E-KTP Gagal, E-Voting Belum Siap Pada Pemilu 2019

0
169

Nusantara.news, Jakarta – Sebagat political scientist saya melihat ada grand strategi yang mencurigakan di balik semangat pemerintah menerapkan e-KTP atau KTP elektronik sebagai data pemilih pada Pemilu 2019 mendatang. “E-KTP gagal kok mau menerapkan e-voting,” kata pengamat politik dari Universitas Hasanuddin makassar, Mulyadi kepada nusantara.news di Jakarta (2/4).

Penerapan e-KTP pada pemilu 2019 mendatang dikemukakan pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri(Mendagri) Tjahjo Kumolo. Dikatakannya, penerapannya bisa dilakukan lebih awal dari target tahun 2024.

“Tadi saya sampaikan, tahun 2018 data kependudukan sudah siap, yang dewasa dan yang punya hak pilih datanya siap. Tinggal KPU melakukan verifikasi ulang. Kalau itu bisa, nanti 2019 mau e-voting memungkinkan dan siap,” kata Tjahjo, seperti dikutip Nusantara.news dari laman resmi Kementerian Dalam Negeri, Minggu (30/4).

Mulyadi menengarai ada motif politik tertentu di balik sikap sangat bersemangat Mendagri ini. “Dilihat dari ketidaksiapan pemerintah dan penyelenggara pemilu, sangat beralasan kalau saya mengatakan ada motif politik terselubung di balik rencana yang kelihatan bersemangat ini. Sebagai political scientist saya melihat ada grand strategi yang mencurigakan di balik niat baik ini. E-KTP gagal kok mau ke e-voting lagi.” kata Mulyadi.

Mulyadi meminta pemerintah berhati-hati dengan sikap yang terlalu bersemangatnya itu. Jangan sampai, sikap memaksakan itu hanya karena ambisi untuk merebut kemenangan di Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan legislatif (Pileg) 2019 nanti.

“Saat ini, sedang viral sikap penguasa yang memaksakan e-voting karena kalah di Pilkada DKI Jakarta. Apalagi, Tjahjo Kumolo itu kan juga kader PDIP. Karena itu, mereka ingin merebut Pilpres dan PDIP sebagai pemenang,” bebernya.

Menurut Mulyadi, ada sejumlah alasan mengapa masyarakat menaruh curiga dengan rencana penggunaan sistem e-voting secara terburu-buru. Pemerintah kurang bisa meyakinkan apakah e-voting itu bisa menjaga kerahasiaan pemilih. Betul, dalam sistem itu digunakan tanda tangan digital yang sulit ditembus. Tapi faktatnya, di Indonesia semua perangkat juga diragukan kesiapannya.

Dalam pemilu, lanjutnya, suara pemilih harus dijamin keamanan dan kerahasiaannya. “Oleh sebab itu, sebelum diterapkan dan sebelum jadi masalah di belakang hari, pemerintah harus meyakinkan terlebih dahulu bahwa data pemilih dalam e-KTP harus pasti sesuai, aman (secure), rahasia (confidential) dan tidak dapat disangkal oleh si pemilih,” jelasnya.

Selain itu, imbuhnya, sampai saat ini  belum ada standar dan sertifikasi yang disepakati untuk sistem e-voting. Dengan kondisi seperti itu, maka kemungkinan manipulasi hasil suara sangat terbuka. Para peretas dari dalam dan luar negeri bisa dengan leluasa menganggu.

“Dari beberapa kelemahan-kelemahan tersebut, e-voting berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu,”  tandasnya.

Karena itu, sebaiknya pemerintah meninjau ulang atau bahkan membatalkan niatnya menerapkan e-voting pada pemilu 2019. lebih baik diterapkan pda 2024. “Sebab bila terjadi penolakan terhadap hasil Pemilu 2019, bisa berdampak buruk bukan hanya pada kehidupan demokrasi, tapi juga menyangkut keamanan dan stabilitas politik dalam negeri,” tutupnya. []

 

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here