengalaman bagus dan menemukan beberapa masalah yang sangat bernilai bagi upaya kami meluncurkan skema nasional,” katanya.

Li tidak mengatakan kapan China akan berada dalam posisi meluncurkan skema nasional, atau apakah pengumuman mengenai itu akan disampaikan dalam perundingan iklim di Bonn yang akan dimulai pekan depan.

Xie Zhenhua, pejabat tinggi bagian iklim di China, mengatakan dalam konferensi pers bahwa negaranya masih “100 persen” berkomitmen memenuhi janji iklimnya terlepas dari keputusan Amerika Serikat untuk menarik diri dari kesepakatan Paris awal tahun ini.

Sebagai langkah pengurangan emisi gas rumah kaca, China sudah menerbitkan daftar 82 industri yang perlu mendapatkan izin sebelum membuang polutan atau menghadapi hukuman, seperti denda hingga satu juta yuan atau sekitar Rp1,9 miliar. Ke-82 perusahaan itu bergerak di sektor pengolahan pakan, pembuatan kertas, pembuatan anggur serta sektor baja dan kimia.

Selain itu Kota Beijing juga telah mengandangkan 180 ribu kendaraan tua penyebab polusi udara. Itu artinya sepanjang 2013 hingga 2017 sudah mengandangkan 1 juta kendaraan tua dan perlu pengandangan 300 ribu kendaraan lagi agar target pengurangan kemacetan dank abut asap polutan di Beijing tercapai. Maklum, di Beijing tercatat 5,7 juta kendaraan yang membuat kemacetan dan kabut asap.

Hingga 2017 ini China masih tercatat sebagai penyumbang emisi karbon dioksida (CO2) terbesar di dunia, bahkan angkanya mencapai 28,21 persen dari total emisi dunia. Tingginya populasi, banyaknya pabrik yang dibangun dan semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor dalam satu dekade adalah sebagai penyebab utama tingginya emisi karbon dioksida di negeri itu.

Amerika Serikat menduduki posisi kedua terbesar penyumbang emisi karbon dioksida yang mencapai 15,99 persen, dan di posisi ketiga India dengan sumbangan 6,24 persen. Dalam berbagai penelitian menyebutkan terjadinya pemanasan global akibat meningkatnya produksi CO2 di muka bumi.

Polusi karbon dioksida telah dimulai sejak pertengahan abad ke 18 ketika dimulainya Revolusi Industri di Eropa yang berlanjut ke sejumlah negara di Amerika, Asia dan Afrika. Kala itu, sebut saja tahun 1751 emisi karbon dioksida baru mencapai 11 juta metrik ton. Tahun 1960-an emisi karbon sudah meningkat 1000 kali lipat.

Tahun 2015 sudah mencapai 36,2 juta metrik ton. Tahun 2040 nanti, Departemen Energi Amerika Serikat (EIA) memperkirakan emisi karbon dioksida akan meningkat 46 persen lagi. Tahun lalu saja emisi karbon dioksida sudah meningkat 3 persen. Selama penggunaan energi fosil masih menggila, ungkap sejumlah ilmuwan, sangat tidak mungkin pemanasan global bisa dibatasi beberapa derajat saja.

Karena emisi yang menjadi penyebab gas rumah kaca naik terus tiap tahun, dan sebagian besar karbon bertahan di udara selama seabad, maka tak mungkin untuk membatasi kenaikan rata-rata suhu Bumi sebesar 2 derajat Celsius, menurut peneliti utama laporan tersebut, Glen Peters di Center for International Climate and Environmental Research di Oslo, Norwegia.

Tiga tahun lalu, hampir 200 bangsa menentukan batas kenaikan suhu rata-rata Bumi sebesar 2 derajat Celsius melalui kesepakatan tak mengikat. Para negosiator kini sedang berkumpul dalam konferensi di Doha, Qatar, dan mencoba menemukan cara untuk mencapai target itu.

Memang, pada 1997, sebagian besar negara-negara di dunia menyepakati Protokol Kyoto, yang mewajibkan negara-negara industri seperti Amerika Serikat mengurangi gas rumah kaca mereka sebesar 5 persen Namun negara-negara berkembang seperti Cina dan India tak dibatasi soal emisi karbon dioksidanya. Hingga kini Amerika Serikat tak pernah meratifikasi traktat itu.

Sedangkan di Indonesia, kebakaran hutan dan lahan masih menjadi perhatian utama dunia. World Resource Institute (WRI) mencatat emisi karbon dioksida yang dihasilkan selama 44 hari kebakaran hutan di Indonesia tahun 2015 setara dengan 26 hari emisi karbon dioksida yang dihasilkan di seluruh Amerika Serikat.

Jadi memang, seluruh dunia berkepentingan mendesak pemerintah China menurunkan emisi karbon dioksida di negaranya, sebab perubahan cuaca ekstrim yang memunculkan berbagai ekses di seluruh dunia sepertti gagal panen, banjir, kekeringan dan berbagai bencana alam yang berujung tragedy kemanusiaan lainnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here