E-KTP Tercecer dan Ancaman Kecurangan Pemilu

0
331
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menggunting e-KTP rusak di gudang aset di Bogor.

Nusantara.news, Jakarta –  Kasus tercecernya ribuan kartu KTP elektronik atau e-KTP di Jalan Raya Salabenda, Kabupaten Bogor, dan ribuan e-KTP juga ditemukan tercecer di Jalan Raya Sawangan, Depok, Sabtu (26/5/2018), merupakan pukulan telak bagi pemerintah.

Juri, sopir truk pengangkut e-KTP menjelaskan, e-KTP itu dibawa dari kantor Ditjen Dukcapil di Jalan Pasar Minggu, Jakarta. Juri tidak tahu kalau yang dibawanya adalah e-KTP rusak. “Saya tugasnya mengangkut bangku dan lemari dari kantor di Pasar Minggu ke Semplak Bogor. Jatuh di jalan raya Parung, karena memang lewat situ jalurnya. Dari Jakarta lewat tol keluar Parung. Tidak ada yang naik di belakang. Apa KTP itu ada di dalam lemari, saya tidak tahu. Ada barang bangku-bangku bekas, dan karung di atas lemari,” katanya.

Jatuhnya beberapa kardus berisi e-KTP dari bak truk di Jalan Simpang Salabenda dan Jalan Sawangan itu meninggalkan banyak kejanggalan, hingga menjadi masalah dan menimbulkan spekulasi berlarut-larut.

Di gudang arsip yang digunakan untuk penyimpanan e-KTP, tepatnya Semplak Bogor, Jawa Barat, terdapat 805 ribu e-KTP seperti dilaporkan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ribuan e-KTP tersebut kondisinya rusak atau invalid.

Hal lain yang mengejutkan ditemukan e-KTP berdomisili Sumatera Selatan dalam ceceran tersebut. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, menanggapi bahwa tidak hanya dari Sumatera Selatan, tetapi juga seluruh e-KTP rusak dari berbagai daerah di Indonesia.

Namun banyak yang bertanya-tanya, bagaimana sebuah e-KTP dapat dikatakan rusak/invalid. Kemendagri menyebut ciri-cirinya e-KTP rusak dan invalid yakni rusak secara fisik. Biasanya terlihat secara fisik tertekuk, patah, terkelupas, dan meterial KTP rusak. Bisa juga rusak elemen data di mana penulisan data yang tidak lengkap. Seperti penulisan nama yang kurang dan alamat. Kemudian ada juga lantaran kesalahan input data, pencetakan yang tidak sempurna, hingga chip e-KTP yang tidak dapat dibaca.

Ribuan e-KTP yang tercecer di jalanan. Di gudang arsip terdapat ribuan e-KTP yang rusak dan invalid yang dikeluarkan pada tahun 2010-2014 dan rentan disalahgunakan.

Namun Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh saat sidak di gudang arsip mempertanyakan e-KTP yang rusak dan invalid tersebut. “Kami tidak tahu invalidnya (seperti apa) karena NIK seperti apa atau nama dan sebagainya kita tidak tahu. Tapi yang jelas antara KTP asli dan KTP invalid itu sudah sama persis,” serunya.

Tidak hanya itu, ribuan e-KTP yang rusak dan invalid tersebut rupanya dikeluarkan pada tahun 2010-2014 dan diproduksi oleh pusat. Artinya sudah 8 tahun dibiarkan saja. Kalau menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, ribuan e-KTP yang dibiarkan di gudang ada unsur sabotase. Seharusnya menurut Tjahjo, Padahal seharusnya e-KTP yang rusak harus dikembalikan ke pusat untuk dimusnahkan dan dihancurkan. Mengapa harus menunggu waktu selama itu.

“Kenapa tidak langsung dihancurkan? Kenapa harus memindahkan ke gudang Dukcapil di Bogor? Apa tidak ada truk tertutup? Kok, pakai mobil terbuka dan tidak dijaga?” ungkap Tjahjo dalam keterangannya, Minggu (27/5/2018). Menurut dia, e-KTP yang sudah rusak rawan disalahgunakan. Dia pun meminta agar segera dihancurkan atau dibakar dan jangan dibawa ke gudang.

Namun jawaban mengejutkan datang dari Dirjen Dukcapil. Alasan pertama, Kemendagri beralasan perlu ada cross check anggaran dan sampling internal. Meski disimpan, e-KTP yang rusak dipotong ujung bagian kanannya. Hal itu bertujuan agar e-KTP tersebut tidak disalahgunakan.

Alasan kedua, KTP elektronik rusak itu tidak dimusnahkan karena ada kasus di KPK terkait proyek e-KTP. Dengan pertimbangan itu, semua e-KTP dan blangklo rusak tidak dimusnahkan. “Saya khawatir nanti dibutuhkan. Kalau kami musnahkan nanti dianggap menghilangkan barang bukti. Ini kehati-hatian kami saja,” kata Zudan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disangkutpautkan dengan masalah ini tentu tidak terima. KPK menegaskan, e-KTP yang tercecer itu bukan bagian dari barang bukti dari kasus korupsi e-KTP. “Saya sudah cek ke penyidik, sejumlah e-KTP tersebut bukan salah satu alat bukti yang digunakan KPK dalam kasus (yang sedang) berjalan,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Senin (28/5/2018).

Menurut dia, seluruh barang bukti yang dibutuhkan penyidik KPK untuk kebutuhan persidangan dan penuntutan telah disita. Sementara barang bukti untuk proses penyidikan, kata Febri, kini statusnya dalam penguasaan penyidik.

Pemilu rentan dicurangi

Ribuan e-KTP yang disimpan di gudang selama 8 tahun dan lamanya proses pemusnahan  itu rentan disalahgunakan dan digandakan untuk kepentingan Pilkada, Pileg dan Pilpres 2019. Apalagi dalam pemutakhiran data kependudukan pada 2009-2010 lalu untuk penerapan kartu e-KTP, terdapat 9 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ganda. Ini dari seluruh Indonesia.

Terungkap, sebuah video yang beredar dari seorang netizen menautkan proses penggandaan 3 KTP dengan satu foto yang sama. Video tersebut membuktikan adanya penggandaan e-KTP melalui sebuah aplikasi di android. Setelah di cek sebanyak 3 kali, ada sebuah KTP dengan foto yang sama, namun memiliki 3 KTP dengan identitas yang berbeda.

Pada KTP pertama, tertulis Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3172052006640001, pada saat dicek melalui website KPU, tercantum nama pemilik Mada, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, 20 Juni 1964.

Sebuah KTP dengan foto yang sama, namun memiliki 3 KTP dengan identitas yang berbeda.

Dalam KTP tersebut, Mada beralamat di Jalan Lodan Raya Nomor 12, RT 003/002, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Saat pemilihan kepada daerah nanti, ia terdaftar di TPS 10.

Adapun di KTP kedua, masih dengan foto yang sama, pria tersebut memiliki NIK dengan nomor 3173021502650003, dengan nama Saidi. Di dalam KTPnya, pria tersebut diketahui terlahir di Jakarta, 15 Februari 1965, dan beralamat di Jalan Tawakal Ujung Nomor 7, RT 004/008.

Dalam website KPU, pria tersebut beralamat di Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dan terdaftar di TPS 38.

Di KTP ketiga, pria tersebut terdaftar dengan NIK 3172051205610006, dengan nama Sukarno. Dalam KTPnya, tempat kelahiran tersebut terdaftar di Tegal, 12 Mei 1961, dan beralamat di Pademangan III GG. 15 No 206, RT 006/007. Saat dicek melalui website KPU, pria tersebut beralamat di Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Timur, dan terdaftar sebagai calon pemilih di TPS 52. Lihat video di sini

Isu penggandaan KTP bukan isapan jempol. Sebab, sudah sering terjadi, khususnya menjelang Pilkada. Tujuannya untuk mengejar syarat pendaftaran calon perseorangan atau independen. Salah satu media TV pernah melakukan cek data dengan wakil dari calon yang sempat independen dan ternyata saat sampai di rumah pemberi dukungan tidak benar.

Dari modus penggandaaan KTP ini, biasanya sudah dipersiapkan modus-modus selanjutnya oleh tangan-tangan jahat. Setidaknya ada empat modus kecurangan yang biasa dilakukan dalam Pemilu.

Kecurangan pertama, setiap TPS mendapat 2% tambahan surat suara. Ini bisa dipakai untuk DPT_tb (pemilih tambahan) hanya dengan menggunakan KTP/KK. Misalkan warga sekitar yang tidak terdaftar di DPT, warga sekitar ini tidak perlu mengisi A1 dan lapor kelurahan. Nah masalahnya ada pada non-warga. Menurut peraturan KPU, waktu pencoblosan untuk DPT_tb itu setelah jam 12 dan ditutup pada jam 1.30 WIB. Artinya mereka masih ada waktu untuk ke kelurahan untuk membuat dikeluarkannya A1 atau undangan pencoblosan. Sehingga, sangat memungkinkan untuk melakukan lebih dari satu pencoblosan. Pagi mereka mencoblos di TPS masing-masing, setelah itu mereka ke TPS lain. Sekedar tambahan, A1 itu format kertasnya tanpa hologram dan boleh difotocopy. Sehingga mudah sekali dipalsukan, apalagi jika ada oknum KPPS yang bisa diajak kerjasama.

Dalam modus ini, hitungan realisasi kecurangannya pun membesar. Coba kita hitung, jika seandainya rata-rata TPS terdapat 300 pemilih, maka 300 X 2% = 6 kertas suara. Tinggal dikalikan berapa TPS. Yang paling berbahaya adalah potensi munculnya 10-20 kertas susulan melebihi jatah kertas suara yang 2% ini. Dari mana datangnya kelebihan itu? Tentu saja dari kertas golput. Sebab aturan 2% dari jumlah DPT adalah aturan karet yang realitanya seringkali disalahgunakan. Karena pada akhirnya kertas suara para Golputer inilah yang dipakai untuk penambahan suara hantu.

Sebenarnya kalau mau jeli, kecurangan ini mudah terjadi di setiap TPS dan merupakan kecurangan paling medasar. Tidak heran, KPU sempat mengeluarkan instruksi boleh buka kaleng saat Pilpres 2014 sebelumnya.

Kecurangan kedua, hal lain yang perlu diwaspadai dan diawasi adalah data DB1 atau data kecamatan. Modus main curangnya adalah merubah data kecamatan tersebut maupun dengan mengubah langsung kaleng beserta isinya. Sebab yang dibuka hanyalah rekapannya saja. Sehingga tidak mungkin lagi membuka kertas C1 dari setiap TPS.

Kecurangan ketiga, adanya potensi jual beli suara saat Pileg yang polanya bisa diaplikasikan dalam Pilkada serentak. Di lapangan, banyak oknum yang menyatakan mampu untuk melakukan transaksi jual beli suara ini. Kabarnya, si oknum ini bisa mencuri suara Caleg lain dalam satu partai untuk Caleg lainnya. Karena di tingkat kelurahan ke kecamatan dan dari kecamatan ke kota itu hanyalah selembar kertas yang jalan. Paling parah, kadangkala kejadian ini atas restu orang partai sendiri. Biasanya ini terjadi pada caleg yang tidak kuat modal buat saksi dan kawal suara.

Kecurangan keempat, biasanya dilakukan via data digital dengan mengotak-atik data server KPU/KPUD.

Hacker retas sistem IT KPU

Nusantara.News mengutip situs https://www.citizenjournalism.online/2014/07/25/hacker-bongkar-kecurangan-kpu-menangkan-capres-tertentu/, seorang hacker mengaku berhasil meretas sistem IT KPU di mana terdapat ‘kecurangan’ memenangkan Capres tertentu. Benarkah? Coba kita cermati uraiannya.

Dalam situs yang termuat pada 25 Juli 2014 dijelaskan seputar Security Audit Sistem IT KPU Pilpres 2014 seorang hacker memperkenalkan diri dengan nama anonymous. Hacker menyebut nama-nama untuk para perancang dan admin sistem IT Pemilu 2014: Raden Santoso, Nanang Indra, Utian Ayuba, Andy Nugroho, Yoga Dahirsa, Muhammad Hafidz dkk. Tentunya juga untuk pada anggota KPU: Husni Kamil Malik, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ida Budhiati, Sugit Pamungkas dkk.

Hacker mengaku mengamati ada fenomena menarik. Untuk memahami cara kerja sistem IT KPU, dia menyebut perlu informasi dari dalam. Sehingga dia mulai mencari alamat email anggota-anggota KPU. Walhasil, dia menemukan dokumen semua alamat email komisioner KPU yang aktif digunakan ada di dokumen tersebut. Enam dari tujuh (komisioner KPU) menggunakan email gratisan. Padahal untuk mengatur Pemilu bukan pekerjaan main-main. Kenapa gunakan email gratisan yang mudah diretas? Apa mungkin disengaja?

Ferry Kurnia sepertinya adalah yang paling muda dari tujuh anggota KPU. Biasanya yang paling muda adalah yang paling terlibat untuk urusan IT. Hacker mengirim satu email phishing ke Ferry. Tidak sampai dua jam, hacker mengaku bisa mengakses dan membaca semua email yang pernah diterima dan dikirimkan. Apa yang ditemukan kemudian justru membuat bingung. Sebab para anggota KPU, dan para perancang sistem IT KPU bukan orang sembarangan. Namun mereka seperti membuat semuanya begitu mudah untuk seorang yang punya niat seperti hacker untuk masuk ke sistem IT KPU.

Langkah yang dilakukannya kemudian berkirim username dan password di email. Saat membuka boks email salah satu anggota KPU adalah mencari kata “password”. Betapa dia sungguh terkejut. Dia langsung dapat password ke SILOG. Sistem Logistik.

“Saya juga dapat password ke Dropbox yang dipakai untuk simpan copy data pemilih seluruh Indonesia. Dapat juga password ke sistem real count KPU. Ternyata KPU memiliki sistem real count yang entah mengapa tidak ditampilkan di website-nya sehingga publik harus menghitung sendiri seperti di website kawalpemilu.org. Saya dapat juga password untuk mengelola website KPU. Dapat juga password untuk SIDALIH, sistem data pemilih. Dapat juga password untuk banyak sistem lainnya. Ini juga membuat saya bingung. Berbagai password dikirimkan begitu saja oleh admin melalui email. Apakah ingin memudahkan hacker untuk masuk sistem?” serunya.

Hacker juga mengaku terkejut saat mengetahui email tersebut benar-benar di luar logika dan cara berpikirnya. “Saya temukan satu email yang dikirimkan oleh admin sistem IT KPU kepada semua anggota KPU. Isinya GOOGLE DOCS dengan daftar semua password sistem IT KPU. Saya jadi benar-benar curiga, para admin dan anggota KPU memang ingin memudahkan hacker dan cracker untuk masuk ke sistem IT KPU. Sebagai contoh, ini password SSH ke website KPU yang pernah digunakan: 4dm1n80njol@w1w1k. Username: kpuadmin. Password root shell/MySQL: m3rd3k41945!”

Kesimpulannya, banyak password sistem IT KPU menggunakan pola yang sama. Apakah agar mudah diingat atau agar mudah diretas. “Maaf jika saya berpikir yang tidak-tidak, karena saya dilatih untuk mencermati pola,” jawabnya.

Celah keamanan lainnya, sebut dia, semua anggota KPU bisa mengedit Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuka hati. Ini adalah Sistem Data Pemilih (SIDALIH) KPU. Dengan sistem ini KPU mengatur nama-nama yang masuk ke Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Penambahan atau pengurangan nama-nama pemilih dapat dilakukan dari sistem ini. Ini krusial karena di Indonesia pemilih dapat memilih cukup berbekal undangan tanpa perlu KTP.

Penambahan atau pengurangan nama-nama pemilih dapat dilakukan dari sistem SILOG dan SIDALIH. Ini krusial karena di Indonesia pemilih dapat memilih cukup berbekal undangan tanpa perlu KTP.

“Saya orang awam. Namun jadi pertanyaan besar untuk saya. Jika mau aman: Kenapa semua anggota KPU bisa edit DPT sesuka hati? Kenapa akses yang diberikan oleh admin tidak hanya read only?”

Keputusan hak edit ini, lanjut hacker, tentu saja keputusan disengaja. Sebab tidak mungkin kecelakaan. Pasalnya, memberikan kewenangan sangat besar untuk setiap anggota KPU untuk bermain dengan jumlah pemilih termasuk mengurangi atau menambahkan. “Bisa saja jika ada anggota KPU yang komunikasi dengan tim sukses calon presiden tertentu, atau jika ada hacker atau cracker pendukung calon presiden tertentu yang masuk ke sistem. Bisa saja menambahkan pemilih baru atau mengurangi pemilih di daerah-daerah tertentu. Mereka yang belum bisa memilih bisa diberikan hak untuk memilih. Mereka yang diketahui akan memilih calon tertentu, bisa dicabut hak memilihnya. Dengan mudah. Sangat mudah. Apalagi untuk setiap entri. Tidak ada info atau log secara terbuka, siapa yang terakhir melakukan edit apalagi edit history. Celah yang membahagiakan bagi siapapun yang punya niat tidak baik.

Sementara untuk Sistem Logistik (SILOG) KPU disebutkan semua anggota KPU bisa mengedit jumlah pengiriman kertas suara sesuka hati. Dengan sistem itu, hacker menyebut, KPU bisa mengatur distribusi surat suara ke semua daerah atau TPS. Penambahan atau pengurangan pengiriman kertas suara dapat dilakukan dari sistem ini.

Sistem Logistik (SILOG) KPU. Dengan sistem ini KPU mengatur distribusi surat suara ke semua daerah dan TPS. Penambahan atau pengurangan pengiriman kertas suara dapat dilakukan dari sistem ini.

Tulisan hacker kemudian diakhir dengan pertanyaan: apakah pemilu Presiden 2014 berlangsung dengan jujur dan adil? Hacker mengungkap terlalu banyak daerah, terlalu banyak TPS, terlalu banyak nama pemilih untuk dapat mengetahui permainan dengan SILOG atau SIDALIH. Namun dua hal yang pasti. Pertama, siapapun yang bisa punya akses ke SILOG dan SIDALIH dan punya niat untuk memenangkan calon nomor satu atau nomor dua, terutama sebelum bulan Mei 2014, dan punya kemampuan koordinasi dengan tim sukses di lapangan (TPS TPS, desa-desa mana saja yang perlu dilebihkan kertas suara. Nama-nama apa saja yang perlu ditambahkan atau dikurangi dari sistem) dapat sangat mempengaruhi hasil Pemilu Presiden 2014.

Modus-modus kecurangan inilah yang mesti diantisipasi KPU dan pemerintah sejak dini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here