E-Warong, Asa Baru Pangkas Kesenjangan Ekonomi?

0
59
Mensos Khofifah Indar Parawansa meresmikan e-warong di Trenggalek.

Nusantara.news, SurabayaAmazing! Kata bernada pujian dari World Bank itu beberapa kali dilontarkan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa ketika menceritakan suasana forum yang dihadiri perwakilan Indonesia beberapa waktu lalu. Program-program pengentasan kemiskinan yang digodok di Kementerian Sosial (Kemensos) dinilai sebagai langkah cerdas dalam mengatasi persoalan kesenjangan sosial di Indonesia.

Sebagai negara yang menempati urutan keempat tertinggi dalam tingkat ketimpangan ekonomi (data Credit Suisse 2016, Red), program tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu memang sangat dibutuhkan sebelum dampak negatif membahayakan keutuhan NKRI. Tak hanya tepat langsung ke sumber masalah, salah satu program yang sangat ditunggu adalah hasil dari elektronik warung gotong royong (E-Warong).

Data Kemensos, di Jawa Timur hingga April 2017 sudah berdiri 191 kelompok E-Warong di 5 kabupaten dan 5 kota. Memang belum tersebar merata di 38 kota/kabupaten, namun penyebaran salah satu bantuan pangan non tunai (BNPT) sebesar Rp40 juta per kelompok itu diharapkan dapat menghindarkan warga miskin kembali terjerat kubangan yang sama.

E-Warong merupakan konsep pemberdayaan ekonomi berbasis lokal dengan manfaatkan jaringan teknologi. Selain menyediakan aneka kebuhan pokok hasil komoditas setempat, E-Warong juga bisa untuk mengakses kebutuhan uang tunai yang cara kerjanya mirip dengan anjungan tunai mandiri (ATM). Perbedaannya, penarikan uang tunai tidak dibebani biaya sesuai hasil MoU antara Kemensos dengan 4 bank anggota Himpunan Bank Negara (Himbara).

Kendala awal tentu saja teknis pembayaran. Sebab tidak semua warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pernah memiliki akses keuangan digital sebelumnya. Hal ini disadari oleh Khofifah dengan menekankan pada pendamping PKH untuk memberikan informasi detil. Apalagi kartu itu tidak boleh digunakan selain pemilik akun yang terdaftar dalam daftar keluarga penerima manfaat (KPM) di database Himbara.

Hal ini yang diakui salah satu warga pemegang KPH ketika mencoba bertransaksi usai E-Warong Kelompok Usaha Bersama (KUBE) diresmikan Khofifah di Desa Sumberingin, Kecamatan Sarangan, Trenggalek, Selasa (18/4/2017). “Ternyata mudah dan harga berasnya lebih murah di banding tempat lain,” terangnya dalam sesi tanya jawab dengan Khofifah.

Harga yang lebih murah memang diharapkan jadi nilai lebih E-Warong untuk menarik minat warga. Selain itu, beberapa kebutuhan pokok diutamakan berasal dari komoditi pertanian daerah itu sendiri kecuali minyak goreng yang harus mendatangkan dari pabrikan. “Warga sangat terbantu dengan program E-Warong dan kami berharap terus berkembang sehingga bisa menjadi sumber ekonomi baru warga Trenggalek,” kata Bupati Trenggalek Emil Dardak yang mendampingi agenda Mensos tersebut.

Sudah Terasa Dampaknya

Mengacu pada dua manfaat yang bisa dirasakan, setidaknya secara tidak langsung pemerintah melalui program E-Warong menabuh genderang perang pada praktek rentenir yang biasa menjerat warga miskin dengan terbukanya akses perbankan serta meminimalkan serbuan jaringan ritel modern milik swasta untuk memperkuat ketahanan ekonomi.

Putaran ekonomi yang terjadi inilah yang diharapkan bisa berdampak luar biasa memangkas kesenjangan. Kebutuhan sehari-hari yang bisa dipenuhi secara swadaya, paling tidak bisa meminimalkan ongkos tambahan jika dikirim atau mendatangkan dari daerah lain. Hanya saja program ini akan jadi masalah jika terhenti di tengah jalan akibat terkendala pembiayaan.

Karena itu, pemerintah wajib memberi jaminan termasuk penekanan kepada daerah agar persoalan mengatasi kesenjangan ekonomi jadi masalah bersama. Jika tidak, peran kartel dalam penguasaan barang kebutuhan pokok di Indonesia akan kembali memenuhi sendi-sendi perekonomian.

Khofifah menyadari hal itu dengan meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menambah alokasi APBN untuk pengentasan kemiskinan. “Alhamdulillah sudah disetujui. Tahun 2018, Presiden menyetujui usulan Kementerian Sosial menambah jumlah PKH dari 6 juta warga penerima menjadi 10 juta. Anggarannya nanti masuk dalam pembahasan APBNP 2017,” sebut Khofifah.

Pejabat yang disebut-sebut jadi kandidat kuat calon gubernur di Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jawa Timur 2018 ini, mengakui Kemensos memang harus punya program jelas untuk rakyat miskin. Bukti pun sudah dirasakan dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin di Jawa Timur sejak program ini berjalan 2015.

Data Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Timur merupakan provinsi yang penduduk miskinnya berkurang paling banyak pada periode Maret-September 2016. Penduduk miskin dalam rentang waktu itu berkurang 64.770 ribu jiwa menjadi 4,64 juta jiwa dari posisi Maret 2016. Prosentase otomatis juga turun menjadi 11,85 persen pada September 2016 dari posisi Maret 2016, yakni 12,05 persen.

Secara nasional, jumlah penduduk miskin pada September 2016 turun 241 ribu jiwa menjadi 27,76 juta jiwa (10,7 persen) dari posisi Maret 2016 sebanyak 28,01 juta jiwa (10,86 persen). Sebanyak 23 provinsi jumlah penduduk miskinnya mengalami penurunan seperti Jawa Barat, Lampung, Nusa Tenggara Barat dan Riau. Sementara 11 provinsi lainnya jumlah penduduk miskinnya justru bertambah seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sumatera Barat dan DKI Jakarta. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here