Dunia Intelijen Bisa Remote Orang Gila

1
983
Pengamat intelijen, Soeripto.

Nusantara.news, Jakarta – Cukup mengejutkan apa yang disampaikan pengamat intelijen, Soeripto, terkait kasus teror ulama. Menurut dia, pelaku penyerangan ulama yang dicap orang gila, sebenarnya bisa ‘dioperasikan’ atau ‘diremote’ (dikendalikan).

Tokoh intelijen ‘tiga zaman’ ini menyebut, operasi penyerangan terhadap ulama dengan menggunakan orang gila, sangat mungkin dilakukan. Mereka bukan didoktrin seperti orang waras, tapi direkayasa suasana jiwanya, disentuh sisi emosinya.

Biasanya mereka tahu kapan saatnya orang gila ini bisa disentuh sisi emosinya. Mereka juga tahu kapan orang-orang gila ini mudah terpancing, dan bertindak agresif dan kapan menjadi tenang.

Setelah dipelajari sisi emosinya, kemudian disentuh emosinya tersebut, hingga kemudian orang gila yang siap dioperasikan ini akan bertindak agresif. Jadi, orang gila pun sangat bisa untuk dioperasikan,” ujarnya, Rabu (21/2/2018).

Kasus pembunuhan Presiden AS John F Kennedy di mana pelakunya disebut memiliki latar belakang kejiwaannya tidak stabil. Menurut mantan staf Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) periode 1967-1970 ini, pembunuh Kennedy telah diremote.

Memang sulit diterima akal sehat. Apalagi sangat mustahil bagi orang gila menentukan targetnya. Namun bagi Soeripto, semua tidak ada yang tidak mungkin di dunia intelejen. Kemampuan observasi dan mengidentifikasi orang dengan tepat bisa saja menghasilkan sebuah senjata mematikan.

“Jadi sebelum mereka diprogram dan dioperasikan, mereka sudah dipelajari lebih dulu. Dan ketika dioperasikan, ternyata bisa berjalan beriringan di berbagai daerah. Ini berarti jaringannya berjalan baik,” imbuhnya.

Karena itu Soeripto menduga, penyerangan tokoh agama secara berturut-turut dan tidak hanya terjadi di satu tempat saja, tidak mungkin ini dikatakan kebetulan. Pasti ada skenario dan rekayasanya. Dengan kemahiran dan pengetahuannya, mereka bisa melakukan operasi intelejen tertutup, bukan terbuka. Operasi terbuka biasanya dilakukan orang biasa, mereka memiliki pengetahuan secara umum. Tapi kalau operasi tertutup dioperasikan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan khusus, dan biasanya memiliki kemampuan operasi intelejen yang baik. Dengan mengoperasikan orang gila, menurut Soeripto, tujuannya untuk memberikan kepanikan dan ketakutan pada masyarakat.

Koordinator Indonesia Crime Analyst Forum (ICAF) Mustofa B Nahrawardaya menyampaikan, orang gila mustahil bergerak secara massif tanpa ada yang menggerakkan. Pasalnya, kasus-kasus yang terjadi memiliki pola yang sama, korban pun sama, dan pelaku juga demikian memiliki karakter sama, yaitu dianggap sakit jiwa.

Mustofa berpendapat ada ghost protocol yang sedang berjalan dalam kasus fenomena orang gila aniaya pemuka agama ini. Ghost protokol ini liar. Aktor intelektual dan dalangnya tidak akan tersentuh. “Bisa dirasakan ada dalangnya, tapi tak mudah menemukan posisi dan identitasnya,” ungkap Mustofa.

Selalui strategi ghost protocol ini, si aktor intelektual ingin memberi pesan pada para  musuhnya agar tidak melakukan tindakan yang merugikan . Caranya dengan mengirim orang gila.

Dengan dikirimnya orang gila menyerang ulama, maka kasus-kasus tersebut dianggap tidak akan pernah ada. Sebab pihak kepolisian pasti akan mengklaim pelaku teror ulama adalah orang gila. Sehingga mereka tidak bisa dipidana. Landasan penerapan hukum terhadap mereka yang terbukti mengalami gangguan kejiwaan ada pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menjadi landasan awal penyidik kepolisian ketika menangani kasus kejahatan di mana tersangka atau pelaku diduga mengalami gangguan kejiwaan. Namun hakimlah yang tetap menentukan apakah orang tersebut dapat dipidana atau tidak.

Hukum Bagi Orang Gila

Sesuai prosedur, kepolisian dalam mengungkap sebuah kasus, selalu membutuhkan keterangan ahli. Dalam kasus penyerangan ulama, polisi membutuhkan keterangan ahli kejiwaan untuk memastikan kondisi pelaku.

Keterangan ahli itulah yang mendasar polisi untuk melakukan sebuah penyidikan. Apapun hasil keterangan ahli, penyidik tetap tidak boleh menghentikan kasus pidana.

Ahli lain yang juga dilibatkan dalam mengusut perkara orang gila adalah ahli hukum pidana. Ahli kejiwaan/psikiater dan ahli pidana adalah dua saksi ahli yang harus disertakan untuk memeriksa kondisi kejiwaan seseorang dan melihat kaitannya dengan pasal yang akan dipakai.

Dari keterangan ahli tersebut, jika dinyatakan orang tersebut mengalami gangguan kejiwaan dan memenuhi unsur pasal 44 KUHP, maka polisi selaku penyidik akan mengikuti. Artinya proses hukum tetap berjalan. Bukti-bukti yang didapat itulah yang diserahkan ke hakim.

Dalam kacamata hukum, sebenarnya pasal 44 yang digunakan saat ini hanya bicara mengenai gangguan jiwa saja. Padahal gangguan jiwa jumlahnya sudah mencapai angka ribuan. Karena itu diperlukan undang-undang yang lebih khusus mengatur hal tersebut.

Sementara gangguan kejiwaan bisa dilihat dari tiga jenis, yakni neurosis, psikosis dan abnormalitas. Ketiga jenis gangguan tersebut berbeda-beda dari sisi gangguannya, dan berbeda-beda dari sisi kebertanggungjawaban pidananya. Itu ada namanya criminal liability atau kebertanggungjawaban pidana.

Dari segi tanggung jawab pidana, psikosis boleh dikatakan hampir nol tanggung jawab pidana. Artinya, orang melakukan suatu tindak pidana pada saat ia dikuasai oleh psikosa-nya, misalkan skizofrenia, atau paranoia. Sedangkan neurosis adalah gangguan-gangguan jiwa yang berasal dari sistem syaraf. Nah, di sini seorang mulai jadi stress hingga depresi, depresi yang agak aneh-aneh, buka baju, bunuh diri itu juga bagian dari depresi.

Sedangkan abnormalitas adalah orang yang memiliki gangguan perilaku. Orang ini tidak memiliki masalah pada otaknya, namun perilakuknya bermasalah. Pada abnormalitas ini dicontohkan yakni orang yang memiliki ketakutan tertentu seperti phobia.

Terkait perlakuan hukum kepada psikopat, seorang yang disebut psikopat sebenarnya tidak masuk dalam ketiga golongan tersebut. Secara psikosa dan neurosa seorang psikopat terbilang sehat. Secara abnormalitas orang tersebut bermasalah dengan perilaku. Karena itu seorang yang didiagnosa sebagai psikopat tidak bisa lari dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Sebaliknya, mereka yang mengalami gangguan psikosa tidak bisa disidik.

Intinya, semua jenis gangguan kejiwaan psikosa tidak dapat dipidana. Namun tetap harus ada prosedur untuk memastikan bahwa seseorang benar-benar mengalami gangguan kejiwaan, karena bukan tidak mungkin seorang pelaku kejahatan berpura-pura gila. Untuk itulah dokter jiwa perlu melakukan observasi selama tiga hari untuk memeriksa kejiwaan

Seorang psikiater dengan teknik-teknik khusus bersama timnya, sosiolog, perawat, tentu bisa melakukan assesment atau pengujian dan pemeriksaan menyeluruh dalam mengeveluasi seseorang. Meskipun pelaku menderita skizofrenia tapi pada saat dia melakukan perbuatan karena skizofren dengan gejala yang terkontrol ringan, ini masih mungkin dihukum. Psikopat pun begitu, di dalam bahasa awam adalah premanisme, atau gangguan kepribadian antisocial.

Pakar hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Chairul Huda menyebutkan bahwa dalam Pasal 44 ada dua klasifikasi dari mereka yang tidak bisa dimita pertanggungjawaban hukumnya. Pertama orang yang jiwanya cacat, kedua adalah orang yang jiwanya terganggu karena penyakit. Ia pun menegaskan bahwa untuk mengetahui dua jenis ini hanya dokter yang bisa menentukan.

“Tapi yang menentukan apakah dia bertanggungjawab (pidana) adalah hakim. Di sini celahnya karena kita menganut kombinasi di dalam pengambilan keputusan pertanggungjawaban pidana itu. Kombinasi dalam pengertian kerjasama dokter dengan hakim,” ucap dia.

Lanjut Chairul, siatusi ini menyebabkan masalah karena tidak adanya ukuran yang standar, dan akhirnya lebih kepada kasuistis. “Kalau di Amerika, seseorang yang dikatakan sakit jiwa tidak bisa dihukum. Kita tidak, kombinasi penentuan sebabnya oleh dokter dan akibatnya oleh hakim,” jelasnya.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, sepanjang dua tahun terakhir setidaknya ada 15 peristiwa hukum yang melibatkan orang gila. Lima kasus di antarannya terdiri atas tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan akhirnya tak diproses hukum setelah pelaku dinyatakan mengidap gangguan jiwa.

Dalam UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, disebutkan ada dua klasifikasi terkait kejiwaan. Pertama adalah Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang disebut mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.

Kemudian Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Ketua Asosiasi Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Indonesia, dr. Bambang Eko, SpKJ, MARS mengatakan, gangguan kejiwaan yang paling berat adalah gangguan mental, yakni gangguan mental organik atau stresor organik. Gangguan kejiwaan semacam ini disebabkan oleh masalah organik di otak, masalah fungsi otak.

“Hal ini diakibatkan infeksi di otak atau di luar otak, misalkan masalah pembulu darah, misalkan stroke, oleh narkoba. Ini gangguan yang paling berat dari gangguan jiwa,” jelas Bambang.

Gejala yang paling ringan dari gangguan ini adalah susah tidur, pikiran bingung, perasaan tidak menentu, kadang senang, kadang sedih tidak menentu. Kemudian perilaku orang tersebut susah ditebak, emosional tanpa sebab yang jelas, kemudian terkadang tidak punya kehendak atau kurang ada motivasi.

“Itu gejala yang paling ringan. Yang paling berat bentuknya adalah adanya halusinasi, mungkin ada waham, mungkin perilaku yang menggangu, perilaku mencoba untuk melukai atau membunuh diri atau membunuh orang lain,” ucapnya.

Gangguan jiwa lain adalah gangguan yang disebabkan dari stresor kejiwaan. Stresor kejiwaan disebabkan tidak sesuainya antara harapan dengan kenyataan yang terjadi. Misalkan seseorang yang putus cinta, lalu mengalami stress berat dan akhirnya mengalami gangguan secara psikologi. “Gangguan kejiwaan stresor dipengaruhi lingkungan. Misalkan konflik sosial dimana seseorang tidak dapat diterima di lingkungannya karena alasan tertentu. Contohnya anak miskin di sekolah lingkungan anak orang kaya,” tandasnya.

Stresor lain bisa datang dari spiritual atau keagamaan. Pemahaman spiritual yang keliru atau berlebihan, bisa berdampak pada gangguan kejiwaan. Misalkan saja mereka yang melakukan tindak pidana terorisme.

Terkait gangguan kejiwaan, Bambang menjelaskan mengenai adanya waham atau pikiran yang dipegang teguh oleh seorang penderita gangguan kejiwaan. Pikiran tersebut menyimpang dari norma-norma adat, lingkungan, budaya, spiritual. Ada waham kebesaran, dimana si penderita merasa dirinya lebih dari pada yang lain. Orang tersebut merasa dirinya bisa menundukkan dunia. Sedangkan kebalikan dari waham kebesaran adalah waham nihilistik. Orang dengan waham ini merasa dirinya bukanlah apa-apa, dan dia merasa tidak bisa apa-apa. Lalu waham agama, dimana penderitanya terngiang-ngiang akan agama namun agama yang menyimpang dari agama normal.[]

1 KOMENTAR

  1. […] Terkait gangguan kejiwaan, Bambang menjelaskan mengenai adanya waham atau pikiran yang dipegang teguh oleh seorang penderita gangguan kejiwaan. Pikiran tersebut menyimpang dari norma-norma adat, lingkungan, budaya, spiritual. Ada waham kebesaran, dimana si penderita merasa dirinya lebih dari pada yang lain. Orang tersebut merasa dirinya bisa menundukkan dunia. Sedangkan kebalikan dari waham kebesaran adalah waham nihilistik. Orang dengan waham ini merasa dirinya bukanlah apa-apa, dan dia merasa tidak bisa apa-apa. Lalu waham agama, dimana penderitanya terngiang-ngiang akan agama namun agama yang menyimpang dari agama normal.[NN/red] […]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here